Connect with us

BUKITTINGGI

100 Hari Kepemimpinan Erman Safar

100 Hari Kepemimpinan Erman Safar


Bukittinggi, siarminang.net – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar-Marfendi mengumumkan 100 hari progres kinerja mereka memimpin Bukittinggi pascadilantik pada 26 Februari 2021.

“Bertepatan hari ini, genap 100 hari kami berkerja memimpin Bukittinggi. Alhamdulillah, beberapa capaian kerja berhasil kami lakukan. Hari ini, resmi diumumkan 100 hari progres kinerja kepemimpinan kami,” jelas Erman Safar di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).

Kepemimpinan Erman Safar-Marfendi sebagai wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi selama 100 hari ini, dapat dilihat dari beberapa kebijakan telah digulirkan pasangan yang akan memerintah untuk periode 2021-2024 ini.

Capaian 100 hari progres kinerja wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi tersebut, perlu diketahui masyarakat. Beberapa program dan kegiatan itu di antaranya adalah:

A. Kinerja Pada Sektor Ekonomi Kerakyatan

  • 1. Diperbolehkan izin OJK tentang operasional PT. BPR Jam Gadang menjadi bank pembiayaan syariah.
  • 2. Penetapan Perda Perusahaan Umum Daerah air minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
  • 3. Berlanjutnya proses legal drafting perubah Perwako 40/41.
  • 4. Pelatihan ketrampilan menjahit bagi perempuan pelaku ekonomi.
  • 5. Rencana revitalisasi pasar bawah oleh Kementerian Perdagangan RI yang akan dimulai tahun 2022, dengan anggaran sebesar 400 miliar rupiah.
  • 6. Pengembangan SPAM regional Bukittinggi-Agam melalui Kementerian PUPR RI.
  • 7. Optimalisasi kinerja traffic light dengan sistem area traffic control system’ pada 7 persimpangan Kota Bukittinggi.
  • 8. Peningkatan penetapan distribusi kuota jenis BBM tertentu dan BBB khusus penugasan JBKP tahun 2021.
  • 9. Penyusunan rencana pembentukan BUMD baru dikota Bukittinggi.
  • 10. Penerbitan kartu pahlawan wisata menggunakan QRIS yang bekerja sama dengan Bank Nagari cabang Bukittinggi.
  • 11. Penandatanganan MOU dengan Bank Pemerintah dalam rangka memudahkan transaksi di seluruh objek wisata di kota Bukittinggi.
  • 12. Penyusunan riset potensi daerah.

B. Kinerja Pada Sektor Pendidikan.

  • 1. Terwujudnya sistem informasi transparansi kinerja tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Negeri.
  • 2. Pemenuhan gaji guru kontrak pada sekolah negeri sesuai UMR.
  • 3. 20 Duta GenRe dan Top 10 Duta GenRe Putra Tingkat Provinsi Sumatera Barat serta Terbaik 3 PIK Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  • 4. Menumbuh kembangkan budaya baca melalui lomba bercerita untuk siswa SD/MI se Kota Bukittinggi.
  • 5. Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional.
  • 6. Pengembangan sistem otomasi perpustakaan dan layanan perpustakaan virtual serta pengembangan sistem layanan digital perpustakaan.
  • 7. Integrasi layanan perpustakaan di wilayah Kota Bukittinggi dan perpustakaan daerah lainnya.
  • 8. Optimalisasi layanan perpustakaan Keliling.
  • 9. Penyediaan kotak saran dan survey kepuasan masyarakat dalam bidang perpustakaan.

C. Kinerja Pada Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

  • 1. Capaian pasangan usia subur (PUS) anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB 77 %, Bina Keluarga Remaja (BKR) 89 %, PUS anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) 85 %.
  • 2. Penyelesaian masalah perizinan Puskesmas yang telah tertunda selama 2 tahun terakhir.
  • 3. Penyusunan dokumen KLHS bidang kesehatan.
  • 4. Resminya RSUD kota Bukittinggi sebagai mitra BPJS Kesehatan.
  • 5. Pembentukan kelurahan siaga Covid-19 dan kelurahan percontohan dalam rangka upaya memutus rantai Covid-19.
  • 6. Pengendalian dan pencegahan Covid-19 pada Objek Wisata Kota Bukittinggi.
  • 7. Pelayanan Ambulance 24 Jam bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
  • 8. Layanan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Konggenital (SHK) dan pelayanan ibu bersalin dengan RS rujukan.
  • 9. 64 % Tenaga Pelayanan Publik telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19
  • 10. 75 % Calon Jemaah Haji Kota Bukittinggi telah mendapatkan Vaksinasi Meningitis dan Vaksinasi Covid-19.
  • 11. Tercapainya target Vaksinasi 1 Covid-19 sebanyak 8.080 orang dan vaksinasi 2 sebanyak 5.344 orang.
  • 12. 25 % dari Guru SMA telah mendapatkan Sosialisai Penyimpangan Perilaku dan HIV AIDS bagi Pelajar.
  • 13. Pemberian konseling, pengobatan dan perawatan masyarakat penderita resiko tertular HIV AIDS dan penyakit menular lainnya sesuai standar WHO.
  • 14. Layanan kesehatan jiwa pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 15. Layanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 16. Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi.
  • 17. Pengelolaan, Limbah B3 dan Limbah Covid-19 pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 18. Tercapainya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 40,9%.
  • 19. Tercapainya Luas Lahan bervegetasi sebesar 30%.

D. Kinerja Pada Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.

  • 1. Terwujudnya pelaksanaan Car Free Day (CFD) selama 4 kali.
  • 2. Pengendalian penerapan protokol kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung di obyek wisata Kota Bukittinggi.
  • 3. Pengendalian penerapan protokol kesehatan Covid-19 dilokasi Hotel dan Restoran.
  • 4. Pembentukan Kelompok Diskusi Pelaku Wisata.
  • 5. Pengukuhan Asosiasi Pengelola Homestay Kota Bukittinggi sebagai salah satu organisasi pelaku industri wisata.
  • 6. Terwujudnya perjanjian kerja sama pengadaan aplikasi dan peralatan pendukung dan layanan e-ticketing obyek wisata Kota Bukittinggi dengan Bank Pemerintah.
  • 7. Pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal di kampung wisata.
  • 8. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk pengembangan Teknologi Informasi Kepariwisataan.

E. Kinerja Pada Sektor Tata Kelola Pemerintahan.

  • 1. Diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.
  • 2. Pelaksanaan pertemuan dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dalam rangka lobi percepatan pembangunan Kota Bukittinggi melalui pembiayaan dana Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya. (Menteri Pariwisata Ekraf, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dirut PT. KAI, Unsur Pimpinan MPR-RI)
  • 3. Capaian Indeks IKM untuk Pencatatan Sipil sebesar 90,465%.
  • 4. Capaian Indeks IKM untuk Pendaftaran Penduduk sebesar 88,816%.
  • 5. Diterbitkannya 606 Kartu Identitas Anak (KIA).
  • 6. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui DWH Terpusat dengan 5 (Lima) OPD dan 3 (tiga) OPD dalam proses.
  • 7. Ditetapkannya Kenaikan TPP melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 dengan penerima manfaat sebanyak 1.381 ASN.
  • 8. Tersedianya Aplikasi e-PATI atau Elektronik Purna Bakti untuk ASN yang memasuki usia pensiun sebagai percontohan Kanreg XII BKN Pekanbaru.
  • 9. Perolehan piagam atas kepatuhan PNS dalam penyusunan SKP dan Kecepatan Instansi dalam pelaporan e Lapkin Terbaik di wilayah Kanreg XII BKN Pekanbaru.
  • 10. Terwujudnya Aplikasi Manajemen Kepegawaian ASN dengan nama “KLIK ASN”.
  • 11. Perolehan status kategori angka 2 aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Dirjen Wasdal Badan Kepegawaian Negara.
  • 12. Perolehan Nilai 100 dalam indikator Manajemen ASN pada Penilaian Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.
  • 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD Kota Bukittinggi 2021 – 2026.
  • 14. Penyediaan dan perbaikan data dalam rangka Monitoring Contro for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • 15. Perluasan kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Bank BUMN, implementasi e-money, dan QRIS.
  • 16. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
  • 17. Capaian 65 % Kegiatan Pengamanan Asset dan Sertifikasi Tanah Milik Negara dibawah koordinsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • 18. Kerjasama dengan KPK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Rencana Aksi Pencegaan Korupsi untuk 5 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
  • 19. Pelaksanaan Pembinaan ZI-WBK kepada 30 unit kerja.
  • 20. Terjalinnya kerja sama dengan beberapa media cetak dan online untuk publikasi liputan khusus beberapa agenda strategis Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 21. Tercapainya nilai 71,13% Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 22. Tercapainya indeks 62,79% Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 23. Implementasi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik kedalam Sistem Administrasi Pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas.
  • 24. Persiapan Pelaksanaan Layanan Pengaduan 24 Jam.
  • 25. Penyiapan Peraturan Walikota Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung digitalisasi Layanan Publik sampai 80% sebagai wujud pelayanan prima terhadap masyarakat.

F. Kinerja Pada Sektor Sosial Kemasyarakatan.

  • 1. Terlaksananya Program Jum’atul Qubra bagi ASN Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 2. Disetujuinya bantuan Hibah KONI, TK, SD, SMPSM, Masjid, Musholla, PAUD, Pramuka dan PMI.
  • 3. Dibayarkannya Honorarium Untuk Guru MDA, MDTA, TPA, TPQ, TPSA, Pondok Al-Quran/Rumah Tahfiz/Pondok Pesantren dan Garin Masjid dan Musholla Triwulan I.
  • 4. Penyerahan Bantuan Honorarium Penceramah Ramadhan 1442 H Untuk Masjid dan Musholla Kota Bukittinggi.
  • 5. Perolehan Juara II pada Kegiatan Lomba Dasa Wisma Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  • 6. Pemenuhan kriteria penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam rangka pembangunan yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.
  • 7. Perolehan skor 940 dalam pemenuhan kriteria penilaian Kota Layak Anak (KLA).
  • 8. Perolehan skor 812 dalam pemenuhan kepatuhan terhadap Laporan Entri Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anaka Indonesia (SIMEP KPAI).
  • 9. Nilai 98% (sangat baik) Indeks Pembangunan Gender.
  • 10. Fasilitasi Layanan Pengaduan, Perlindungan terhadap hak hidup korban kekerasan, Penanganan Lanjutan Perempuan dan Anak yang mengalami perlakuan tindak kekerasan.
  • 11. Persiapan regulasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui Peraturan Walikota Bukittinggi.
  • 12. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1.884 Keluarga Penerima Manfaat pada bulan Januari, Februari dan sebanyak 1.913 Keluarga Penerima Manfaat pada bulan Maret dan April 2021.
  • 13. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.155 keluarga penerima manfaat.
  • 14. Penyaluran Bantuan Program Sembako kepada 2.128 keluarga penerima manfaat.
  • 15. Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah kepada 600 anak keluarga miskin.
  • 16. Pelayanan psikososial dan distribusi bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 216 jiwa.
  • 17. Penyaluran Bantuan Sembako untuk 300 KK penyandang disabilitas. 18. Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) bagi 70 orang penyandang disabilitas dan petugas pelayanan di lingkungan Pemko Bukittinggi, karyawan bank dan Rumah Sakit.
  • 19. Pelatihan kewirausahaan bagi 300 orang Lanjut Usia Miskin Potensial.
  • 20. Kajian implementasi Kartu Bukittinggi Hebat (KBH).
  • 21. Pembinaan tentang tata cara pengelolaan bengkel dan pengelolaan limbah oli bekas terhadap 41 bengkel motor di 3 kecamatan Kota Bukittinggi.
  • 22. Monitoring dan pengawasan bengkel karoseri dan usaha bak truk.
  • 23. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek dalam wilayah Kota Bukittinggi.

G. Kinerja Pada Sektor Bidang Pertanian.

  • 1. Tercapainya keterjangkauan pangan melalui pelaksanakan bazar 9 komuditi bahan pangan dengan capaian sebesar 36 %.
  • 2. Tercapainya 15% Pembangunan Prasarana Pertanian berupa jaringan irigasi tersier baru.
  • 3. Penyaluran pupuk Urea bersubsidi 100%, SP36 bersubsidi 67%, ZA bersubsidi 95%, NPK bersubsidi 100%, dan pupuk organik bersubsidi 65%.
  • 4. Tercapainya 10% Pembangunan prasarana hortikultura tanaman hias.

“Tentunya keberhasilan seluruh program kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan semua pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Bukittinggi,” terangnya.

“Selain itu, seluruh capaian program 100 hari ini dapat dimaknai sebagai upaya awal membangun landasan yang kuat untuk mengembangkan dan membangun Kota Bukittinggi yang lebih baik,” tutup Erman Safar. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUKITTINGGI

Kamasril CS Tolak Dedi Chandra Ketua DPD Golkar Bukittinggi – siarminang.net

Kamasril CS Tolak Dedi Chandra Ketua DPD Golkar Bukittinggi – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Golkar Kota Bukittinggi pada Jumat (9/7/2021), bertempat di kantor DPD Golkar Provinsi Sumatera Barat, di Kota Padang, menetapkan Dedi Chandra sebagai Ketua DPD Golkar Bukittinggi yang baru.

Dua hari setelah penetapan Dedi Chandra sebagai ketua, tepatnya Minggu (11/7/2021), sejumlah kader Golkar di Bukittinggi melakukan aksi penolakan, dengan memasang spanduk bertuliskan menolak Dedi Chandra sebagai Ketua DPD Golkar Bukittinggi.

Aksi penolakan sejumlah kader dilangsungkan di kantor DPD Golkar Kota Bukittinggi, Jln. Sudirman. Menurut Kamasril Katik Nan Kayo, penolakan Dedi Chandra sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi, memiliki dasar yang kuat.

Penolakan itu, kata Kamasril, pertama, dia (Dedi Chandra, red) bukan kader partai sehingga melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai golkar.

Kedua, tidak dihadiri Ketua Kecamatan dan Ketua AMPG dan Ketua KPPG selaku pemilik hak suara. Ketiga, muncul dari kader Partai Golkar Bukittinggi, karena Partai Golkar merupakan partai kader, bukan milik pribadi.

Aksi penolakan Dedi Chandra tersebut, hadir diantaranya Ketua Partai Golkar Kecamatan Guguak Panjang Kasmirudin, Ketua Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Permai Deni dan Ketua Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Ismet.

Serta juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bukittinggi, Musafir St Makmur, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Bukittinggi, Vina Kumala, dan beberapa kader lainnya.

Dedi Chandra Terpilih Sesuai AD/ART

Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPD Golkar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nisfan Jumadil dihubungi mengatakan, pemilihan Dedi Chandra telah sesuai dengan AD/ART.

Ia menjelaskan, pasca keributan pada Musda Golkar yang berlangsung di Bukittinggi beberapa bulan lalu itu, DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, membuat tim pencari fakta berjumlah lima orang.

“Dari lima orang tim pencari fakta itu, terpilih lah saya sebagai ketuanya,” kata Nisfan.

Menurut Nisfan, dalam keributan itu, Aguswanto salah satu pimpinan sidang yang juga perwakilan provinsi, menskors sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, lantaran ada dukungan dari dua kecamatan dengan dua calon ketua yang berbeda.

Namun, kata Nisfan, pimpinan sidang perwakilan kecamatan dan perwakilan sayap, tetap menjalankan sidang tanpa pimpinan sidang perwakilan dari DPD Golkar provinsi, maka musda tidak sah atau ilegal.

“Investigasi dilakukan ke lapangan, diperiksa kelengkapan bukti dan kelengkapan surat kepengurusan kader yang ikut musda, ternyata SK-nya telah habis per 20 Desember 2020. Kalau musda itu dipaksakan otomatis ilegal,” paparnya.

“Melihat hal demikian itu, DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar mengambil sikap, yakni melalui sidang pleno di DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, semua pihak yang ikut musda dilakukan pemecatan, baik itu SC, OC, kecamatan, termasuk Plt Ketua DPD Partai Golkar Bukittinggi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, berdasarkan rapat pleno DPD Golkar Provinsi Sumbar tersebut, ditunjuk Plt Ketua DPD Golkar Kota Bukittinggi yang baru.

“Dalam rapat pleno, ditunjuklah saya sebagai Plt Ketua-nya. Lalu diangkat lah Plt ketua untuk tiga kecamatan di Bukittinggi. Mengingat supaya tidak ada lagi terjadi keributan seperti yang terjadi pada musda di Bukittinggi, musda digelar di kantor DPD Golkar Provinsi Sumbar,” ucapnya.

“Pengurus kecamatan di Bukittinggi yang SK-nya telah habis per 20 Desember 2020, dipilihnya ketua Plt itu secara aturan diperbolehkan. Kemudian pada Musda ke X Golkar Bukittinggi di kantor DPD Partai Golkar Provinsi dua hari yang lalu, terpilih Dedi Chandra sebagai ketua DPD Golkar Bukittinggi yang baru,” tegasnya.

Dedi Chandra Dipilih Sikap Diskresi DPP

Nisfan kembali menegaskan, mengenai informasi tentang Dedi Chandra bukan kader partai golkar, di DPP Partai Golkar itu punya kebijakan diskresi namanya.

“Diskresi itu kewenangan DPP menunjuk siapa yang pantas dan layak. Partai Golkar harus mencari orang yang mapan dan mampu di lingkungannya, maka dari itu kami nilai sikap Kamasril CS secara etika tidak tepat,” ungkapnya.

Ajak Kamasril CS Bersama Besarkan Partai

Dedi Candra, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi terpilih hasil Musda ke X Golkar Bukittinggi di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, mengatakan, penolakan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bukittinggi merupakan hal yang wajar, sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Dedi mengatakan, dirinya terpilih sebagai ketua DPD Golkar Bukittinggi, mengajak Kamasril CS dan kawan-kawan yang lainnya, agar bersama-sama membesarkan partai Golkar. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

Yuen Karnova Bisa Jabat Sekdako Bukittinggi hingga 2023 – siarminang.net

Yuen Karnova Bisa Jabat Sekdako Bukittinggi hingga 2023 – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukittinggi, Yuen Karnova yang saat ini sedang mengambil cuti besar, berpotensi menjadi sekdako di kota tersebut hingga 2023 sampai umur 60 tahun.

“Setelah masa cuti besar Yuen Karnova berakhir, dia kembali menjabat sekdako. Saya ditunjuk sebagai PLH sekdako, guna mengisi ke kosongan sementara,” kata PLH Sekdako Bukittinggi, Rismal Hadi, Jumat (9/7/2021).

Rismal merupakan Kepala Bapelitbang kota Bukittinggi, mengatakan, di dalam aturan kepegawaian, Yuen Karnova bisa menjabat sebagai sekdako Bukittinggi sampai 2023 mendatang.

Ia mengatakan, dalam aturan tersebut, jika eselon II, apabila umurnya sudah masuk 58 tahun dan masih menjabat, bisa sampai umur 60 tahun.

“Untuk lebih jelasnya, aturan kepegawaian tersebut coba tanya BKPSDM,” kata Rismal mengatakan, Yuen Karnova lahir pada Januari 1963.

Disampaikan, Yuen Karnova tercatat umur 58 tahun pada Januari 2021, saat itu wali kota Bukittinggi Plt, sehingga tak bisa mengambil keputusan untuk tidak memperpanjangnya.

“Karena tidak bisa mengambil keputusan tidak memperpanjangnya, maka otomatis Yuen Karnova lanjut menjadi sekdako,” ucapnya.

Ia menyampaikan, penggantian Yuen Karnova sebagai sekdako Bukittinggi, apabila Yuen Karnova tidak menjabat sekdako.

“Saat ini Yuen Karnova tersebut masih berstatus sebagai sekdako. Kalau dia (Yuen Karnova, red) habis cuti dan aktif lagi sebagai sekdako. Tidak bisa diganti, kecuali jika Yuen Karnova mundur,” paparnya.

Menurut dia, jika Yuen Karnova mundur, lantaran tidak mau melanjutkan jabatan tersebut sampai 2023, pemerintah kota Bukittinggi barangkali akan membentuk pansel, guna pencarian sekdako baru.

“Yang jelas, setelah masa cuti Yuen Karnova selesai, akan kembali masuk sebagai sekdako,” ungkapnya.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyebutkan, Rismal Hadi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekdako) Bukittinggi, lantaran Yuen Karnova mengambil cuti besar, karena ada keperluan keluarga.

Disampaikan, pengambilan keputusan untuk mengangkat Rismal Hadi yang juga Plt. Asisten I Administrasi Pemerintahan tersebut, sebagai pelaksana harian sudah melalui beberapa pertimbangan dan alasan.

“Yuen Karnova cuti besar selama tiga bulan. Diketahui juga, Yuen Karnova juga sudah diizinkan untuk evaluasi oleh Komisi ASN dan Provinsi Sumbar terkait masa jabatan telah melebihi 10 tahun,” paparnya. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

Perselisihan Kabag Adum IPDN Bukittinggi dengan Rekanan, Ini Penyebabnya – siarminang.net

Perselisihan Kabag Adum IPDN Bukittinggi dengan Rekanan, Ini Penyebabnya – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net – Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Namun demikian, terkadang kesalahan dialami seseorang, bukan akibat kelalaian dirinya, melainkan efek dari pekerjaan yang membuat dirinya harus menanggung resiko, sehingga memunculkan sebuah kesalahan.

Mungkin begitu halnya paling tidak dapat digambarkan apa yang dialami oleh Kepala Bagian Administrasi Umum (Kabag Adum) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Bukittinggi, Dedi Robandi.

Kepada media ini Sabtu (1/7/2021), Adril, SH kuasa hukum Dedi Robandi mengatakan, persoalan yang dialami kliennya terjadi pada 2019 lalu, kala itu praja IPDN pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 226 orang, akan masuk dengan jumlah 405 orang.

Agar terciptanya suasana aman, nyaman dan kondusif bagi para praja dalam mengikuti sekolah kedinasan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ia melakukan rehabilitasi beberapa titik bangunan di IPDN, termasuk mengadakan pengadaan mobilernya.

Rekanan yang menjadi pilihan untuk mengerjakan kegiatan rehabilitasi yaitu CV. Gres Bram Karya, dengan Direkturnya Feri Guswandi. Pekerjaan yang dikerjakan ada beberapa item, namun tidak satu paket dalam pengerjaannya. Pekerjaan yang tidak satu paket tersebut, nilainya tidak harus mengikuti proses tender, maka mulai lah CV. Gres Bram Karya mengerjakannya.

Item-item pekerjaan dan yang sudah dikerjakan adalah sebagai berikut, perbaikan sarana kamar mandi praja di Asrama Nusantara 2 (pintu kamar mandi 35 unit belum diganti, 5 unit sudah diganti, cermin besar 4 buah belum diganti), perbaikan sarana kamar mandi praja di Asrama Nusantara 3 (pintu kamar mandi 40 unit belum diganti, cermin besar 4 buah belum diganti).

Selain itu, pekerjaan perbaikan kebocoran atap dan kerusakan plafond di Asrama Nusantara 1, 2, 3 dan 4 (sudah dikerjakan), pekerjaan perbaikan kebocoran plesteran pada dak lantai 3 dan lantai 4 di Asrama Nusantara 3 dan Asrama Nusantara 4 (sudah dikerjakan) dan pekerjaan perbaikan kursi kuliah sejumlah 200 unit (50 unit sudah selesai dan sudah digunakan dikelas, 150 unit masih belum selesai dikerjakan)

Sebagaimana tujuan dari pekerjaan itu tidak lain hanyalah untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif bagi para praja, hal inilah mendorong Dedi berinisiatif melakukannya.

Dedi yang menjadi PPK di instansinya tersebut, merencanakan pekerjaan diselesaikan di 2020, akan tetapi karena yang bersangkutan tidak lagi ditunjuk sebagai PPK di 2020 maka penyelesaian pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan, sehingga volume pekerjaan sudah terpasang menjadi tanggung jawab dirinya untuk membayarnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab untuk meyelesaikan hal tersebut, maka Dedi Robandi bertemu dan berdiskusi dengan Feri Guswandi dan Indra Rahmadi Putra, untuk menghitung pekerjaan yang sudah terpasang di IPDN sehingga disepakati sebesar Rp270 juta, yang akan ditanggung oleh yang bersangkutan secara pribadi dan diminta untuk bisa diangsur atau dicicil selama 2 (dua) tahun, dan dikurangi dengan jumlah pinjaman yang telah diberikan kepada Feri dan Indra sehingga tersisa Rp236 juta.

Hasil dari kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian di notaris, dengan dihadiri dan disetujui oleh orang bertiga tersebut. Akan tetapi, ternyata Feri Guswandi berangkat sendiri ke Notaris dan membuat konsep atau draft perjanjian sesuai keinginannya sendiri saja, sehingga Dedi Robandi keberatan dengan isi dari surat tersebut.

Kuasa hukum Dedi menegaskan, tentang kenapa kliennya yang bayar ke rekanan mitra kerja CV. Gres Bram Karya adalah permintaan dari orang bersangkutan yang menjadi mitra kerja CV. Gres Bram Karya, seperti toko bangunan (Masnel), perbaikan kursi dan CV. Maniba (Indra Rahmadi Putra).

Permintaan pembayaran ke mereka yang merupakan mitra kerja CV. Gres Bram Karya, disampaikan ke Adril, kuasa hukum Dedi Robandi, saat malam waktu pertemuan kala itu.

“Kesepakatan mereka meminta pembayaran ke mereka aja, karena menurut mereka, kalau pembayaran dilakukan ke Feri, khawatir uang tak sampai ke mereka,” kata Adril.

Dari permintaan tersebut, maka nilai nominal uang mitra kerja CV. Gres Bram Karya yang telah mendapatkan besaran total masing-masing atas persetujuan CV. Gres Bram Karya sesuai dengan bukti yang ada, lalu perlu membuatkan surat kesepakatan untuk pembayarannya.

Dalam surat perjanjian telah dibuat, disebutkan pembayarannya dapat diangsur dan distranfer ke rekening atau dibayar tunai atau cash ke pada masing-masing para pihak paling lama dua tahun.

Perjanjian yang telah dibuat, kedua belah pihak yakni Dedi Robandi, Feri Guswandi, serta saksi-saksi yang ada di dalam surat perjanjian, masuk pada proses penandatanganan.

Sejumlah saksi yang merupakan mitra kerja dari CV. Gres Bram Karya, sudah menandatangani surat perjanjian dan sudah menerima angsuran pembayaran dari yang bersangkutan, hanya tinggal Feri Guswandi yang belum menandatanganinya.

Kemungkinan hal tersebut terjadi karena Feri Guswandi yang diwakili oleh Deni Satriadi berkeinginan supaya yang menjadi hak dari Feri Guswandi dilunasi dulu semuanya. Adril selaku Kuasa hukum Dedi Robandi tidak sepakat, mengingat pihak yang lain juga perlu dana apalagi sudah mendekati Hari Raya Idul fitri 1442 H.

Feri Guswandi ke media mengatakan nilai pekerjaan mencapai Rp400 juta – Rp600 juta, kuasa hukum Dedi Robandi mempertanyakan dari mana hitungan muncul sebesar tersebut.

Menurut dia, dari hasil hitungan sendiri dilakukan Feri Guswandi itu, sehingga lahirnya total pekerjaan Rp400 – Rp600 juta, tak sesuai realisasi lapangan.

“Kita mempertanyakan besaran angka Rp400 – Rp600 juta pada pekerjaan itu. Feri mengingkari hasil kesepakatan yang telah dibuat bertiga, untuk membuktikan angka tersebut perlu dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan konsultan independen,” tegasnya.(adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer