Connect with us

News

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI: UKM Pariaman Wajib Dikembangkan

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI: UKM Pariaman Wajib Dikembangkan


Jumat, 31 Agustus 2018 – 09:14:12 WIB – 63

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Tjahya Widayanti saat di pasar Kurai Taji mensurvey harga ayam.

PARIAMAN – Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Tjahya Widayanti minta UKM Kota Pariaman khusus kuliner pusat oleh-oleh khas Pariaman lebih dikembangkan lagi agar bisa dipasarkan keluar daerah maupun luar negeri.

“Kemasan makanan khas seperti Ladu Arai Pinang belum ada expaired, izin edar dan kemasan yang susah dibuka,” ujarnya saat mengunjungi salah satu UKM di Pariaman, Kamis (30/8/2018).

Ia mengatakan, jika lebih dikembangkan lagi, maka kuliner Pariaman bisa dipasarkan dimana saja, karena rasa dan gurihnya sudah terasa enaknya sesuai selera.

“Tinggal hanya perbaiki saja supaya wisatawan tidak ragu untuk membeli kuliner di Pariaman,” ujarnya.

Selanjutnya, kemasan yang dipakai saat ini susah membukanya, sehingga setiap wisatawan yang membeli juga harus membawa gunting dulu.

“Kalau kemasannya mudah dibuka, tentunya orang bisa saja membukanya kapan saja karena tempatnya tidak jauh dari lokasi wisata,” tegasnya.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan ada sebanyak 24 usaha makanan ringan dan 8 penunjang yang dibina oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman sebagai kampung kuliner.

Ia berharap dinas terkait akan melakukan perbaikan agar produk Pariaman berstandar nasional bahkan internasional karena Pariaman adalah daerah tujuan wisata.

Usai meninjau sentra ole-oleh khas Pariaman Widayanti kemudian melakukan pemantauan harga sembako di pasar Kuraitaji, Pariaman Selatan.

“Pantau dilakukan khusus dipasar Kuraitaji karena berkaitan dengan bangunan pasarnya yang baru dengan menggunakan anggaran pusat,” katanya.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pemantauan harga sembako bersama pimpinan daerah beserta dinas terkait, bahwa saat ini harga beberapa sembako di Pariaman masih stabil.

“Terutama harga ayam dan beras masih tergolong stabil, yakni harga ayam Rp25 ribu/kg dan beras Rp13 ribu/liter,” ujarnya. Widayanti juga mengusulkan agar beras lokal dimasukan ke dalam harga khusus supaya bisa dijual secaran eceran dengan harga khusus juga.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan akan mengupayakan usulan tentang beras lokal dengan harga khusus itu dengan membicarakannya bersama Dinas Pertanian dan Perindagkop dalam waktu dekat.

“Untuk menjaga harga tetap stabil, pemko Pariaman setiap hari selalu pantau harga di pasar pariaman, jika ada harga yang terlalu tinggi maka petugas langsung tegur dan beri tindakan pada yang bersangkutan,” tutupnya. (war)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: bisnis,daerah,ekonomi,metro,pariaman,sumatra-barat

Indonesia Kalah di 16 Besar Asian Games 2018 karena Dibantu Wasit

Indonesia Kalah di 16 Besar Asian Games 2018 karena Dibantu Wasit

BOLA — Kapten Timnas U-23, Hansamu Yama tidak terima dengan kekalahan timnya atas Timnas Arab Saudi laga 16 besar…

419 Napi Lapas Muaro Padang Peroleh Remisi Kemerdekaan, Dua Langsung Bebas

419 Napi Lapas Muaro Padang Peroleh Remisi Kemerdekaan, Dua Langsung Bebas

PADANG — Sebanyak 419 narapidana di Kota Padang mendapat potongan masa tahanan atau remisi Hari Ulang Tahun (HUT)…

Ke Rumah Nan Tumpah #3: Bersenang-senang bersama anak-anak Korong Kasai

Ke Rumah Nan Tumpah #3: Bersenang-senang bersama anak-anak Korong Kasai

PADANG PARIAMAN – Untuk ketiga kalinya, Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) mengelar program Ke Rumah Nan Tumpah (KRNT)…

Kereta Api Sibinuang Hantam Avanza di Lubuk Alung, Pengemudi Terancam Pidana

Kereta Api Sibinuang Hantam Avanza di Lubuk Alung, Pengemudi Terancam Pidana

PADANG PARIAMAN – Kereta api Sibinuang kembali menelan korban, kali ini satu unit Avanza warna hitam dengan nopol BA…

Api Hanguskan Dua Unit Rumah Semi Permanen di Nagari Aia Gadang Pasaman Barat

Api Hanguskan Dua Unit Rumah Semi Permanen di Nagari Aia Gadang Pasaman Barat

PASAMAN BARAT – Dua unit rumah semi permanen milik Marina dan Wani warga Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang,…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer