Connect with us

News

Ratusan Masyarakat Nagari Persiapan Wonosari Padati Reses Basio Sp

Ratusan Masyarakat Nagari Persiapan Wonosari Padati Reses Basio Sp


Selasa, 28 Agustus 2018 – 19:26:58 WIB – 41

Anggota DPRD Pasbar Basio Sp ketika meyampaikan sambutan pada kegiatan reses di Jorong Bancanh Kariang.

PASAMAN BARAT – Dalam rangka menjalin silahturahim sekaligus menjaring aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Pasaman Barat Daerah Pemilihan II, Basio Sp adakan Reses Masa sidang ke-2 tahun 2018 di jorong Bancah Kariang, Nagari Persiapan Wonosari, Kecamatan Kinali, Kabupaten Padaman Barat, Senin malam (27/8/2018).

Kegiatan silahturahim yang berlangsung di kediaman Basio Sp tersebut, dihadiri sekitar 700-san masyarakat nagari Persiapan Wonosari dan sekitarnya.

Kepala Jorong Bancah Kariang Asroni, pada sambutannya menyampaiakn, pembngunan itu berasal dari masyarakat, diusulkan kepada pemerintah, dilaksanakan bersama masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat.

“Marilah segenap elemen masyarakat Nagari persiapan Wonosari bersama-sama kita dukung pengembangan pembangunan di daerah kita ini, dengan menyampaikan aspirasi kita untuk pembangunan yang kita butuhkan”, ajaknya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Basio Sp selaku anggota DPRD Pasbar, yang selama ini senantiasa menjemput dan mendengarkan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan II khususnya di Nagari Persiapan Wonosari.

“Saya mewakili masyarakat Bancah Kariang menyampaikan aspirasi kami kepada bapak dewan Basio Sp, agar dapat menganggarkan dan membangun jalan-jalan usaha tani dan satu jembatan penghubung kekebun masyarakat di kejorongan Bancah Kariang,” pintanya.

Sebagai awal pembicaraan Reses itu, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Basio Sp, menyampaikan ‎berbagai hal tentang pembangunan yang sudah terealisasi selama tahun anggaran 2018 dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Nagari Persiapan Wonosari.

“Alhamdulullah ditahun anggaran 2018 ini sudah banyak pembangunan yang telah terealisasi , diantaranya Pembangunan jalan tani sepanjang 3 Km, lingkar di Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Semua pembangunan ini tidak akan terlaksana tampa dukungan kita semua,” katanya.

Tidak hanya itu, Pada tahun anggaran 2018 ini juga masih ada kegiatan pembangunan yang masih berlangsung dan ada juga beberapa kegiatan pembanguan yang masih dalam proses pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pasaman Barat, Sebutnya.

Menaggapi Aspirasi yang disampaikan masyarakat Jorong Bancah Kariang untuk membangun jalan usaha tani dan jembatan, Ia mengatakan akan memperjuangkan aspirasi tersebut di tahun anggaran 2019 nanti.

“Pada tahun anggaran 2018 pembangunan memang saya fokuskan untuk pembanguna di areal pemungkiman, setelah itu baru membangun di areal pertanian,” ujarnya.

Tak lupa Basio Sp juga menyampaikan bahwa, tahun ini sudah mulai memasuki tahun politik dan menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang negatif. (EL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: daerah,legislator,metro,sumatra-barat

Wakil Bupati Pasaman Jadi Nara Sumber Acara PKMB di Politeknik Negeri Padang

Wakil Bupati Pasaman Jadi Nara Sumber Acara PKMB di Politeknik Negeri Padang

PASAMAN – Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama menjadi nara sumber dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru…

PA 212: Sikap Habib Rizieq dalam Politik Konsisten Tenggelamkan PDIP

PA 212: Sikap Habib Rizieq dalam Politik Konsisten Tenggelamkan PDIP

POLITIK – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyatakan, Habib Rizieq Shihab akan tetap konsisten…

Dua Pengedar Narkoba Dibekuk Polisi di Pariaman, 11 Paket Shabu Diamankan

Dua Pengedar Narkoba Dibekuk Polisi di Pariaman, 11 Paket Shabu Diamankan

PARIAMAN – Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) Polresta Pariaman berhasil meringkus dua orang pengedar sekaligus…

Bekuk Malaysia, Indonesia Hadapi Thailand di Final Piala AFF U-16

Bekuk Malaysia, Indonesia Hadapi Thailand di Final Piala AFF U-16

BOLA – Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final Piala AFF U-16 2018. Ini setelah Garuda Muda menang 1-0 atas…

Kisruh Soal Utang, Zulkifli Hasan: Sri Mulyani Lupa Pernah Jadi Menteri SBY

Kisruh Soal Utang, Zulkifli Hasan: Sri Mulyani Lupa Pernah Jadi Menteri SBY

POLITIK – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam pidato di sidang tahunan mengkritik…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer