Connect with us

News

Arus balik Sumatera ke Jawa lebih kondusif

Arus balik Sumatera ke Jawa lebih kondusif

[ad_1]

Pelabuhan penyeberangan antarpulau Bakauheni, Lampung terlihat lengang sehingga tak ada antrean panjang kendaraan pada Sabtu pagi (23/6).

Pada Sabtu dan Minggu (24/6) diperkirakan akan terjadi lonjakan kendaraan dan manusia untuk menyeberang ke Jawa karena berdasarkan data yang dimiliki PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry pada sehari sebelumnya masih ada sekitar 37 persen lagi pemudik ke Sumatera yang belum kembali ke Jawa.

Hingga Minggu (24/7) sore lonjakan penumpang di Bakauheni masih terkendali. Sebagian besar diantaranya adalah pejalan kaki (99 persen) dan pengguna sepeda motor (85 persen).

Pemudik berjalan kaki adalah mereka yang menggunakan bus atau kendaraan lain menuju Bakauheni lalu menyeberang ke Merak, Banten, untuk kemudian melanjutkan perjalanaan ke tujuan masing-masing dengan bus atau dengan moda angkutan lain.

Sementara, persentase tersebut angkanya diambil dari jumlah pemudik yang menyeberang sebelum Idul Fitri 1439 H dan mereka yang kembali sesudahnya.

Kendaraan roda empat atau lebih yang sudah kembali pada Minggu sore adalah 88 persen sehingga masih tersisa sekitar 12 persen yang belum atau dalam perjalanan untuk kembali ke Jawa.

Jumlah penumpang arus mudik dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni mulai H-8 hingga Lebaran hari pertama mencapai 970.327 orang, yang terdiri atas penumpang pejalan kaki sebanyak 146.413 orang dan penumpang dengan kendaraan 823.914 orang.

Secara keseluruhan, prosesi arus balik dari Sumatera ke Jawa relatif lebih kondusif dimana penanganan dan pelayanan bagi pemudik lebih baik.

Sepanjang pengamatan, arus balik dari Bukittinggi ke Pekanbaru, lalu dilanjutkan dengan menyusuri Lintas Timur Sumatera pascalebaran, tidak terjadi lonjakan arus balik yang signifikan.

Memang Beda

Hal itu mungkin diakibatkan kondisi arus balik di Sumatera berbeda dengan di Jawa. Kepadatan terlihat pada saat arus mudik dimana pemudik memiliki tenggat waktu yang sama, yakni sampai ke kampung halaman sebelum lebaran.

Dampaknya, kepadatan terjadi di Merak pada Selasa malam (12/6) dimana antrean panjang terjadi dari jalan tol hingga ke Pelabuhan Merak. Iring-iringan kendaraan roda dua juga terlihat berpacu pada Rabu (13/6) pagi selepas Bakauheni.

Kondisi itu berbeda di saat arus balik, di mana pemudik yang kembali ke Jawa memiliki pilihan waktu yang lebih panjang. Bagi mereka yang ingin kembali jelang libur bersama berakhir (20/6) akan bergegas untuk tiba di Bakauheni pada 19 dan 20 Juni sehingga terjadi kepadatan penumpang di dua hari tersebut.

Data PT ASDP menunjukkan, pada Rabu (20/6) baru sekitar 40 persen pemudik via Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni ke Merak yang kembali ke Jawa. Artinya, masih sekitar 60 persen pemudik belum kembali, sementara hari kerja dimulai pada Kamis (21/6).

Mudik ke Sumatera melalui jalan darat membutuhkan waktu yang panjang. Rata-rata 50-60 persen pemudik memperpanjang masa libur atau mengambil cuti tambah agar bisa mudik dengan nyaman.

Tempat Wisata

Sebagian besar diantaranya mudik dan bersilaturahim dengan sanak keluarga plus mengunjungi tempat wisata dengan keluarga.

Karena itu, tempat wisata di sekitar Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi dan Palembang selalu ramai dikunjungi, tak hanya oleh wisatawan lokal tetapi juga para perantau dari luar daerah.

Karena pemudik pula, ekonomi masyarakat setempat bergairah karena mendapat suntikan “belanja” dari perantau. Jalur Padang-Bukittinggi, dua hari setelah lebaran selalu macet.

Jarak dua kota yang biasanya bisa ditempuh 2,5 jam (95 km), pada hari-hari lebaran butuh 5-7 jam, bahkan lebih. Jika dahulu, kepadatan terjadi menjelang air terjun di Lembah Anai, kini kepadatan bertambah di sepanjang Lembah Anai yang menjadi wisata air, dimana terdapat sejumlah kolam renang untuk anak-anak di sepanjang Sungai Anai.

Kelok 9

Begitu juga dengan jalur wisata Bukittinggi menuju Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Kemacetan panjang terjadi pada Selasa malam (19/6) atau satu hari jelang berakhirnya cuti bersama. Jarak sepanjang 55 kilometer itu harus ditempuh selama 8-9 jam.

Kemacetan yang terjadi pada H+3, diakibatkan oleh tingginya intensitas kendaraan dan keluar masuk di titik-titik keramaian seperti di pasar, rumah makan, pusat penjualan oleh-oleh dan masjid. Penjualan oleh-oleh makanan khas Sumbar, seperti kerupuk sanjai, karak kaliang dan lainnya berjejer dalam jarak relatif rapat di ruas jalan ini.

Sebagian besar kendaraan yang melalui jalur tersebut bernomor polisi BM (Riau) lalu BA, BH (Jambi), BG (Sumsel) dan B.

Kondisi seperti ini selalu terulang setiap tahun karena jembatan Kelok 9 yang di resmikan pada 2013 itu tidak sekadar penghubung antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau tetapi juga menjadi objek wisata bagi sebagian pemudik.

Bentuk jembatan yang berkelok sembilan dan mendaki tebing vertikal setinggi 58 meter menjadikan jembatan tersebut memiliki daya tarik tersendiri.

Objek wisata di Pekanbaru, Jambi dan Palembang juga ramai dikunjungi pemudik. Di Palembang, danau Jakabaring, di kompleks olahraga yang diperuntukkan untuk Asian Games 2018, juga sudah ramai dikunjungi pemudik dan penduduk setempat.

Danau terlihat bersih, warna airnya hijau bening dan udara terasa segar. Pengelola Jakabaring mengenakan tarif Rp10.000 untuk masuk ke dalam kompleks.

Jalan Bergelombang

Kondisi jalan Lintas Timur Sumatera relatif baik, meski pun permukaan jalan banyak yang tidak rata karena banyaknya tambalan aspal di banyak ruas.

Kondisi ini lebih baik karena di Lintas Tengah Sumatera di ruas Baturaja-Lahat terdapat beberapa titik yang belum ditambal, meski pun sudah dikikis (dikeruk), tetapi mungkin tidak sempat ditambal jelang lebaran.

Pada sejumlah tempat peristirahatan masih ditemukan pemudik yang baru memulai perjalanan ke kampung halaman ke Jambi dan Riau di Lintas Timur Sumatera.

Kepadatan kendaraan di Lintas Timur Sumatera dari Riau, Jambi, Palembang hingga Lampung juga sangat kondusif. Tidak ditemukan kemacetan panjang yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas yang berarti.

Bagi 12 persen pemudik di Lintas Timur Sumatera yang belum kembali ke Jawa, diimbau untuk tetap berhati-hati karena kondisi jalan yang bergelombang dan banyak tambalan yang membuat permukaan aspal tidak merata. Pacu kendaraan secukupnya dan tetap waspada, baik di siang hari maupun di malam hari. (*)



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer