Connect with us

News

Sarita, Program Realita TV Mengupas Sarinya Berita

Sarita, Program Realita TV Mengupas Sarinya Berita


PADANGPOS.COM (Jakarta)—–Presenter Rahma Sarita membuat program baru. Mantan pembawa berita tvOne itu meluncurkan program Sarita, akronim dari “Sarinya Berita”. Program yang tayang di Realita TV ini membahas berita-berita terhangat yang didiskusikan dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya.

Untuk episode perdana, Sarita membahas kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Kasus ini sangat menggegerkan, mengingat Wiranto seorang pejabat tinggi negeri yang bahkan membidangi masalah keamanan rakyat pula.

“Kita akan membahas perkembangan informasi di tanah air yang entah mengapa akhir-akhir ini rasanya bertubi-tubi ditimpa masalah, mulai dari Wamena, gempa Ambon, lalu gelombang demo mahasiswa dan anak STM yang memakan korban jiwa. Terakhir penusukan pejabat negara, Menko Polhukam Wiranto yang tentu menggegerkan,” kata Rahma saat pengambilan gambar edisi perdana Sarita di Graha Cek&Ricek, Meruya Ilir, Jakarta Barat, Sabtu (12/10) siang.

Untuk episode perdana, Rahma mengundang pengamat politik Rocky Gerung, dan pegiat media sosial Bigardo Sinaga. Dalam bincang-bincang itu, Rachma memandu kedua narasumber membahas kasus penusukan Wiranto, yang memang sedang membetot perhatian khalayak umum. Sarita secara spesifik membahas respon publik terhadap kasus tersebut.

Rocky menilai, kasus ini seharusnya mengundang empati publik. Namun ia mempertanyakan mengapa akhirnya publik memandangnya secara skeptis, bahkan ada juga yang secara ekstrim menyebut peristiwa itu sebagai rekayasa.

“Mengapa rakyat kehilangan empati? Karena serangkaian peristiwa yang berujung kepada kebohongan membuat rakyat memilih untuk tidak percaya. Mereka justru melihatnya sebagai sensasi, kekonyolan yang diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri,” ujar Rocky.

“Saya sendiri telah mengutarakan di Twitter setelah peristiwa ini terjadi. Prinsip pertama, rawat korban. Semoga luka-luka Pak Polisi, Pak Wiranto, dan warga lekas sembuh. Prinsip kedua, fokus pada peristiwa penyerangannya. Jangan tambahkan istilah-istilah insinuasi,” kata Rocky, mengulang cuitannya di media sosial yang ia unggah, Kamis (10/10) lalu.

Pada kesempatan yang sama, Birgaldo menilai respon publik yang skeptis memandang kejadian ini tak lepas dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi belakangan. Menurut dia, masyarakat masih terbelah lantaran perbedaan pandangan dan posisi politik.

“Mulai dari kasus Ahok, lalu Pilkada, Pemilu, dan Pilpres. Masyarakat masih terbelah dan seolah-olah justru tidak percaya dengan fakta sebenarnya yang seharusnya mengundang empati,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menjenguk Wiranto di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Jumat (11/10). Saat ini kondisi mantan Panglima TNI itu berada dalam kondisi stabil.

Presiden berharap agar aparat keamanan meningkatkan keamanan kepada para pejabat negara. Presiden meminta kepolisian mengusut tuntas insiden penusukan kepada Wiranto. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme dan radikalisme di negeri ini.

BIN Kecolongan

Dalam lanjutan diskusi Sarita, Rocky menilai bahwa pihak Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan. Pasalnya, tersangka Syahrial Alamsyah (SA) alias Abu Rara dan istrinya Fitria Andriana bisa berbaur dengan masyarakat lain yang menanti rombongan Wiranto.

“Bagaimana BIN menyatakan bahwa tersangka adalah anggota JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dengan cepat? Kalau memang dia sudah terdeteksi sebagai sel dari JAD, seharusnya sebelum pisau itu menusuk Pak Wiranto, tersangka sudah ketahuan dan bisa diamankan,” ujarnya.

“Kalau saya jadi presiden, sebagai kepala negara maka saya akan mencopot Kepala BIN. Bukannya justru melontarkan pernyataan yang seolah-olah membelah masyarakat, bahwa ada kelompok radikal dan semua jadi saling tuding,” tambah Rocky.

Sementara itu, Birgaldo menilai peristiwa penusukan ini tak lepas dari radikalisme yang memang perlahan-lahan mulai mengakar di tengah masyarakat. Ia berharap kasus ini bisa diusut hingga tuntas.

“Tak bisa dimungkiri, ada kelompok radikalisme yang berusaha mendelegitimasi kekuasaan pemerintah yang sah. Stigma radikalisme itu memang ada karena faktanya seperti itu,” ujarnya.

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer