Connect with us

News

Mewujudkan Lembaga Legislatif yang Maju dan Modern

Mewujudkan Lembaga Legislatif yang Maju dan Modern


LIPUTAN KHUSUS DPRD LIMAPULUH KOTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lambang Kabupaten Limapuluh Kota

Peran DPRD Limapuluh Kota untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselengarakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat.

Seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan Kepala Daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu, DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan PERDA, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi ini dalam tatanan empirik sering dinamakan three function DPRD.



Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota

Hasil kinerja DPRD Limapuluh Kota masa bakti 2019-2024 Triwulan I, sejak dilantik 6 Agustus 2019 lalu sampai 7 Desember 2019 yang pada awalnya Lembaga DPRD Limapuuh Kota dipimpin oleh Ketua sementara Deni Asra (Gerindra) dan Wendi Chandra (Demokrat) dan kemudian pada Jumat (20/9/2019) Deni Asra diambil sumpah janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024.

Kemudian disusul pada hari Jumat (4/10/2019) Wendi Chandra, dan Syamsul Mikar diambil sumpah/janji sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk masa jabatan 2019-2024.



Dharma Wijaya, SH,MH, Sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota

Deni Asra ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024 dalam sambutannya saat pelantikan 6 Agustus 2019 mengharapkan kedepannya Lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang maju dan modern. Termasuk menjadikan refleksi dari pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD.

“Tujuannya untuk membangun daerah Limapuluh Kota yang lebih maju dan unggul di berbagai bidang kehidupan, termasuk SDM saat ini dan masa yang akan datang melalui keterbukaan informasi,” ujar Deni Asra Politisi muda dari Partai Gerindra yang terkenal santun dan energik.

Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Limapuluh Kota

Tepat 45 hari setelah dilantiknya 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Limapuluh Kota, baru pada hari Jumat, 20 September 2019, Deni Asra diambil sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk masa jabatan 2019-2024 menggelar Rapat Paripurna terbuka.

Selama rentang waktu menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 6 Agustus hingga 7 Desember 2019 telah melaksanakan tujuh (7) rangkaian agenda kegiatan sesuai amanat berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD, dimana pimpinan sementara DPRD bertugas: memimpin rapat DPRD; memfasilitasi pembentukan fraksi; memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

Deni Asra, S.Si, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota

Ada tujuh rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan:

a). Menyurati seluruh ketua DPC untuk permintaan usulan pembentukan fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 6 Agustus 2019.

b). Menyurati ketua DPC Partai Gerindra, Ketua DPC Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Golkar untuk permintaan nama calon pimpinan defenitif DPRD Kabupatan Limapuluh Kota Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 6 Agustus 2019.

c). Menandatangani surat permohonan Diskresi pimpinan sementara DPRD kepada menteri dalam negeri republik indonesia melalui bupati pada tanggal 12 Agustus 2019.

d). Menyurati ketua DPC Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Golkar untuk permintaan nama calon pimpinan defenitif DPRD Kabupatan Limapuluh Kota Masa Jabatan 2019-2024 untuk disampaikan ke Gubernur pada tanggal 13 Agustus 2019.

e). Memimpin Rapat Paripurna Internal dengan agenda pengumuman hasil pembentukan fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Masa Jabatan 2019-2024 dan revisi peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pada tanggal 13 Agustus 2019.

f). Memimpin Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Jokowidodo Pada Hut RI Ke- 74 tanggal 16 Agustus 2019, dan;

g). Memimpin Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Pemimpin DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Masa Jabatan 2019-2024 dari partai Gerindra.

Deni Asra diambil sumpah dan janjinya berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0078/Kpts/DPP-Gerindra/2019 tentang pimpinan DPRD dan ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 ditandatangai oleh ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabawo Subianto dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani.

Kemudian ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-668-2019, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang memutuskan dan menetapkan serta meresmikan pengangkatan, Deni Asra, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Masa Jabatan tahun 2019-2024 tertanggal 18 September 2019.

Pada hari Jumat pada tanggal 20 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji Ketua DPRD Limapuluh Kota atas nama, Deni Asra, dari Fraksi Partai Gerindra.

Syamsul Mikar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota

Selanjutnya dua minggu setelah Deni Asra diambil sumpah/janjinya, tepatnya Jumat 4 Oktober 2019, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kembali mengelar Rapat Paripurna terhadap pengucapan sumpah/janji Wendi Chandra dari Partai Demokrat dan Syamsul Mikar dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk masa jabatan 2019-2024.

Hal ini berdasarkan, surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-734-2019 yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno pada 27 September 2019. Dimana dalam surat tersebut, Gubernur menetapkan Syamsul Mikar, Partai Golkar sebagai wakil ketua. Kemudian menyusul SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-748-2019 yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno pada 3 Oktober 2019 memutuskan Wendi Chandra sebagai wakil ketua.



Wendi Candra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota

Terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD

Sehari setelah diambil sumpah/janji Deni Asra sebagai Ketua DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024 , dengan tanpa mengenal lelah dan hari libur, tepatnya hari Sabtu tanggal 21 September 2019 langsung tancap gas, bangkit dan berlari mengejar ketertinggalan agenda yang harus dikerjakan demi harkat masyarakat dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk masa lima (5) tahun kedepan. Dua rangkaian rapat telah berhasil dikerjakan dalam satu hari penuh.

Pertama Rapat Paripurna Internal yang membahas dua kegiatan, yaitu membahas dan mengesahkan Tata Tertib DPRD dan pembentukan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dimana, alat kelengkapan DPRD dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang terdiri dari: Komisi (I,II dan III), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK).

Agenda kedua, karena telah adanya pimpinan defenitif, fraksi dan alat kelengkapan DPRD maka langsung memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Bersama Pemerintah Daerah, karena tugas Bamus salah satunya adalah mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Komisi -Komisi

Pada tanggal 23 September 2019 Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Komisi DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024.

Kemudian pada tangal 31 November 2019 dilakukan perubahan setelah ditetapkannya Wendi Chandra ,ST dan Syamsul Mikar sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 sehingga strukturnya sebagai berikut:

Komisi I Bidang Pemerintahan, Politik, Keamanan, dan Pendidikan dibawah Koordinator Deni Asra (Gerindra) selaku Ketua DPRD Limapuluh Kota. Adapun Ketua Komisi I dipercayakan kepada Asrul yang diusung oleh Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) yang terdiri dari Partai Gabungan (PDI-P, PKB, Nasdem).

Wakil ketua Wirman Dt Pangeran (PPP) dan Sekretaris Beni Murdani (PKS) dengan anggota : Irmantedi (Gerindra), Alfian (Demokrat) Sastri Andiko, (Demokrat), Riko Febrianto (Golkar), Epi Suardi (Hanura), Akrimal Adham (PAN) dan Akmal Rustam (PKN)

OPD mitra dari komisi I adalah: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

Komisi II, Bidang Keuangan dan Pembangunan dibawah koordinator Wendi Chandra, (Demokrat) wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, dengan Ketua Komisi II dipercayakan kepada Yos Sariadi (PKS), Wakil Ketua, Afri Yunaldi, (Golkar) dan Sekretaris Khairul Apit (Gerindra) dengan Anggota: M Afdal (Gerindra), Syamsuwirman (Demokrat), Doni Ikhlas (Golkar), Bisron Hadi (PKS), Arsi Medes (Hanura), Zuhatri (Hanura), Ridhawati (PPP), Marsanova Andesra (PAN), Darlius (PKN) dan Hemmy Setiawan (PKN).

OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.

Sementara Komisi III, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraa Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar (Golkar), Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dengan ketua Komisi III dipercayakan kepada Virmadona dari Fraksi Gerindra, Wakil Ketua Zukron (PKS), Sekretaris Alia Efendi (PKN) dengan anggota: Irwin Idrus (Gerindra), Marshal (Demokrat), Putra Satria Veri (Golkar), Gusti Randa (Hanura), Ermizal Jalinus (PPP) dan Mulyadi (PAN).

OPD Mitra Komisi III: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD Dr Ahmad Darwis, Perushaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.

Badan Anggaran (Banggar)

Pada tanggal 23 September 2019 Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024.

Kemudian pada tanggal 31 November 2019 dilakukan perubahan setelah ditetapkannya Wendi Chandra dan Syamsul Mikar sebagai pimpinan DPRD dengan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 31 Tahun 2019 sehingga strukturnya sebagai berikut:

Badan Anggaran (Banggar) yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi adalah : Deni Asra (Gerindra) Ketua DPRD/ Ketua Banggar, Wendi Chandra (Demokrat) Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar, Syamsul Mikar (Golkar) Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar, kemudian anggota Banggar dari usulan Fraksi Gerindra (M Afdal dan Irmantedi), Fraksi Demokrat (Syamsuwirman dan Marshal).

Dari Fraksi Golkar (Riko Febrianto dan Doni Ikhlas), Fraksi PKS (Zukron dan Yos Sariadi), Fraksi Hanura (Epi Suardi dan Gusti Randa), Fraksi PPP (Wirman Dt Pangeran dan Ermizal Jalinus), Fraksi PAN (Marsanova Andesra), Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) yang terdiri dari Partai Gabungan (PDI-P, PKB, Nasdem) diwakili oleh Hemmy Setiawan dan Darlius serta Sekretaris DPRD (ex Officio) sebagai Sekretaris Bukan anggota.

Badan Musyawarah (Bamus)

Pada tanggal 23 September 2019 Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024.

Kemudian pada tangal 31 November 2019 dilakukan perubahan setelah ditetapkannya Wendi Chandra dan Syamsul Mikar sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 30 Tahun 2019 sehingga strukturnya sebagai berikut:

Badan Musyawarah (Bamus) yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi adalah: Deni Asra (Gerindra) Ketua DPRD/ Ketua Bamus, Wendi Chandra (Demokrat) Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Bamus, Syamsul Mikar (Golkar) Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Bamus, kemudian anggota Bamus yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi adalah : Fraksi Gerindra (Irwin Idrus, Virmadona).

Dari Fraksi Demokrat (Alfian dan Sastri Andiko), Fraksi Golkar (Putra Satria Veri dan Afri Yunaldi), Fraksi PKS (Bisron Hadi dan Beni Murdani), Fraksi Hanura (Zuhatri dan Arsi Medes), Fraksi PPP (Ridhawati), Fraksi PAN (Akrimal Adham dan Mulyadi), Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) yang terdiri dari Partai Gabungan (PDI-P, PKB, Nasdem) diwakili oleh Asrul dan Alia Efendi.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Pada tanggal 23 September 2019 Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024.

Kemudian pada tanggal 31 November 2019 dilakukan perubahan setelah ditetapkannya Wendi Chandra dan Syamsul Mikar sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 sehingga strukturnya sebagai berikut:

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi adalah : Ketua terpilih dari Fraksi PAN (Akrimal Adham), Wakil Ketua, Darlius (Fraksi PKN), Fraksi Gerindra (Khairul Apit dan Virmadona), Fraksi Demokrat (Sastri Andiko dan Syamsuwirman).

Dari Fraksi Golkar (Doni Ikhlas dan Afri Yunaldi), Fraksi PKS (Bisron Hadi), Fraksi Hanura (Zuhatri), Fraksi PPP (Wirman Dt Pangeran), Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) yang terdiri dari Partai Gabungan (PDI-P, PKB, Nasdem) diwakili oleh dan Akmal Rustam serta Sekretaris DPRD (ex Officio) sebagai Sekretaris Bukan anggota.

Badan Kehormatan (BK)

Karena jumlah Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang maka Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang; Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Anggota Badan Kehormatan yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan kemudian dipilih lima (5) orang dengan suara terbanyak Ketua dipercayakan kepada Alfian (Demokrat), Hemmy Setiawan (PKN), dengan anggota Riko Febrianto (Golkar), Zukron (PKS), Ridhawati (PPP).

Kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 20 tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota masa Jabatan 2019-2024.

Penetapan Struktur Kepengurusan Fraksi

Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1(satu) fraksi.

Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

Pada tanggal 4 Oktober 2019 Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penetapan Strutur Kepengurusan Fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

1. Fraksi Gerindra dengan Pembina Fraksi Deni Asra, Ketua Khairul Apit, Wakil Ketua Irwin Idrus, Sekretaris Virmadona dengan Anggota Irman Tedi dan Muhammad Afdal.

2. Fraksi Demokrat dengan Ketua Sastri Andiko, Wakil Ketua Syamsuwirman, Sekretaris Alfian dengan Anggota Marshal dan Wendi Chandra.

3. Fraksi Golkar dengan Ketua Syamsul Mikar, Wakil Ketua Riko Febrianto, Sekretaris, Afri Yunaldi, dengan anggota Putra Satria Veri dan Doni Ikhlas.

4. Fraksi PKS dengan Ketua Zukron, Wakil Ketua, Yos Sariadi, Sekretaris Bisron Hadi dan Anggota Beni Murdani.

5. Fraksi Hanura dengan Ketua, Epi Suardi, Wakil Ketua, Zuhatri, Sekretaris Arsi Medes dan anggota Gusti Randa.

6. Fraksi PPP dengan Ketua Wirman Dt Pangeran Nan Putiah, Sekretaris Ermizal, Bendahara Ridhawati.

7. Fraksi PAN dengan Ketua Mulyadi, Sekretaris Akrimal Adham, anggota Marsanova Andesra.

8. Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) gabungan dari Partai PDI-P, PKB dan Nasdem dengan Ketua Darlius (PDI-P), Wakil Ketua Asrul (PKB), Sekretaris Hemmy Setiawan (PKB) anggota Akmal Rustam (PDI-P) dan Alia Efendi (Nasdem).

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunaan dan pelayanan umum maka diperlukan suatu pengawasan secara efektif oleh lembaga yang kompeten. Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi, sebagai berikut:

a) Fungsi Pembentukan Perda

Perda merupakan salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai landasan hukum formil dan sebagai gambaran arah, program dan kegiatan secara sistemik dan konprehensif yang diyakini sebagai secara efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Untuk itu, DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024 dalam perumusan dan pembahadan Perda, maka DPRD mencurahkan konsentrasi penuh untuk membahas rancangan Perda yang bersifat pro rakyat. Maka pada hari Rabu-Kamis/23-24 Oktober 2019 telah melaksanakan Rapat Bapemperda dengan Pemerintah daerah tentang Penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2020.

b) Fungsi anggaran (budgeting)

Berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/ APBD harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan mengetahui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam rentang waktu 6 Agustus sd 7 Desember 2019 telah melakukan proses pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap RAPBD Perubahan TA 2019 dan RAPBD Tahun 2020.

1. Perubahan APBD tahun 2019

Fungsi penyusunan Perubahan Anggaran 2019 antara DPRD bersama pemerintah daerah dimulai pada hari Selasa, 24 September 2019 dilanjutkan dengan beberapa kegiatan; Rapat Paripurna Terbuka DPRD dengan TAPD Limapuluh Kota pembahasan tentang KUPA-PPAS TA 2019, Penandatanganan Kesepakatan KUPA-PPAS TA 2019, rapat paripurna terbuka tentang penyampaian Nota Perubahan RAPBD TA 2019, penyampaian Nota Perubahan RAPBD TA 2019, Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan RAPBD TA 2019, Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap perubahan RAPBD 2019.

Yang pada akhirnya bermuara terhadap Pendapat Fraksi dan Persetujuan terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Penandatanganan Kesepakatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Limapuluh Kota yang dilaksanakan pada hari Sabtu , 28 September 2019 disepakati dan disetujui, sebagai berikut :

Target Pendapatan semula Rp. 1.377.356.647.606,00,- menjadi Rp. 1.378.444.311.576,00,-.

Belanja Daerah semula sebesar Rp. 1.428.597.873.324,00,- menjadi Rp. 1.443.960.043.802,00,-

Fungsi Penyusunan Anggaran 2020 dimulai pada Jumat 11 Oktober 2019 dengan melaksanakan rapat Paripurna Terbuka tentang Penyapaian Nota RAPBD 2020. Kemudian pada Hari Senin 28 Oktober 2019 Rapat Paripurna Terbuka Tentang pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Bupati tentang RAPBD TA 2020.

Setelah itu, dilakukan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi. Kemudian disusul Pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD sehingga menghasilkan kesepakatan dan disetujui sebagai berikut:

Pendapatan Rp.379.903.201.963,00,-

Belanja Rp.1.455.455.562.915,00,-

Pembiayaan Rp.75.552.360.952,00,-

c) Fungsi pengawasan

Dalam fungsi pengawasan ini, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Fungsi pengawasan ini telah dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan Bidang Tugas Komisi masing-masing. Perda yang telah dibuat dan telah ada perubahan Undang-undang dan peraturannya perlu dilakukan revisi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu-Jumat (6-8) November 2019.

Setelah pembahasan Perda Komisi III melanjutkan kunjungan pengawasan kegiatan Lumbung Pangan dan Warung Pangan di Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Bukik Sikumpa. Dibawah Binaan Dinas Pangan. Kemudian melakukan kunjungan lapangan pengawasan kepada kegiatan yang pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Ketinggian, Sarilamak, dibawah binaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Pengawasan terhadap masalah petani gambir dengan PT. Sumatera Resources Internasional (PT SRI) di Jorong Banja Ronah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berawal dengan adanya Hearing pada hari Senin 21 Oktober 2019, dilanjutkan dengan membentuk Panitia Khusus melalui SK Pimpinan DPRD Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Khusus Permasalahan Gambir Kabupaten Limapuluh Kota.

Dimana, struktur Ketua: Marsanova Andesra (PAN), Wakil Ketua : Khairul Apit (Gerindra), Anggota : Virmadona, Putra Satria Veri (F Golkar), Doni Ikhlas (F Golkar), Alfian Abas (F Demokrat), Syamsuwirman (F Demokrat), Beni Murdani (F PKS), Wirman Dt Pangeran Nan Putiah (F PPP), Epi Suardi (F Hanura), Gusti Randa (F Hanura), Darlius (F PKN) dan Alia Efendi (F PKN). Diharapkan Pansus ini dapat menyelesaikan kerjanya selama 6 bulan.

Terhadap pengawasan permasalahan BPJS terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melakukan pemangilan dan hearing dengan pimpinan BPJS Kabupaten Limapuluh Kota pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah telah dilakukan pada Kamis- Sabtu tanggal 21- 23 November 2019. (Adv)

MENTAWAI — Terkait keluhan terhadap kualitas air minum isi ulang yang beredar ditengah-tengah masyarakat, Dinas…

PADANG — Dinas Pariwisata (Dinpar) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar Bimbingan Tekhnis (Bimtek) peningkatan…

MENTAWAI — Menjelang dua hari ke depan, Polres Kepulauan Mentawai bersama TNI dan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai…

PASAMAN BARAT – Terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat periode…

PADANG PANJANG — Truk yang mengangkut tiang listrik terguling di pendakian Silaing, Padang Panjang, Senin sore,…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi – Fadli Zon

Apresiasi Kinerja KPK, Fadli Zon: Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi


Politis Partai gerindra Fadli Zon merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo diketahui sudah menyatakan mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra dan dari jabatan sebagai Menteri.

Fadli juga mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan ini.

Namun, meskipun ia mengapresiasi kinerja KPK, Fadli berharap agar KPK juga bisa menemukan Harun Masiku yang menurutnya hingga kini masih hilang bagai ditelan bumi.

Stlh penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dr Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI. Smg bisa jg temukan Harun Masiku yg msh “hilang” spt ditelan bumi,” tulis Fadli Zon, Kamis (26/11/2020).

Dikutip dari detiknews, Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra dan menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut.

“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.

“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.

“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC – Fadli Zon

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC


Politisi Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit guyonan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah bercanda soal Covid-19. Menhub Budi pernah bilang warga Indonesia kebal wabah mematikan itu lantaran setiap hari mengkonsumsi nasi kucing. 

Guyonan menhub Budi  diungkit Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne  pada Selasa (24/11/2020) malam. Menurutnya guyonan itu adalah sebuah pembiaran terhadap penularan wabah  mematikan itu di Jakarta  dan Indonesia.

Hal ini disampaikan  Fadli menanggapi pernyataan pembawa acara ILC Karni Ilyas yang  menyatakan isu pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan terkait acara  pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq  Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

“Siapa yang membiarkan? Menteri kesehatan yang membiarkan bahkan sampai ke presiden. Kita tahu 23 Januari 2020 Wuhan sudah lockdown kita masih bercerita nasi kucing  ini pembiaran,” tegasnya.

Fadli mengaku Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang paling tegas dalam penanganan wabah mematikan itu. Buktinya, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total setelah wabah  corona mulai masuk ke Jakarta. 

“Justru yang paling pertama (melakukan karantina wilayah) adalah Gubernur DKI dan saat itu terjadi perdebatan antara pusat terkesan  ada persaingan,” tegasnya 

Tidak hanya itu, keseriusan Anies dalam menekan penularan wabah ni juga terlihat dari sejumlah regulasi yang diambil setelah PSBB total,yakni PSBB masa transisi. Yakni membuka berbagai kegiatan di Jakarta  secara bertahap ketika penularan wabah mulai melandai 

“Selain PSBB (total) ada PSBB transisi, dan kalau kita lihat ini banyak yang menentang  adalah menteri  dalam kabinet pak Jokowi,” pungkasnya. 

Lebih dari itu dia menilai, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa didepak dari jabatannya saat ini lantaran pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan Syarifah Najwa Shihab.

Menurutnya, Anies tidak bisa dicopot lantaran kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sudah ada ketentuan yang mengatur sanksi kepada seorang kepala daerah yang dianggap melanggar etik.

“(Anies) tidak bisa dicopot hanya karena adanya instruksi dari kemendagri. Kedaulatan ada ditangan rakyat,” tuturnya. 

Menurutnya, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) tidak cukup kuat untuk melengserkan seorang kepala daerah 

Adapun instruksi  dari Tito karnavian itu dikeluarkan saat masalah protokol kesehatan di Jakarta tengah menjadi  sorotan publik. 

“Menurut saya diskusi ini aja udah salah apakah Anies bisa dicopot? gubernur DKI tidak melanggar dia berusaha menegakan aturan, bahkan ada  sanksi RP50 juta,” tuntasnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ulama yang Jadi Panutan – Fadli Zon

Sarankan Pemerintah Rangkul Habib Rizieq, Fadli Zon: Ulama yang Jadi Panutan


Nama Habib Rizieq masih hangat untuk diperbincangkan, berawal dari kepulangannya hingga kerumunan massa dalam beberapa acaranya.

Kedatangannya kembali ke Indonesia disambut hirup para simpatisannya hingga membuat lalu linta sekitar Bandara Seokarno Hatta lumpuh.

Namun, kepulangannya ke Tanah Air justru menyita perhatian publik, hingga beberapa acara yang didatanginya membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu membuat sebagian kalangan memberikan kritik bagi sang pimpinan FPI tersebut.

Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Fadli Zon. Ia justru menganggap pemerintah terlihat seperti memusuhi Habib Rizieq Shihab.

Hal itu disampaikan lewat tayangan di kanal YouTube Fadli Zon Official yang diunggah pada Senin, 23 November 2020.

Fadli Zon mengungkapkan, seharusnya pemerintah dapat merangkul Habib Rizieq Shihab yang dinilai sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia.

“Habib Rizieq adalah seorang habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, informasi yang mengatakan Habib Rizieq Shihab seorang keturunan Nabi Muhammad SAW didapat dari sumber yang memiliki data valid.

“Itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi Rabithah ‘Alawiyyin yang memang mempunyai data tentang kekerabatan keturunan Nabi Muhammad,” terangnya.

Dia menjelaskan, Habib Rizieq merupakan pemimpin organisasi yang cukup banyak pengikutnya di Negara Indonesia.

“Habib Rizieq memimpin sebuah organisasi FPI, sebuah organisasi yang secara de facto mempunyai pengikut yang cukup banyak di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer