Padang Pariaman,siarminang.net,-Pemilihan Wali Nagari atau yang biasa kita sebut Pilwana merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi masyarakat di tingkat Nagari yang diselenggarakan untuk memilih calon Wali Nagari terbaik versi masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemilihan Wali Nagari dimana mereka berpartisipasi untuk memilih dan menentukan arah kemajuan bagi Nagari yang mereka tinggali. Sehingga, pemilihan Wali Nagari menjadi suatu proses yang penting dijalani dalam mewujudkan prinsip demokrasi di negara kita serta bagi keberlangsungan jalannya pemerintahan di lingkup Nagari.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, praktis membuka kran demokrasi baru bagi masyarakat Indonesia yang selama ini mengharapakan sebuah proses pemilihan langsung di wilayah mereka dengan harapan perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan publik di tingkat Nagari. Dengan adanya undang-undang ini, menandai berakhirnya penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang didasarkan pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Karena dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kemajuan dan peradaban yang semakin berkembang.

Selanjutnya dalam UU Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa 6 tahun lalu dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, Dan hanya dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap peraturan tentang desa yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hal ini menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah untuk dapat mengisi kekosongan posisi kepala Desa atau Wali Nagari sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya Permendagri tentang UU Kepala Desa ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk dapat melakukan Pemilihan Wali Nagari di daerahnya baik secara berbarengan maupun secara bergelombang.

Kontestasi Pilwana memiliki ciri khas dan karakteristiknya sendiri jika dibanding dengan Pilkada maupun Pilpres mengingat pemilihnya yang notabene secara letak geografis saling berdekatan dan beberapa diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan sang calon Wali Nagari. Hal ini mengakibatkan suhu dan tensi politik menjelang Pilwana cukup memanas karena berkaitan dengan tarik menarik dukungan dan kepentingan masing-masing kubu.

Semakin menjadi menarik ketika mengamati komunikasi politik dan strategi marketing politik yang dilancarkan masing-masing kubu demi meraih suara sebanyak-banyaknya kepada calon pemilih. Segmentasi pemilih yang beragam juga turut berpengaruh dalam pola strategi yang digunakan timses masing-masing calon. Mulai dari segmentasi usia seperti kalangan generasi X yang berada di kisaran usia 41-50an, generasi Y yang berada di kisaran usia 30-40an, ataupun generasi Z atau yang dikenal kalangan milenial atau kaum muda usia produktif yang lahir di tahun 90-an sampai 2000an yang saat ini berusia belasan tahun sampai dibawah 30 tahun.

Berbagai kemungkinan terjadinya hal buruk seperti kecurangan, perselisihan antar kubu tentunya bisa saja terjadi, ini sangat perlu di antisipasi oleh penyelenggara ataupun pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan Wali Nagari di Padang Pariaman mengacu kepada peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari lalu peraturan bupati Padang Pariaman nomor 23 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari. Dalam dua dasar hukum ini tertera tatacara pembentukan panitia, pemilihan, hingga penetapan pemenang.

Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan Bupati tersebut menjadikan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tidak begitu ketat dan belum bisa menjamin keamanannya, kemungkinan terjadinya kecurangan dari penyelenggara dan pihak pendukung atau tim sukses begitu besar dikarenakan tidak adanya pembentukan panitia pengawas dalam pemilihan Wali Nagari, tentunya dalam hal ini juga memungkinkan terbukanya ruang konflik yang cukup besar untuk melakukan hal-hal yang tidak diduga-duga oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan Bupati Padang pariaman nomor 23 tahun 2017 pasal 6 bahwa panitia pemilihan di bentuk dari beberapa unsur yang ada, seperti perangkat Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Nagari, tentunya hal ini tidak bisa menjamin keamanan atau keadilan dalam pemilihan Wali Nagari. Pertanyaannya, kenapa pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman bisa untuk pembentukan panitia pemilihan namun tidak bisa untuk membentuk panitia pengawasan pemilihan? Atau mungkin karena keterbatasan anggaran?

Menjelang dimulainya pemilihan Wali Nagari, hal ini menjadi PR besar dan perlu dibahas oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, untuk menghidari kecurangan seharusnya memang perlu dibentuk panitia pengawasan tidak hanya panitia penyelenggara saja. Itu sangat perlu dilakukan untuk menjamin pemilihan Wali Nagari yang berkualitas juga tentunya untuk menjaga hak konstitusional masyarakat Nagari yang sesuai dengan prinsip dan azaz demokrasi.

Oleh : Adi Saputra (Ketua Karang Taruna Kec. Ulakan Tapakis)

Related