Connect with us

News

Anak Nagari Talu, Siap Perjuangkan Hak Masyarakat di DPRD Provinsi Sumbar

Anak Nagari Talu, Siap Perjuangkan Hak Masyarakat di DPRD Provinsi Sumbar


Sabtu, 18 Agustus 2018 – 22:04:14 WIB – 78

AKBP (Purna) Adma Yulza, SH M.A

PASAMAN BARAT – Adma Yulza Yang merupakan Pensiunan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir AKBP siap memperjuangkan Hak-hak masyarakat.

Akma Yulza adalah salah seorang putra terbaik dari Taluak Ambun Talu, Kec. Talamau, Pasaman Barat akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Daerah Pemilihan IV.

“Benar kita, siap maju dalam pertarungan pemilihan anggota legislatif untuk Provinsi Sumbar untuk Dapil IV Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat dari Partai PAN,” Ujarnya saat bincang-bincang santai bersama beberapa awak media, Sabtu (18/8).

Dikatakannya, melihat situasi dan kondisi saat ini masih banyak hak-hak masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah kurang mendapatkan perhatian.

“Bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, jika banyak di temukan aspirasi mereka saja tidak di perjuangkan, jadi disinilah jiwa saya terpanggil untuk maju, ” ungkapnya.

Selanjutnya, Ia meminta dukungan penuh kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat agar bisa menjadi penyambung lidah di provinsi Sumatera Barat.

“Kepada semuanya, mohon doa dan dukungannya , agar yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan baik,” harapnya. (EL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: daerah,legislator,metro,pasaman-barat,pilkada,politik,sumatra-barat

  Beli Jet Tempur Sukhoi, Indonesia-Rusia Sepakat, Bagaimana Sikap AS?

Beli Jet Tempur Sukhoi, Indonesia-Rusia Sepakat, Bagaimana Sikap AS?

NASIONAL – Pemerintah berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Mekanisme transaksi ini dengan imbal beli,…

Masih Nihil, Tanggapan Terhadap DCS Bacaleg Pasaman

Masih Nihil, Tanggapan Terhadap DCS Bacaleg Pasaman

PASAMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman mengharapkan tanggapan masyarakat terhadap 380 nama bakal calon…

Sandiaga Disebut Langgar Komitmen Seperti Jokowi, Begini Tanggapan Santai Anies

Sandiaga Disebut Langgar Komitmen Seperti Jokowi, Begini Tanggapan Santai Anies

POLITIK – Gubernur DKI Anies Baswedan berbicara tentang janjinya mengabdi di Jakarta bersama Sandiaga Uno. Apa jawaban…

Pawai Allegoris: Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani

Pawai Allegoris: Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani

TANAH DATAR – Mengusung Tema Tahun 2018 “Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani”, Pawai…

Rusak di Perjalanan, KA Sibinuang Padang-Pariaman jadi Tontonan Warga

Rusak di Perjalanan, KA Sibinuang Padang-Pariaman jadi Tontonan Warga

PARIAMAN – Kereta Api Sibinuang Jalur Pariaman-Padang mendadak berhenti di perjalanan tepatnya di perlintasan rel…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer