Connect with us

Payakumbuh

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – siarminang.net

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Pada minggu terakhir bulan ramadhan 1442 H tahun ini, Tim Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) merupakan Tim khusus yang dibentuk polres yang personilnya gabungan dari beberapa satuan kerja di Polres Payakumbuh. Dalam pelaksanaan operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan, tim ini bekerja sama dengan Satpol PP payakumbuh.

Sementara Tim 7 adalah tim gabungan Pemko Payakumbuh terdiri dari beberapa OPD, TNI, Polri, PM, dan Kejaksaan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota guna melakukan penegakan terhadap Perda-Perda Kota Payakumbuh.

Dalam razia ini tim mengunakan metode yang lebih represif, artinya jika ditemukan pelanggar terhadap prokes maka akan didata diberikan sanksi sosial/denda dan apabilla ditemukan pelanggar yang telah lebih 1 kali maka diajukan untuk sidang tipiring sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pada hari Kamis (6/5) kemaren, dilakukan dua kali giat yaitu pada pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB Razia dilakukan oleh Tim KRYD yaitu penegakan Yustisi Prokes di Kantor Pemerintahan serta melakukan penindakan pada warung kelambu/rumah makan yang berjualan pada siang bulan ramadhan.

Pada kantor-kantor pemerintahan, Tim KRYD memantau tingkat kepatuhan prokes di Kantor Samsat Kota Payakumbuh, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor PDAM yang mana pada umumnya di tempat-tempat tersebut sudah mematuhi prokes, hanya ditemukan 1 pelanggar tidak memakai masker.

Sasaran Tim KRYD bersama Satpol PP Payakumbuh kemaren juga menyasar beberapa perbankan di Kota Payakumbuh khususnya yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyrakat dan usaha swasta yang terpantau banyak pengunjung seperi swalayan dan dealer motor.

Selanjutnya Tim KRYD juga dilakukan penindakan terhadap 2 warung kelambu/rumah makan di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur yang kedapatan atau tertangkap tangan sudah buka sekitar jam 11.00 WIB, serta terbukti berjualan pada siang ramadhan sehingga petugas mengamankan tersangka berikut barang bukti beberapa termos nasi, sambal dan nasi bungkus ke Mako Pol PP.

Informasi ini juga berdasarkan laporan dari warga masyarakat dan hasil pemantauan dari Tim Intel Pol PP. Perbuatan para tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (3) Perda 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pekat & Maksiat dan juga melanggar Pasal 30 jo Pasal 11 ayat (8) Perda 01 Tahun 2007 tentang Izin Usaha dan Retribusi Kepariwisataan.

“Untuk mempertangung jawabkan perbuatannya maka para tersangka akan menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 depan,” terang Kasatpol PP Dan Damkar Devitra kepada media, Jumat (7/5).

Pada malam hari sekitar jam 20.30 WIB juga kembali dilakukan razia yang kedua dilaksanakan oleh Tim 7 Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pelaksanaan kegiatan Operasi Tim 7 dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban umum serta Penegakan Protokol Kesehatan di Kota Payakumbuh.

Personil Gabungan Tim 7 yang terlibat adalah dari Satpol PP Orang 32 Orang, TNI 8 Orang, POLRI 10 Orang, PM 2 Orang, dan Kejaksaan Negeri 6 Orang. Apel dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Payakumbuh Devitra.

Setelah Apel Tim langsung bergerak ke kafe, tempat usaha, dan pusat-pusat keramaian yang banyak pengunjung di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman dan Jalan A. Yani sebanyak 12 Lokasi.

Berdasarkan razia tersebut maka terdata pelanggar Protokol Kesehatan (tidak memakai masker) dengan total 38 orang, yang mana semuanya diberikan pengarahan tentang pentingnya memakai masker serta didata di aplikasi SIMPELADA agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sementara 1 Tempat Usaha Forest Three Cafe didenda Rp 500.000,-

Pada kesempatan ini Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra kembali menghimbau kepada seluruh warga Kota Payakumbuh agar lebih disiplin dalam mematuhi prokes ini dan juga agar tidak melakukan pelanggaran-pelangaran Perda lainnya karena Tim Yustisi akan terus meningkatkan intensitas razia dan penindakan juga akan dilakukan lebih represif sehingga efek jera juga akan lebih maksimal mengingat data penyebaran Covid-19 masih tetap meningkat.

“Kesadaran serta kepedulian masyarakat adalah faktor pendukung utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga kondisiKota Payakumbuh khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa pulih dan normal kembali,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

Tim Provinsi Sumbar Lakukan Penilaian Terhadap Kelurahan Tanjung Pauh – siarminang.net

Tim Provinsi Sumbar Lakukan Penilaian Terhadap Kelurahan Tanjung Pauh – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net — Yang ditunggu-tunggu oleh kelurahan Tanjung Pauh kecamatan Payakumbuh Barat akhirnya datang juga, dimana tim penilai kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) datang mengunjungi kelurahan Tanjung Pauh dalam rangka melakukan penilaian dalam lomba kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumbar tahun 2021.

Disambut langsung Asisten 1,2 dan 3 bersama jajaran kepala OPD kota Payakumbuh dan camat serta lurah dari Payakumbuh Barat di kantor lurah Tanjung Pauh, tim penilai dari Provinsi Sumbar yang dipimpin oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syafrizal datang dengan melibatkan tim penilai dari PKK, Dinas Kesehatan, Pakar Pemerintahan, Kesbang-Pol, dan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumbar.

Diawal sambutannya, Asisten 1 Yufnani Away mengatakan jika kota Payakumbuh saat ini terus berbenah, baik di bidang infrastruktur maupun dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

“Di bidang infrastruktur saat ini ada beberapa pembangunan di Tanjung Pauh, seperti pembangunan BWS Batang Agam yang saat ini menjadi objek wisata baru yang bukan hanya bagi warga kota Payakumbuh, tapi juga dari luar kota Payakumbuh”, ungkap Pak Aci sapaan akrab Asisten 1 tersebut, Senin (14/6).

Turut disampaikan juga oleh Asisten 1 itu bahwa dalam sektor Ekonomi, masyarakat Payakumbuh lebih banyak bekerja pada sektor perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

“Dan dalam hal ini, ada salah satu yang sangat menarik di kelurahan Tanjung Pauh, yakni dengan telah berkembangnya budidaya ikan, yang khususnya ikan lele dengan jumlah produksi yang sangat fantastis yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Tanjung Pauh”, kata Pak Aci.

Tidak hanya sampai disitu, Asisten 1 itu kembali memuji masyarakat kelurahan Tanjung Pauh, dimana dalam budidaya ikan lele, masyarakat kelurahan Tanjung Pauh juga turut mendirikan dan mengembangkan program Mina Eduwisata (wisata pembelajaran pertanian dan perikanan).

Lebih lanjut, dimasa pandemi wabah virus Covid-19 yang sedang terjadi, kota Payakumbuh sangat komit dalam penanganan untuk memutus penularannya. Terbukti dengan telah didirikannya posko di setiap kelurahan dengan melibatkan LPM, RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan PKK”, ujarnya.

Sementara itu lurah Tanjung Pauh Lidya Nugrahmi tidak hanya membacakan ekspos yang sudah ada, melainkan Lidya Nugrahmi mempresentasikan program kegiatan yang telah dilaksanakan serta menyampaikan prestasi-prestasi dan inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh kelurahan Tanjung Pauh.

Dalam penyampaian ekspos tersebut, banyak hal-hal baru berupa prestasi-prestasi dan inovasi-inovasi yang terungkap. Pertama, kelurahan Tanjung Pauh merupakan Juara 3 Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada PHBS tahun 2019. Kemudian, lurah Tanjung Pauh Lidya Nugrahmi mengatakan bahwa kelurahan Tanjung Pauh komit dalam mengentas permasalahan ekonomi.

Lurah Lydia mengatakan jika dari pihak Kelurahan Tanjung Pauh selalu dan terus mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Tanjung Pauh yang terdiri dari Home Industri, barang dan jasa.

“Terbukti dengan adanya UMKM di Tanjung Pauh sebanyak 58 UMKM yang terus berkembang dan sangat berpengaruh dalam hal penyerapan tenaga kerja khususnya bagi masyarakat Tanjung Pauh. Pemberdayaan masyarakat juga terlaksana melalui gerakan PKK dan LPM”, ungkapnya.

Disisi lain saat ditemui setelah kegiatan berlangsung, Lidya Nugrahmi menyampaikan bahwa penilaian kelurahan berprestasi tahun 2021 ini dilakukan untuk memilih kelurahan terbaik untuk mewakili Provinsi Sumbar, untuk itu ada tujuh kriteria dalam penilaian yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang PKK, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi pembangunan.

“Mudah-mudahan Kelurahan Tanjung Pauh dapat mewakili Provinsi Sumatra Barat ditingkat Nasional nantinya.” tutup Lidya mengakhiri. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Pulang Kampung, Gonjong Limo Bandung Salurkan Bansos Di Kecamatan Luhak Dan Payakumbuh Barat – siarminang.net

Pulang Kampung, Gonjong Limo Bandung Salurkan Bansos Di Kecamatan Luhak Dan Payakumbuh Barat – Beritasumbar.com


Payakumbuh,siarminang.net,- Gonjong Limo (G5) merupakan salah satu Perkumpulan perantau asal Luak Limopuluah di berbagai kota di Luar Sumbar. Salah satunya di Kota Bandung Jawa Barat. Gonjong Limo yang ada di Bandung ini selain wadah berkumpul dan menjalin silaturahmi sesama perantau asal Luak Limo puluah juga menggalang dana sosial untuk warga tidak mampu. Penggalangan dana melalu bidang Rumah Zakat Gonjong Limo.

Tahun ini dana yang terkumpul disalurkan di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. UD Kabupaten Limapuluh Kota, kegiatan dipusatkan di Kecamatan Luhak meliputi Nagari Sungai Kamuyang, Nagari Andaleh, Nagari Mungo, dan Nagari Sikabu-Kabu pada Sabtu (12/6).

Kegiatan Bansos G5 Bandung pada Sabtu 12/6 Di Kecamatan Luhak Kab Limapuluh Kota

Sementara di Kota Payakumbuh diadakan di Kecamatan Payakumbuh Barat pada hari ini Minggu 13/6. Dalam kegiatan ini Gonjong Limo Bandung menyerahkan bantuan 100 paket untuk kaum dhuafa dan 100 orang anak di khitan gratis di dua kecamatan tersebut yang disantuni oleh Pengurus Rumah Zakat Gonjong Limo (RZG5).

Kegiatan bakti sosial Gonjong Limo Bandung ini sudah berlansung sejak belasan tahun lalu. Untuk Bansos di Kota Payakumbuh ini merupakan kegiatan perdana. Insya Allah akan kita laksanakan tiap tahun dengan lokasi berbeda di 5 kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Cerita Alfian Amir salah seorang pengurus Rumah Zakat Gonjong Limo Bandung kepada siarminang.net usai acara di Kantor Camat Payakumbuh Barat pada Minggu 13/6.

Terpantau dilokasi puluhan ibu-ibu dari 17 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat tampak antusias membawa anak laki-laki mereka ke puskesmas Payolansek untuk ikut sunatan massal yang dilaksanakan oleh Gonjong Limo Bandung tersebut.

“Iya, kami didata oleh lurah sudah seminggu yang lalu, disampaikan kalau ada sunat massal gratis dari Gonjong Limo Bandung. Alhamdulillah kami sangat senang bisa melaksanakan khitanan bagi anak, diringankanlah beban kami secara finansial, kata Susila Wati (40), warga Kelurahan Talang kepada wartawan saat menemani anaknya Muhammad Tauhid Hidayatullah kelas 3 SD disunat.

Bak kata pepatah minang, “sajauah-jauah bangau tabang, pulangnyo ka kubangan juo”. Pengurus dan anggota organisasi perantau asal Luak Limopuluah (Payakumbuh-Limapuluh Kota) pulang kampung dalam rangka melaksanakan bakti sosial, rindu dengan dunsanak di kampung.

Selain sunatan massal yang dilaksanakan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, ternyata para perantau G5 Bandung juga membagikan santunan untuk kaum duafa yang diperoleh dari zakat infak sedekah para donatur yang menitipkannya ke Rumah Zakat Gonjong Limo (RZG5) Bandung.

Menurut keterangan perwakilan pengurus RZG5 Cipta Hadi kepada media menjelaskan setiap anak yang sudah dikhitan juga diberikan masing-masing hadiah bingkisan berupa al-quran, sarung, peci, baju koko, dan sendal jepit.

“Untuk menjaring warga tak mampu ini, kami bekerjasama dengan pemerintahan setempat yang pasti lebih tahu keadaan ekonomi warganya seperti camat, wali nagari, dan lurah. Kita juga mendapatkan support dari Wali Kota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku dan Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo yang diwakili oleh Asisten Setdako Fitma Indriyani, pelaksanaan khitan massal,” ungkap pria asal Sungai Kamuyang itu didampingi Yonda Risdon dan Alfian Amir.

Diinformasikan Cipta Hadi, sebenarnya rencana awal kegiatan di satu tempat saja yakni di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu di Nagari Galugua, tetapi setelah berkoordinasi dengan wali nagari beserta jajarannya, kondisi cuaca dan medan jalan yang masih rusak parah, sehingga mereka belum menyanggupi untuk pelaksanaan program ini.

“Bantuan Sosial ini bersumber dari donasi pengurus dan anggota Gonjong Limo Bandung. Semoga bantuan ini memberi banyak manfaat untuk masyarakat dan menjadi penyambung silaturahmi antara perantau dan urang di kampuang. Program ini Insyaallah akan terus bergulir untuk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Kita juga punya program beasiswa untuk anak-anak Luak Limopuluah yang kuliah di Kota Bandung khususnya,” pungkasnya. (*)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah – siarminang.net

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan pandangan mendorong langkah- langkah yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah, harapan kami agar kedepannya data primer wajib pajak dan objek pajak memang bisa didapatkan langsung oleh Pemerintah Kota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap BPHTB atau PPH lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Ketika kewajiban membayar bea sudah dipenuhi, maka hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan segera.

“Untuk itu koordinasi yang jelas dengan pihak ketiga (BPN) harus dibangun oleh Pemerintah Kota,” kata Erward.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong Pemerintah Kota untuk memaksimalkan Pemungutan Restribusi Parkir di pinggir jalan umum dan pajak parkir di lokasi-lokasi tertentu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap Pemerintah Kota melalui OPD terkait memaksimalkan dan memutakhirkan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Dr. Adnaan WD agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini pada manajemen RSUD Dr. Adnaan WD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar Pemerintah Kota memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan agar program pembangunan infrastruktur benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan agar tidak terjadi lagi proyek yang tidak diselesaikan menurut semestinya. Dan untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan Dana APBN dan APBD Provinsi diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik melalui Instansi Teknis dengan pihak Provinsi atau Wakil dari Pemerintah Pusat yang ada di daerah,” tutupnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer