Connect with us

Berita DPR

Fadli Zon Minta Jokowi Dengar Rakyat untuk Terbitkan Perpu KPKWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

demo mahasiswa


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengar suara publik yang meminta ia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

Fadli mengatakan sudah banyak orang yang menyerukan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perpu. “Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar, karena saya kira ini sebuah aspirasi yang sekarang jadi perhatian publik,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.

Fadli menuturkan bola panas penerbitan Perpu itu kini ada di tangan Presiden Jokowi. Dia mengatakan Jokowi bisa menggunakan hak perogratif jika memang ingin mengeluarkan Perpu KPK.

Namun Fadli belum memastikan sikap partainya seumpama Jokowi benar menerbitkan Perpu KPK. Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan partai akan melihat substansi dari Perpu tersebut lebih dulu. “Kami akan melihat nanti posisinya,” ujarnya.

Sejumlah pihak mendesak Jokowi menerbitkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK yang akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan syarat penerbitan perpu terpenuhi dengan adanya kegentingan yang mendesak saat ini.

Kamis pekan lalu, Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan mengeluarkan perpu UU KPK. Hal ini dia sampaikan seusai pertemuan dengan para tokoh, mulai dari pakar hukum, agamawan, hingga budayawan di Istana Merdeka.

“Berkaitan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami utamanya masukan itu berupa penerbitan perpu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti dan setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir,” kata Jokowi.

 

Sumber



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Demokrasi Macam Apa? – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Buntut dari tayangan Mata Najwa yang dibintang oleh Najwa Shihab tersebut masih tak kunjung hilang.

Pasalnya, wawancara kursi kosong yang dilakukan jurnalis kondang tersebut dinilai menciderai nama pemerintah.

Dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab melakukan monolog karena ia tak bisa mewawancarai Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto yang tak hadir pada program besutan Trans7 pada 28 September 2020 lalu.

Tak cukup sampai disitu, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto akhirnya melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas tayangan yang memuat aksi wawancara kursi kosong tersebut.

Silvia mengatakan, aksi jurnalis ternama tersebut justru membuatnya sakit hati karena perlakuan Najwa Shihab ini melukai para pendukung Jokowi.

Pelaporan ini juga dilakukan Silvia karena dampak yang dikatakannya bisa terjadi pada jurnalis lain untuk meniru apa yang dilakukan Najwa.

Lebih lanjut, Silvia menjelaskan bahwa aksi semacam itu justru memperburuk citra insan pers tanah air.

Berbalik dengan Silvia, Fadli Zon tak mau kalah ikut berkomentar menentang sikap Silvia tersebut.

Tentangan ini disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @FadliZon.

Fadli menilai tak ada yang salah dengan aksi yang dilakukan Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa tersebut karena tidak ada kaitannya dengan melanggar hukum.

Dilansir ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran Rakyat, Fadli Zon justru mengatakan monolog wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa adalah ide brilian dan sangat wajar dalam negara demokrasi.

“Wawancara kursi kosong ini ide brilian Najwa Shihab. Sangat wajar dalam demokrasi,” ketik Fadli di akun Twitter-nya, Selasa 6 Oktober 2020.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Adhie Masardi

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, salah
satu ‘rukun’ dari paham Komunis adalah Revolusi atau pengambilan paksa,
kudeta dan sejenisnya. Hal ini dikatakan Fadli Zon di akun Twitternya
@fadlizon.

Revolusi (pengambilalihan paksa, kudeta dan sejenisnya)
adalah bagian dari ‘rukun komunisme’. Maka di mana-mana rezim komunis
berdarah-darah. Ideologi ini ganas dan kejam termasuk waktu merajalela
di RI. Film G30S/PKI masih sangat halus menggambarkan kekejaman komunis
itu,” seperti dikutip dari akun Twitter Fadli Zon, Sabtu (26/9/2020).

Sebelumnya
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)menyerukan pengibaran
bendera merah putih pada 30 September dan 1 Oktober 2020. Hal ini
dilakukan untuk memperingati peristiwa politik paling kelam dalam
perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemberontakan
G30S/PKI.

Dalam seruan terbuka yang diunggah sejumlah akun twitter
anggota KAMI itu disebutkan, pada 30 September pengibaran dilakukan
setengah tiang dan pada 1 Oktober bendera merah putih dikibarkan satu
tiang penuh.

“Karena yang paling terancam oleh komunisme adalah umat beragama, maka KAMI mengharapkan seluruh pemuka umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) untuk menyampaikan pesan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September dan pada 1 Oktober melakukan pengibaran bendera satu tiang penuh,” bunyi seruan terbuka yang diatasnamakan tiga Komite Ekskutif KAMI yaitu Ahmad Yani, Syahganda Nainggolan, serta Adhie Masardi tersebut.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer