Padang Pariaman, beritasumbar.com,-Ketua KPU Padang Pariaman, Zulnaidi yang biasa disapa Edi ini kepada awak media Kamis (26/7) menyebutkan, bahwa bagi bakal calon legislatif (bacaleg) yang belum memenuhi syarat (BMS) saat pendaftaran beberapa hari yang lalu, bisa diganti sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Juknis KPU 961/2018 yang baru saja keluar dua hari kemarin.

Menindaklanjuti Juknis dimaksud, hari ini (kamis-red) KPU mengumpulkan seluruh pimpinan parpol untuk menjelaskan dan menyatukan pemahaman tentang materi yang diatur dalam Juknis yang jika ditilik banyak memuat norma yang meringankan dan menuntaskan kegalauan parpol di Padang Pariaman.

“Kita senang dengan keluarnya Juknis guna menuntaskan beberapa pertanyaan parpol yang belum bisa kami jawab terutama pertanyaan tentang boleh-tidaknya bacaleg diganti; bisakah caleg yang MS diganti; bolehkah nomot urut bacaleg di utak-atik dan; bagaimana dengan caleg perempuan yang mengundurkan diri,” Jelas Zulnaidi di Kantor KPU Parit Malintang.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan rakor yang berlangsung di ruang rapat KPU, dan turut dihadiri Panwaslu Padang Pariaman ini dipaparkan beberapa hal penting seperti, penggantian bacaleg yang BMS menurut verifikasi KPU dibolehkan untuk diganti oleh bacaleg yang tidak pernah dicalonkan oleh parpol manapun untuk Pemilu 2019.

Katanya, penggantian dimaksud tidak boleh mengubah nomor urut yang ada dan agar bisa dimasukan ke DCS (daftar calon sementara), dokumennya harus MS dan tidak ada lagi masa perbaikan dokumen. Dokumen perbaikan dan penggantian harus diserahkan ke KPU paling lambat tanggal 31 Juli 2018 ini dan tidak ada perpanjangan waktu.

Dia menegaskan, kepada parpol, jangan mengambil resiko menyerahkan dokumen dihari terakhir, karena riskan bagi parpol dan caleg masing-masing. “Parpol mohon untuk memastikan dokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat atau terlebih dulu mengkonsultasikan ke KPU sebelum diserahkan secara resmi guna mengurangi resiko dokumen bermasalah,” ulasnya.

Dan lagi katanya, bacaleg yang memenuhi syarat nantinya akan dimasukan ke DCS dan bagi yang TMS akan dicoret oleh KPU dan diparaf oleh pimpinan parpol yang selanjutnya disesuaikan nomor urutnya. Potensi bacaleg TMS/dicoret masih terbuka apabila dalam masa pengumuman DCS ada tanggapan masyarakat yang membuktikan yang bersangkutan TMS terutama bagi mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan, bandar narkoba. (bus)