Connect with us

News

Wagub Sumbar: Bantuan BUMDes Dari 2017 Sampai 2018 Rp 11 Miliar.

Wagub Sumbar: Bantuan BUMDes Dari 2017 Sampai 2018 Rp 11 Miliar.


PADANGPOS.COM (Padang)—Musyawarah Nasional (Munas) forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Indonesia, dengan tema berbeda bekerjasama untuk kedaulatan ekonomi desa, di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Senin, 27 Agustus 2018.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, dana desa yang masuk ke Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar 2,5 juta. Dan, Bantuan BUMDes dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 11 Milyar.

“Harapan semoga acara ini menjadi momentum berharga dalam rangka mengoptimalkan BUMDes seperti yang diamanahkan dalam UU No. 6 tahun 2014,” ujar Nasrul Abit, sembari menambahkan, kita mengharapkan bahwa keberadaan BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.”

Menurut Nasrul Abit, Sumatera Barat dari 928 desa/negeri yang ada, BUMDes yang telah terbentuk sebanyak 617 desa dengan klasifikasi 96 desa tahap persiapan, 484 desa sudah berkembang, 16 desa sudah masuk kategori mandiri, 212 desa maju, 198 desa tertinggal, dan 18 desa sangat tertinggal.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid mengatakan, ada 30-an ribu BUMDes telah di bentuk di Indonesia, dan munas pertama di UNP.

Menurut Taufik Madjid jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Barat sangat sedikit dibanding provinsi lain. Ada 2 hal pokok yang harus kita tuntaskan, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, Rektor Universitas Negeri Padang  Ganefri menyampaikan, UNP salah satu PT yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa.

“Semenjak bergabung, berbagai program untuk desa kita sinergikan, mudah-mudahan bisa mempercepat usaha pengembangan desa, dan mudah-mudahan dengan forum ini kita punya sarana berbagi bagaimana BUMDes yang ada di Indonesia ini bisa berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Ganefri.

Menurut  Ganefri, BUMDes bisa mengambil peran bagaimana membantu anak-anak yang potensial dan punya prestasi akademik yang baik, namun tak memiliki kemampuan ekonomi bisa dibiayai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, Ketua Umum Forum BUMDes Indonesia Dt. Febby mengatakan, kenapa forum ini kita bentuk?, bagaimana melalui ini silaturahmi antar BUMDes sabang-merauke tersambungkan. Itu yang pertama.

Kedua, bagaimana BUMDes bisa lakukan pengembangan unit usaha. Ketiga, Sosialisasi Mitra Bumdes. Terakhir, Bagaimana Forum BUMDes mampu meningkatkan kapasitas pengampu BUMDes baik melalui Program Kementerian maupun CSR.

Dt. Febby juga mengatakan, dari banyak hal yang nanti dibahas dan harus diperhatikan, ada 2 hal besar yang patut diberi fokus utama, bagaimana status hukum bumdes agar jadi klir karena ini batu sandungan terbesar pengembangan kita. Itu yang pertama.

Kedua, Belum samanya persepsi bahwa BUMDes bukan hanya lembaga profit oriented namun juga bisa memberi social benefit.

“Sesuai tema kita, 74.924 desa kita punya karakter beda, tapi kami yakin kita bisa bekerjasama menuju kedulatan ekonomi desa,” ujar Dt. Febby sembari menambahkan semoga kehadiran kami di sini memberi inspirasi bagi Wali Nagari di Sumatera Barat.

Selain itu, laporan Ketua Pelaksana Ernawati menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, dari 26 sampai 29 Agustus, yang digelar di 2 tempat yaitu Auditorium UNP hari ini dan besok Nagari Carocok Anau, Mandeh, Pesisir Selatan.

Dengan jumlah peserta yang ditetapkan dari Kemendes sebanyak 500 orang. “Namun, kebijakan UNP kami hadirkan 1500 mahasiswa UNP, 926 Wali Nagari/Kepala Desa se-Sumatera Barat,” ujar Ernawati. (fardi)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer