Connect with us

NASIONAL

Antisipasi Jadi Zona Merah, Wilayah Zona Oranye Diminta Perketat Penanganan Covid-19 – siarminang.net

Antisipasi Jadi Zona Merah, Wilayah Zona Oranye Diminta Perketat Penanganan Covid-19 – Beritasumbar.com

JAKARTA – Zona Oranye atau daerah berstatus risiko sedang penularan Covid-19 bukanlah zona yang aman untuk ditempati. Sayangnya, dalam zona ini diisi mayoritas kabupaten/kota di Indonesia. Satgas Penanganan Covid-19 menyoroti sejumlah daerah yang saat ini masih menghuni zona oranye, jumlahnya mencapai 378 kabupaten/kota berdasarkan data terakhir.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyoroti 28 kabupaten/kota yang skornya hampir mendekati zona merah. “Zona merah berarti skornya dibawah 1,81. Zona oranye skornya antara 1,81 – 2,4 dan zona kuning 2,41 -3 dan zona hijau lebih dari 3,” jelasnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (24/12/2020) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku lanjut menyebutkan daerah-daerah yang perlu serius menyikapi skor tersebut, karena sudah mendekati zona merah. Pada skor 1,81 ada 4 daerah diantaranya di Mihasa Selatan (Sumatera Utara), Sumba Tengah (NTT), Banyumas (Jawa Tengah) dan Kota Bekasi (Jawa Barat).

Skor 1,82 ada 5 daerah diantaranya berada di Gunung Mas dan Barito Timur (Kalimantan Tengah), Bekasi (Jawa Barat), Jakarta Utara (DKI Jakarta) dan Kota Palembang (Sumatera Selatan). Lalu skor 1,83 ada 2 daerah yakni Jepara (Jawa Tengah) dan Bandung (Jawa Barat). Skor 1,84 di Mukomuko (Bengkulu) dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Skor 1,85 ada 4 daerah yakni Kapuas (Kalimantan Tengah), Kota Kediri (Jawa Timur), Karanganyar dan Pati (Jawa Tengah). Skor 1,86 di Grobafab (Jawa Tengah) dan Bengkulu Utara (Bengkulu). Skor 1,87 di Pamekasan (Jawa Timur). Skor 1,88 di Gowa (Sulawesi Selatan), Kota Pangkal Pinang (Kep Bangka Belitung) dan Lampung Selatan (Lampung). Dan skor 1,9 berada di Mimika (Papua), Ngawi dan Lamongan (Jawa Timur), serta Magelang dan Pekalongan (Jawa Tengah).

“Sedikit lagi pemimpin daerah dan masyarakatnha lengah, maka kabupaten/kota ini dapat berpindah menjadi zona merah pada minggu depan dan berkontribusi terhadap naiknya angka zona merah di tingkat nasional. Tentunya ini jangan sampai terjadi, dan harus kita hindari,” pesan Wiku.

Untuk itu Satgas Covid-19 meminta keseriusan dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk betul-betul menjaga kabupaten/kota ini. Dan berupaya untuk memperbaiki penanganan agar risiko penularannya menurun. Jika daerah pindah ke zona merah pada minggu depan, maka penanganan Covid-19 daerah tersebut memburuk. Dan masyarakatnya terancam keselamatan jiwanya akibat Covid-19.(humas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Selama Menjabat Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri Janji tak Akan Terpecah – siarminang.net

Selama Menjabat Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri Janji tak Akan Terpecah – Beritasumbar.com

Sarilamak, siarminang.net – Selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan Nakasri berjanji tidak akan terpecah hingga jabatannya berakhir.

Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menegaskan, keyakinannya untuk tidak terpecah itu karena mereka bukanlan pasangan yang dipasang-pasangkan.

“Kami adalah bupati dan wakil bupati yang bukan dipasang-pasangkan, tapi kami memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Kabupaten Limapuluh Kota,” kata dia.

Hal itu dikatakannya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka serah terima jabatan dan penyampaian pidato bupati tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021, Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan.

Ia mengatakan setelah memiliki kesepakatan untuk membangun Kabupaten Limapuluh Kota, pihaknya baru mencari partai politik yang akan mengusungnya.

“InsyaAllah kami tidak akan pecah kongsi selama masa jabatan, Safaruddin dan Rizki satu untuk membangun Limapuluh Kota yang Madani,” ujarnya mantan Ketua DPRD Lima Puluh Kota 2014-2019 itu.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan keharmonisan bupati dan wakil bupati semuanya tergantung kepada niat. “Niat awal kami InsyaAllah bekerja sesuai dengan wewenang dan porsi yang telah diatur oleh undang-undang. Apabila kita mengetahui porsi dan kewenangan , InsyaAllah kita akan tetap harmonis,” katanya. (Asa)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

Pemko Bukittinggi Programkan Subuh Berjamaah Setiap Jumat – siarminang.net

Pemko Bukittinggi Programkan Subuh Berjamaah Setiap Jumat – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Pemerintah Kota Bukittinggi, memprogramkan setiap hari Jumat hingga tahun 2024 nanti, waji menyelenggarakan subuh berjemaah.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar saat apel pagi di halaman Kantor Balai Kota Gulai Bancah, Senin (1/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Wako Erman Safar meminta kepada Sekda Yuen Karnova untuk mengeser jadwal masuk ke kantor di hari Jumat tersebut.

“Hal itu karena bapak-bapak harus ke Masjid. Mangantar sekolah pun akan digeser jadwalnya,” ucapnya.

Wako berharap, insya Allah Sekda Yuen Karnova bersama pimpinan SKPD (OPD, red) bisa merumuskan dengan cepat. Target kita Jumat ini sudah mulai,” tegas Erman. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

adat

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – siarminang.net

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – Beritasumbar.com

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di sampaikan oleh organisasi Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Hal ini dibenarkan oleh Taufikul Hakim selaku Ketua Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII Sumbar) disaat acara pelantikan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Padang (28/2/2021)

Pernyataan sikap disampaikan oleh ketua PD PII Kota Padang terpilih Esa Kurnia (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang) dalam sambutannya di Aula Dinas Pendidikan Padang. Kemudian turut diperkuat oleh Taufikul Hakim bahwa pernyataan tersebut juga telah mewakili aspirasi para pengurus PII se-Sumatera Barat

Bersama Esa Kurnia (mahasiwa UIN Imam Bonjol Padang) sebagai Ketua Umum, juga dilantik saudari Ega Yulia Putri (Mahasiswa Staipiq Sumbar)  sebagai Sekretaris Umum, Chairun Nissa (Mahasiswa Staipiq Sumbar) sebagai Korda PII Wati dan Muhammad Adib Dzachwan (Siswa MAN 2 Padang) selaku Komandan Brigade. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PW PII Sumatra Barat (Sumbar) Taufikul Hakim.

“Kami meminta SKB 3 Mentri tentang pakaian seragam dan atribut di sekolah ditinjau ulang & di revisi karena mencidrai norma anak bangsa, terutama generasi Minangkabau yang menjunjung tinggi norma adat bersyandi syarak, syarak bersandikan kitabullah” ujar Taufikul Hakim.

Sementara PD PII Kota Padang menilai, pijakan SKB Tiga Menteri sangat bertentangan dengan nilai agama dan keyakinan pada diri peserta didik. “Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menempatkan berpakaian sesuai ajaran agama adalah pilihan pribadi, melarang membuat aturan yang mewajibkan atau melarang berpakaian agama tertentu, bahkan pada usia didik (SD/SMP/SMA), terkesan ingin memisahkan agama dengan pendidikan itu sendiri,” kata Esa Kurnia.

SKB 3 menteri juga di nilai PII juga mengabaikan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia” Ujar Esa

Disamping itu SKB tiga Menteri itu di anggap sangat prematur, gegabah dan terkesan tergesa-gesa serta mengabaikan fungsi musyawarah dan munfakat; tanpa didahului oleh dialog dengan berbagai pihak, seperti pemangku adat, tokoh budaya, tokoh agama di daerah-daerah.

Lebih jauh Esa menjelaskan “Karena basis SKB tiga Menteri adalah kejadian di SMKN 2 Padang, bahkan terbitnya SKB tiga Menteri, tanpa didahului dengan pemeriksaan internal oleh Pemerintah sendiri, juga tanpa menunggu hasil investigas lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman terhadap dugaan pelanggaran di SMKN 2 Padang”

Perlu ditegaskan kembali soal agama adalah soal privasi dan hak setiap warga, jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan lain bahkan terhadap agama lain. Dalam Islam ada konsep “Lakum Dinukum Waliyadin – Untukmu Agamamu Untukku Agamaku,” ungka Esa. Dalam pernyataan sikap ini, PII Kota Padang .

Maka dari itu PII Sumatera Barat menudukung penolakan SKB tiga Menteri oleh MUI Sumatra Barat, Lembaga Kerapatan Ada Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang serta Taushiyah MUI Pusat, tanggal 11 Februari 2020. Dengan ketentuan, sekolah dapat membuat aturan pewajiban atau imbauan untuk menggunakan seragam sesuai agama dan keyakinan peserta didik. Ketentuan tersebut, harus dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.”

PII Kota Padang meminta pelajar Islam di Kota Padang agar tetap tenang, tidak terpengaruh, dan jangan menanggalkan jilbab. Tapi jika diperlukan bersama dengan berbagai elemen ormas Islam, Pelajar, Mahasiswa & Pemuda Islam se-Sumatera Barat PD PII siap melanjutkan aksi “bela adat dan agama”  Ujar para pengurus PII penuh bersemangat.



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer