News
Ini Pesan Wagub Nasrul Abit kepada Pemenang Pilkada di Sumbar
[ad_1]
Kamis, 28 Juni 2018 – 13:32:09 WIB – 54
Pemenang Pilkada di Sumbar
PADANG – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, baru saja berlangsung. Sejumlah lembaga survei melalui penghitungan cepatnya bahkan sudah memunculkan pada pemenang pilkada tersebut.
Namun, siapa pun pemenang dalam pilkada serentak 2018 itu, diharapkan bisa membuktikan janji-janjinya semasa kampanye
Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan Ada 4 empat Kota di Sumbar tengah melaksanakan pilkada serentak pemilihan walikota dan wakil walikota, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padangpanjang dan Kota Sawahlunto. Diharapkan yang menang jangan berlebihan menandai kemenangannya dan yang kalah jangan membuat onar legowo berjiwa besar dalam sikap dewasa berdemokrasi
Wagub Nasrul Abit Rabu, (27/6) menyampaikan, Secara umum penyelenggaraan pilkada di empat kota di Sumatera Barat aman dan lancar. Hampir tidak ada halangan atau kendala, memang tadi malam hujan di Kota Sawahlunto hingga beberapa TPS di pindahkan dikawal KPU, Panwaslu dan pihak keamanan semua baik hingga saat ini.
Dari pemerintah provinsi Sumbar kita menargetkan jumlah partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini mencapai 70-75 persen. Tingkat sosialisasi yang cukup lama waktunya ini tentu akan mendorong masyarakat ikut serta dalam memberikan hak politik dan hak pilihnya guna menentukan walikota dan wakil walikota pelanjut pembangunan periode sebelumnya.
Oleh karena siapapun yang menang mesti memberikan sikap taulandan dan berlebihan-lebihan baik oleh paslon sendiri termasuk para tim suksesnya.
Dan yang kalah juga berjiwa besar, jiia memang ada celah persoalan hukuk lakukanlah dengan baik sesuai prosedur aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan sikap onar yang merusak dan meresahkan masyarakat banyak.
Mari kita ciptakan rasa aman, damai dan nyaman baik dalam masa pilkada maupuj masa pasca pemungutan suara. Yang terpilih merupakan amanah rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan dengan kerja dan ketekunan diri memajukan pembangunan daerah yang dipimpin nantinya, harap Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menyempatkan diri mengunjungi beberapa TPS yang telah berakhir masa penghitungan di TPS Kota Padang. (RI)
Hasil Sementara Pilkada di-Sumbar
1.Kota Padang
1.Emzalmi Desri Ayunda: 124.678 (37,3%)
2.Mahyeldi Hendri Septa: 209.925 (62,7)
TPS: 1.600
DPT/Pemilih: 535.365
Suara Sah: 318.801 (59,6%)
2.Kota Padangpanjang
1.Mawardi – Taufik Idris: 4.254 (16,6 %)
2.Hendri Arnis – Eko Furqani: 9.298 (36,3%)
3.Rafdi M Syarif Fadly: 1.950 (3,7,6%)
4.Fadly Amran Asrul: 10.101 (39,5 %)
TPS: 97
DPT/Pemilih: 35.948
Suara Sah: 25.603 (71 %)
3.Kota Pariaman
1. Mahyuddin-Ridwan 18.148 (41,43,6%)
2. Dewi-Pabrizal 1.696 (3,8%)
3. Genius-Mardison 23.970 (54,7%)
TPS: 155
DPT/Pemilih: 59.245
Suara Sah: 43.814 (73,9 %)
4.Kota Sawahlunto
Peserta
1.Fauzi Hasan – Dasrial Ery: 6.576 (19%)
2.Ali Yusuf Ismed: 11.676 (33,73%)
3.Deri Asta Zohirin Sayuti: 16.367 (47,28%)
TPS: 130
DPT/Pemilih: 44.593
Suara Sah: 34.619 (76,6%)
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: padang,pemprov-sumbar,pilkada,sosial
Uji Coba Lawan Timnas Indonesia U-23, Korsel Ingin Petik Pengalaman Berharga, Apa Itu?
BOLA – Timnas Korea Selatan U-23 saat ini tengah berada di Indonesia. Pasukan Kim Hak Bum itu sudah tiba di Jakarta…
Diciduk Polisi, Dua Pemuda Tanah Datar ini Terpaksa Lebaran di Penjara
TANAH DATAR – Jelang lebaran tahun ini, jajaran Sat Reskrim Narkoba Polres Tanah Datar kembali berhasil membekuk…
Kasus Dugaan Chat Mesum, Habib Rizieq Shihab Telah Terima SP3 dari Polisi?
NASIONAL – Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan dirinya meyakini penghentian penyidikan…
Pembakar CFC dan Pasar Raya Solok Berhasil Ditangkap, Ini Motif Pelaku
SOLOK – Kebakaran yang terjadi di gerai amakanan cepat saji CFC yang beralamat di Taman Syeh Kukut, Kecamatan Tanjung…
Ratusan Wisatawan Terkurung 12 Jam Akibat Cuaca Buruk di Pulau Angso Duo Berhasil Dievakuasi
PARIAMAN – Ratusan wisatawan yang sempat terkurung di Pulau Angso Duo, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) berhasil…
[ad_2]
Sumber
Berita
Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon
[ad_1]
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.
Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.
“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).
“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.
Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.
“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.
Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.
“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.
Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.
“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.
Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.
[ad_2]
Sumber
Berita
Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon
[ad_1]
Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol
Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.
“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).
Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.
Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.
Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?
Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.
“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).
Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.
“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.
Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).
Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.
[ad_2]
Sumber
Berita
Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon
[ad_1]
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.
Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.
“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.
Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.
Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.
“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.
“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.
Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.
Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.
“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.
[ad_2]
Sumber