Connect with us

News

Pendidikan Pemilu Sejak Dini, KPU Fasilitasi Pilkatos SMA 1 Pasaman

Pendidikan Pemilu Sejak Dini, KPU Fasilitasi Pilkatos SMA 1 Pasaman


Senin, 27 Agustus 2018 – 15:15:20 WIB – 2

Pemilihan ketua osis sma 1 pasanan, Senin (27/8)

PASAMAN — Demi meningkatkan kepedulian generasi muda serta Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Pasaman memfasilitasi kegiatan pemilihan Ketua Osis SMA N 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Senin, (27/8/2018).

Pelaksanakan pemilihan ketua OSIS (Pilkatos) merupakan kegiatan tahunan siswa. Untuk pelaksanaan kegiatan Pilkatos kali ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, karena Pilkatos di beberapa Sekolah Menengah Atas di Lubuk Sikaping saat ini dilaksanakan sebagaimana hal nya penyelenggaraan Pemilu yang sesungguhnya. Boleh disebut Pilkatos merupakan miniatur Pemilu.

“Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang berdemokrasi melalui ajang Pilkatos ini merupakan salah satu bentuk kegiatan KPU go to school hasil kerjasama KPU Kabupaten Pasaman dengan pihak sekolah,” kata Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Rodi Andermi kepada MinangkabauNews.com Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Rodi, ini adalah kegiatan Pilkatos berkesinambungan yang dilaksanakan beberapa SLTA yang ada di Pasaman. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga sudah dilaksanakan di SMKN 1 Lubuk Lubuk Sikaping dan MAN 1 Lubuk Sikaping.

“Kami berharap siswa-siswa yang saat ini bertugas sebagai TPS di Pilkatos bisa menjadi penyelenggara yang sebenarnya nanti di Pemilu serentak tahun 2019, sehingga tidak Sulit lagi untuk dapat memahami dan menyelenggarakan pemilu yang sebenarnya, ujar Rodi Andermi.

Kepala Sekolah SMAN 1 Lubuk Sikaping, Lisman, S.Pd melalui Guru Koordinator OSIS, Dra. Marfida, M.Si mengatakan bahwa pihak Sekolah merasa puas dan banyak manfaat yang didapat, “kegiatan ini diharapkan bisa melatih siswa dalam ikut serta berdemokrasi, karena mereka akan jadi pemilih pemula pada Pemilu Serentak 2019 yang akan datang,” ujar Marfida.

Sementara itu Koordinator Divisi Teknis, Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Pasaman, Juli Yusran, S. Ag., M. Si.,

Menambahkan,“ PILKATOS Siswa SMAN 1 Lubuk Sikaping, hendaknya dapat menjadi contoh bagi siswa lainnya khususnya di lingkungan sekolah se Kabupaten Pasaman.

PILKATOS ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pemilih pemula terhadap proses demokrasi secara lebih luas, dalam konteks berbangsa dan bernegara, seperti kepedulian terhadap proses PILEG 17 April 2019 yang akan datang.

Tak kalah pentingnya dari pembudayaan berdemokrasi dalam memilih pemimpin, tentu pada kualitas pilihan itu sendiri. PILKATOS semoga menjadi ajang seleksi yang dapat diandalkan untuk menghasilkan pemimpin OSİS yang berkualitas dan melahirkan calon pemimpin masa depan, ujar Yusran.

Terkait dengan dilaksanakannya Pemilihan Ketua OSIS (Pilkatos) SMAN 1 Lubuk Sikaping periode 2018/2019, KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana pilkatos tahun yang lalu selalu siap sedia membantu panitia Pilkatos dalam melaksanakan tugasnya. Pesta demokrasi dilingkungan sekolah merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang Demokratis. Pilkatos merupakan bentuk mini dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tutup Juli Yusran. (M. AFRIZAL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag:

Jelang Tes Kesehatan Capres dan Cawapres, Ini yang Dilakukan Prabowo-Sandiaga

Jelang Tes Kesehatan Capres dan Cawapres, Ini yang Dilakukan Prabowo-Sandiaga

POLITIK – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju pada Pilpres 2019 sudah…

Perekrutan Staf Panwaslu Pasaman Barat Diduga Kongkalikong

Perekrutan Staf Panwaslu Pasaman Barat Diduga Kongkalikong

PASAMAN BARAT – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) adakan Perekrutan Staf Bidang…

Disebut Andi Arief Terima Uang 500 M dari Sandiaga Uno, Ketum PAN Geram

Disebut Andi Arief Terima Uang 500 M dari Sandiaga Uno, Ketum PAN Geram

POLITIK – Politikus Demokrat Andi Arief menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membayar Rp 500 miliar kepada…

Race Moto GP Inggris Resmi Dibatalkan, Ini Alasan Penyelenggara

Race Moto GP Inggris Resmi Dibatalkan, Ini Alasan Penyelenggara

MOTO GP – Race MotoGP Inggris 2018 resmi dibatalkan. Pihak penyelanggara menyatakan pembatalana dikarenakan cuaca buruk…

Ibadah Haji, Cawapres Maruf Amin Bakal Ketemu Habib Rizieq?

Ibadah Haji, Cawapres Maruf Amin Bakal Ketemu Habib Rizieq?

POLITIK – Partai Nasdem mengaku belum mengetahui apakah benar bakal calon wakil presiden (cawapres) Kiai Maruf Amin…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer