Connect with us

headline

Ziarah Alam Minangkabau

Bagian I: Ziarah ke Masa Lalu

Penulis: Hazan Gozali

Masa Kejayaan

Jika Indonesia dibentangkan dari Aceh hingga Papua, maka Sumatera Barat adalah Provinsi yang menyumbangkan paling banyak tokoh penting di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika Republik Indonesia ini dibariskan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka tidak kurang 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang didalam tubuhnya. Diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, ada 16 nama tokoh Minang didalamnya. Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satunya adalah putra Minang, Mohammad Hatta.

Siapa yang tidak kenal dengan Tan Malaka, penulis buku Naar de Republik, yang menjadi pondasi pokok pemikiran Bung Karno menuju Indonesia Merdeka. Partai Murba yang dibangunnya, ikut mati bersamanya. Peran penting Tan Malaka dalam membentuk karakter kemerdekaan Bangsa Indonesia dapat kita baca melalui karya-karya yang ditulisnya dalam situasi darurat. Wajar kemudian Sutan Ibrahim, Datum Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota itu, menjadi tokoh yang paling dicari Belanda untuk diasingkan.

Siapa juga yang tak mengenal Haji Agus Salim, keahliannya dalam mengolah bahasa, membawa nama beliau menjadi tokoh diplomat yang paling menentukan pengakuan Internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Misi diplomatik yang dipimpinnya, dalam waktu singkat mampu membawa pulang pengakuan negara-negara Arab dan Eropa terhadap kemerdekaan Indonesia. Tanpa Pengakuan resmi yang dikumpulkannya, kemerdekaan Indonesia hanya akan menjadi pengakuan sepihak, yang tidak akan pernah diterima menjadi negeri berdaulat dan merdeka. Putra asli kelahiran Koto Gadang, Agam – Sumbar ini juga tercatat menggantikan seorang tokoh besar pendiri bangsa, HOS Tjokroaminoto sebagai Pemimpun Sarekat Islam. Lahir dengan nama Mashudul Haq (pembela kebenaran), Haji Agus Salim dalam dunia diplomasi internasional dikenal dengan sapaan The Grand Old Man, orang tua dengan segala kebesarannya, namanya bagaikan bintang, berkilau dilangit kemerdekaan Indonesia.

Deretan nama lain tidak kalah penting sumbangan dan perannya dalam mendirikan negara bansa Indonesia. Sebut saja Sutan Sjahrir, Mohammad Yamin, Mohammad Natsir, Buya Hamka, AK Gani, Bagindo Asiz Chan, Abdoel Halim, Abdoel Muis dll. merupakan benih yang lahir dan tumbuh dalam tradisi dan dinamika masyarakat Minang. Sebagian besar jasad mereka tidak diizinkan Allah untuk kembali ke tanah Minang, nama dan kisah mereka menjadi milik bangsa dan dunia. Adat Nagari menyumbangkan benih terbaik kepada Negeri.

Masa Kemunduran

Lalu mengapa kemunduran terjadi? Titik baliknya ketika Sumbar menjadi salah satu titik api pemberontakan yang harus dipadamkan oleh Soekarno. PRRI Permesta adalah bentuk protes terhadap pemerintahan Soekarno yang telah melantik dirinya sebagai Presiden seumur hidup. Konflik ditubuh angkatan bersenjata itu akhirnya mengorbankan masa depan Tanah Minang. Minangkabau mengalami kemunduran budaya, adat nagari tidak lagi dipegang, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena dipenuhi kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk didepan pos-pos penjagaan militer.

Eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya demi mencari tanah-tanah baru, terjadi dalam jumlah besar. Mereka merantau karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Masyarakat Minang sudah mati saat itu. Masyarakat yang dipisahkan dari tradisi adatnya bagaikan gelombang yang tak menemukan pantai. Mengapung mengikuti kemana arah angin membawanya.

Ziarah ke Masa Kini

Minangkabau yang utuh adalah wilayah adat (Alam), Ilmu Pengetahuan, Adat, Islam dan Rantau. Empat unsur ini menyatu dan mendorong gerak maju masyarakat Minang dibanding daerah lainnya. Terutama masa-masa perjuangan kemerdekaan.

Tentu tidak hendak menyalahkan generasi sekarang yang hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Namun tentu juga menjadi alasan untuk tidak melakukan pemugaran aset sosial Minangkabau. Zaman sudah berganti, demokrasi memberi ruang yang sangat luas bagi masyarakat Minang untuk mendirikan kembali tiang-tiang kebudayaan dan sistem sosialnya.

Di bidang sosial dan agama, tokoh Minang yang namanya kini dianggap sebagai Guru Bangsa adalah Buya Syafii Maarif. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, buah pikiran, perkataan dan tindakannya membawa namanya selalu menjadi Sang Pencerah dalam banyak kekalutan nasional. Lalu bagaimana dengan bidang politik?

Jika dulu ada nama Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Bung Hatta yang juga ikut mendirikan PNI meski pada akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII), juga nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Setelah gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, PKI tumbuh kembali bahkan menjadi Partai terbesar ketiga ditangan Ketua CC DN Aidit. Banyak nama besar lainnya, intinya pollitik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, seakan disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Zaman berganti, reformasi membawa Indonesia ke era demokrasi dan desentralisasi. Masa dimana harusnya, seluruh komponen masyarakat Sumbar bisa segera kembali merajut identitasnya. Namun politik mungkin menyisakan trauma lebih panjang. Paling tidak, kiprah anak-anak Minang di kancah politik saat ini menjadi sangat minim. Kalaupun ada lebih banyak sebagai pengikut atau followers. Sebagai pengikut, mereka jarang melahirkan gagasan dan teladan. Sangat jauh dibandingkan pendahulu-pendahulunya yang tidak hanya terlibat sebagai pemain, namun mendirikan, memulai, menggerakkan, menginspirasi, dan meletakkan gagasan dan keteladanan dalam politik Indonesia.

Lanjutan

#demokrat

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit

[ad_1]

JAKARTA – Kasus dugaan ‘mega korupsi’ pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Bogor, kembali ‘dihidupkan’ setelah sejumlah Elit Partai Demokrat (PD) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar konferensi pers (Konpers) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, inisiator KLB, Darmizal mengatakan, Wisma Atlet sengaja dijadikan lokasi Konpers karena tempat itu menyimpan sejarah sekaligus paradoks bagi partai berlambang bintang mercy tersebut.

Kemudian Ketua Dewan Kehormatan PD versi KLB, Max Sopacua dalam pernyataannya di Konpers di Hambalang (25/3/) juga menyebutkan ‘bangunan’ Wisma Atlet juga menjadi cikal bakal runtuhnya elektabilitas PD.

Bahkan, Max dalam pernyataan kepada awak media sempat menyebut kasus dugaan korupsi Wisma Atlet masih menyimpan ‘misteri’ lantaran masih ada pihak-pihak atau disebutnya sosok yang belum tersentuh hukum hingga sekarang.

Juru Bicara PD versi KLB atau kubu Ketua Umum Moeldoko, Muhammad Rahmad juga ikut ‘mengamini’ pernyataan Darmizal dan Max Sopacua. Menurutnya, Hambalang memiliki nilai sejarah bagi Partai Demokrat.

“Melalui Hambalang inilah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) pertama kali mengkudeta (mantan) Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum,” ujar Rahmad saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).

Rahmad mengaku memiliki alasan kenapa Hambalang menjadi cikal bakal munculnya ‘kudeta politik’ di tubuh PD. Dia menilai, saat itu ‘kubu Cikeas’ dianggap gagal menghalau dominasi politik kelompok Anas Urbaningrum yang memegang tampuk pemimpin tertinggi di partai tersebut.

Rahmad kemudian menengarahi karena kudeta melalui cara politik gagal, maka SBY melakukan kudeta melalui cara hukum yang sangat terkesan dipaksakan.

“Setelah map Hambalang dibuka makin detail, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Duren Sawit,” tuturnya.

Sekedar diketahui, merujuk pada istilah ‘Cikeas’ tempat itu diidentifikasi sebagai tempat tinggal atau kediaman keluarga SBY. Sedangkan Duren Sawit merupakan kediaman atau tempat berkumpul bagi kelompok mantan Ketum PD, Anas Urbaningrum. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#pilkada

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok

[ad_1]

PADANG – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Solok nomor urut 1 Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, Senin (22/3).

Majelis Hakim yang diketuai Anwar Usman menyatakan, mahkamah telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan berbagai pihak, serta memeriksa buktipokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. “Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi,” katanya.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dalam eksepsi, mahkamah, telah memcermati permohonan pemohon. Ternyata permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan.

Menjadi pokok permohonan oleh Nofi Candra-Yulfadri sebagai pemohon. Di antaranya, pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS, sehingga menjadi suara tidak sah yang terjadi di beberapa TPS.

“Termohon membantah dalil permohonan pemohon. Pihak terkait jugamembantah dalil pemohon,” kata hakim.
Pemohon tidak dapat menguraikam dengan jelas mengenai dugaan terjadinya perusakan surat suara pemohon oleh petugas KPPS, sehingga mahkamah tidak mendapat bukti yang cukup meyakinkan untuk pengurangan suara dimaksud.

“Lagipula saksi pemohon di TPS yang dimaksud tidak mengajukan keberatan, hal ini sesuai fakta persidangan bahwa saksi di TPS menandatangani dan tidak ada yang keberatan. Berdasarkan keterangan Bawaslu Solok, juga tidak terdapat satu pun keberatan,” katanya.

Selanjutnya, persoalan tidak profesionalnya termohon, terkait pemilih yang mencoblos untuk pemilih lain dan pemilih mencoblos dua kali, mahkamah tidak mememukan bukti. Termohon membantah, bahwa tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua menandatangani.

Dengan ditolaknya permohonan Nofi Chandra- Yulfadri Nurdin, maka Epyardi Asda-Jon Firman Pandu sah menjadi pemenang Pilkada Solok hasil rekapitulasi KPU. Selanjutnya KPU akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#sby

SBY: Moeldoko Merebut Ketum Demokrat yang Sah

“Amerika, Are You Ok?”

[ad_1]

JAKARTA – Mantan Presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menegaskan, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketua Umum (Ketum) Demokrat sah yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.
“Sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini,” tutur SBY.

SBY menyayangkan sikap Moeldoko yang pada saat itu, sebelum digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) justru mengatakan, bahwa pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat hanyalah sekadar acara minum kopi.

Padahal, saat itu, SBY mengatakan bahwa beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena keterlibatan gerakan kudeta.

SYB menambahkan, bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.

“Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Setelah itu, Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring,” kata SBY. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer