Connect with us

Berita DPR

Fadli Zon Sebut Pemerintah Gagal Menjamin Keselamatan Warga WamenaWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli zon


Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, mendapat perhatian dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Melalui Twitter, ia membuat kultwit tentang Wamena yang terjadi konflik serta jatuhnya korban jiwa.

“Konflik dan kerusuhan yang terjadi di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin, 23 September 2019 lalu, merupakan tragedi kemanusiaan. #WamenaBerduka,” tulis @fadlizon di Twitter.

Fadli Zon menyebut kejadian di Wamena melihatkan jika pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Wamena.

“Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warganegaranya sangat plural, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita. #WamenaBerduka,” kata dia.

Kata Fadli Zon, akibat konflik tersebut kini lebih dari lima ribu orang mengungsi dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik. Namun, belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan jika ada beberapa poin yang ingin ia sampaikan.

“Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta saudara-saudara saya dari etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin. Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut. #WamenaBerduka,” ujarnya.

Ia mengatakan jika tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang merupakan warga yang cinta damai dan selalu berprinsip ‘Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’.

“Kedua, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. #WamenaBerduka,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena.

“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas. #WamenaBerduka,” kata dia.

Fadli mendapatkan informasi jika Pengurus DPW IKM Papua menghimpun ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.

“Karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati. #WamenaBerduka,” ujar dia.

Selain itu, Fadli meminta semua tokoh, baik Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat.

“Terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana. #WamenaBerduka,” tuturnya.

Kemudian, IKM berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi dan membantu para korban karena banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman.

“Sejauh ini saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yg telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban. Bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma. #WamenaBerduka.”

Fadli Zon berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama.

“Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi. #WamenaBerduka,” ucapnya.

 

Sumber



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Demokrasi Macam Apa? – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Buntut dari tayangan Mata Najwa yang dibintang oleh Najwa Shihab tersebut masih tak kunjung hilang.

Pasalnya, wawancara kursi kosong yang dilakukan jurnalis kondang tersebut dinilai menciderai nama pemerintah.

Dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab melakukan monolog karena ia tak bisa mewawancarai Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto yang tak hadir pada program besutan Trans7 pada 28 September 2020 lalu.

Tak cukup sampai disitu, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto akhirnya melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas tayangan yang memuat aksi wawancara kursi kosong tersebut.

Silvia mengatakan, aksi jurnalis ternama tersebut justru membuatnya sakit hati karena perlakuan Najwa Shihab ini melukai para pendukung Jokowi.

Pelaporan ini juga dilakukan Silvia karena dampak yang dikatakannya bisa terjadi pada jurnalis lain untuk meniru apa yang dilakukan Najwa.

Lebih lanjut, Silvia menjelaskan bahwa aksi semacam itu justru memperburuk citra insan pers tanah air.

Berbalik dengan Silvia, Fadli Zon tak mau kalah ikut berkomentar menentang sikap Silvia tersebut.

Tentangan ini disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @FadliZon.

Fadli menilai tak ada yang salah dengan aksi yang dilakukan Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa tersebut karena tidak ada kaitannya dengan melanggar hukum.

Dilansir ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran Rakyat, Fadli Zon justru mengatakan monolog wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa adalah ide brilian dan sangat wajar dalam negara demokrasi.

“Wawancara kursi kosong ini ide brilian Najwa Shihab. Sangat wajar dalam demokrasi,” ketik Fadli di akun Twitter-nya, Selasa 6 Oktober 2020.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Adhie Masardi

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, salah
satu ‘rukun’ dari paham Komunis adalah Revolusi atau pengambilan paksa,
kudeta dan sejenisnya. Hal ini dikatakan Fadli Zon di akun Twitternya
@fadlizon.

Revolusi (pengambilalihan paksa, kudeta dan sejenisnya)
adalah bagian dari ‘rukun komunisme’. Maka di mana-mana rezim komunis
berdarah-darah. Ideologi ini ganas dan kejam termasuk waktu merajalela
di RI. Film G30S/PKI masih sangat halus menggambarkan kekejaman komunis
itu,” seperti dikutip dari akun Twitter Fadli Zon, Sabtu (26/9/2020).

Sebelumnya
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)menyerukan pengibaran
bendera merah putih pada 30 September dan 1 Oktober 2020. Hal ini
dilakukan untuk memperingati peristiwa politik paling kelam dalam
perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemberontakan
G30S/PKI.

Dalam seruan terbuka yang diunggah sejumlah akun twitter
anggota KAMI itu disebutkan, pada 30 September pengibaran dilakukan
setengah tiang dan pada 1 Oktober bendera merah putih dikibarkan satu
tiang penuh.

“Karena yang paling terancam oleh komunisme adalah umat beragama, maka KAMI mengharapkan seluruh pemuka umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) untuk menyampaikan pesan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September dan pada 1 Oktober melakukan pengibaran bendera satu tiang penuh,” bunyi seruan terbuka yang diatasnamakan tiga Komite Ekskutif KAMI yaitu Ahmad Yani, Syahganda Nainggolan, serta Adhie Masardi tersebut.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer