PEKANBARU – Penemuan Alat Peraga Kampanye (APK) milik salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan oleh polisi saat menangkap tersangka narkotika 20 kilogram, Simon Siahaan (50) menjadi perhatian publik.

Terkait temuan itu Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan angkat bicara. Menurutnya, perihal dugaan hasil penjualan narkotika itu nanti akan dijadikan sebagai dana kampanye hal itu bukanlah urusan Bawaslu.

“Benar, hal itu menjadi temuan awal yang berasal dari polisi. Fungsi Bawaslu dalam kasus ini  adalah bagaimana mendalami dan menginvestigasi serta menelusuri apakah APK itu sudah dibagikan atau belum,” katanya kepada awak media di Pekanbaru, Rabu (11/11/2020).

Meski salah satu unsur terpenuhi, temuan APK tersebut belum bisa dikategorikan pelanggaran jika tidak ada penerima dan pemberi karena dalam pasal 187 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang politik uang diatur harus ada dua ornag tersebut.

“Dalam aturannya, dana kampanye tidak boleh bersumber dari dana yang dilarang atau dana hasil kejahatan, dana pemerintah dan dari perusahaan milik negara” ungkapnya.

Terkait jika temuan tersebut memenuhi unsur Money Politic, Rusidi menjelaskan bahwa hal itu telah diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2020.

“Jika terdapat unsur money politic, bisa saja mendiskualifikasi calonnya, namun pembuktiannya harus terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan Masif (TSM). Itupun jenisnya ada 2 yaitu pelanggaran administrasi atau pidana berupa penjara dan denda,” jelasnya.

“Jika terbukti, peneriam dan pemberi akan dikenai hukuman minimal 3 tahun penjara dan deda 200 juta,” tutupnya.(rahmat)

PEKANBARU – Di masa kampanye hingga Rabu (11/11/2020), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau tengah merekap dan memproses lebih dari 30 temuan dan laporan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) 2020 di wilayah tersebut.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Lubis saat ditemui awak media termasuk Singgalang mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pelaggaran pidana yang tengah direkap dan di proses berasal dari 9 Kabupaten dan Kota di Riau.

“Dari jumlah itu, kasus dugaan pelanggaran yang ada pidana-nya dan sudah sampai di kejaksaana adalah di wilayah Pelalawan dan Dumai. Keduanya saat ini sedang menunggu jadwal sidang,” katanya.

Ditambahkannya, selain itu dugaan pelanggaran yang juga ada pidana terjadi di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Dumai, Rokan Hilir.(mat)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pengawasan Pilkada 2020 tetap berjalan. Tanggung jawab Bawaslu tidak akan berubah kendati seorang anggotanya, Ratna Dewi Pettalolo positif virus corona atau Covid-19.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar berharap Ratna Dewi segera sembuh. Ia mengatakan kerja Bawaslu didasarkan pada mekanisme kolektif kolegial. Artinya, jika ada seorang anggotanya berhalangan, maka pengambilan keputusan dan penindakan tetap bisa dilakukan. Terlebih, Ratna Dewi masih bisa membalas pesan WhatsApp (WA).

“Kami berharap Ibu Dewi segera sembuh. Bawaslu kan bekerja secara kolektif kolegial. Jadi fungsi penanganan pelanggaran tetap dilakukan. Terlebih lagi, dalam pleno dan fungsi koordinasi, Ibu Dewi masih bisa membalas WA,” kata Fritz kepada wartawan, Senin (8/6).

Fritz mengungkapkan, beberapa pekan lalu seluruh anggota Bawaslu sudah melakukan rapid test dan kantor juga sudah disemprot disinfektan. Oleh sebab itu, kata dia, fungsi pengawasan Bawaslu akan tetap berjalan. “Pengawasan tetap akan berjalan. Beberapa Minggu yang lalu kami sudah dilakukan rapid test dan kantor juga sudah didisinfektan,” tukasnya dikutip dari okezone.

Sekadar informasi, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo terinfeksi Covid-19. Saat ini yang bersangkutan masih berada di Palu, Sulawesi Tengah dan mendapatkan perawatan intensif. (mat)