Connect with us

News

Habibie dan “Kesetiaan” pasangan kepala daerah

Habibie dan "Kesetiaan" pasangan kepala daerah


Padang, (ANTARA) – “Ragamu di Taman Pahlawan bersama pahlawan lainnya. Jiwa, roh, batin dan nuranimu menyatu denganku. Di mana ada Ainun ada Habibie, di mana ada Habibie ada Ainun. Tetap manunggal dan menyatu tak terpisahkan lagi sepanjang masa,”.

Begitu sepenggal puisi BJ Habibie untuk sang kekasih hati, Ainun. Puisi untuk memperingati 1000 hari kepergian belahan jiwa. Cinta yang tak pernah mati meski dipisah kematian. Cinta yang melahirkan kesetiaan, yang dengan bahagia menunggu pertemuan di keabadian.

Kisah cinta sang pencipta N250, pesawat anak negeri yang dipaksa mati oleh resesi ekonomi itu, seolah telah jadi legenda. Sumpah janji di hadapan Tuhan menjadi pengikat, erat melebihi kematian.

Habibie dan Ainun menikah 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Kemudian mengarungi awal-awal bahtera keluarga di Jerman. Seperti keluarga lain, bahtera itu juga dihadang riak dan gelombang. Namun, hingga Ainun berpulang pada 22 Mei 2010, mereka tetap setia pada sumpah dan janji.

Kepergian itu membuat BJ Habibie remuk. Hidupnya serasa pincang. Bagaimana bisa melanjutkan hidup bila sebelah jiwa tidak lagi ada? Namun, akhirnya ia memahami perpisahan itu hanya sebuah fase untuk pertemuan selanjutnya di alam yang berbeda. Itulah yang kemudian menjadi doa, lafaz yang terucap setiap malam.

“Dulu saya takut mati, karena takut meninggalkan Ainun, siapa yang akan menjaga dia kalau saya mati. Tapi sekarang saya tidak takut mati. Karena andai kata saya sakit dan sudah waktunya ke dimensi yang lain, saya tahu yang pertama kali menyambut saya di dimensi yang lain selain ibu saya adalah Ainun. Dia pasti akan berkata “Hey kamu sekarang di sini ya?” begitu katanya pada satu waktu, setelah kepergian Ainun.

Begitu hebatkah cinta hingga kematian pun tak lagi jadi ketakutan, tapi sebuah jalan untuk melepas segala kerinduan?

Pasangan kepala daerah

Begitu benarlah ikatan yang terjalin atas sumpah dan janji itu. Tidakkah begitu pula seharusnya dengan ikatan antara pasangan kepala daerah? Tidakkah ikatan itu juga berdasarkan sumpah dan janji untuk menyejahterakan rakyat? Orang-orang kemudian memberikan hak pilih kepada mereka?

Ikatan itu, meski hanya ikatan politik, seharusnya bisa saling mengisi kekurangan, saling menguatkan kelebihan, sehingga semua janji yang diucapkan saat kampanye kepada konstituen bisa diwujudkan.

Namun, hal kesetiaan itu, pasangan kepala daerah di Indonesia punya rapor merah. Jauh panggang dari api. Nilainya jelek. Amat jelek. Pada 2014, Kementerian dalam Negeri malah mengendus 95 persen pasangan kepala daerah di Indonesia tidak akur setelah dilantik.

Bahkan ada hubungan baik yang hanya bertahan dalam hitungan hari. Ikatan yang seharusnya terjalin untuk lima tahun, 1.825 hari, ternyata hanya bisa akur beberapa hari saja. Setelah itu, dimulailah “perang”. Saling jegal, saling menjelekkan, adu pengaruh agar tidak kalah pamor untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) selanjutnya.

Tidak jarang, perang itu tidak hanya sekadar perang pengaruh tetapi benar-benar jadi perang terbuka. Perang mulut. Adu jotos.

Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan untuk mencoba mengatasi persoalan itu. Bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya jika “perang”, gubernur yang turun tangan melakukan pembinaan. Jika gubernur dan wakilnya, terpaksa Menteri Dalam Negeri jadi juru damai.

Bukan matahari kembar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkali-kali mengatakan kewenangan itu terletak pada bupati/wali kota atau gubernur, bukan pada wakilnya. Posisi wakil adalah untuk membantu, bukan menjadi matahari kembar yang bisa menyulut ketidakharmonisan dengan pimpinan.

Lahirnya PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan itu sesungguhnya patut diapresiasi karena harmonisasi pasangan kepala daerah adalah salah satu faktor yang bisa memperbesar kemungkinan seluruh program yang dicanangkan melalui visi dan misi saat kampanye bisa berjalan dengan baik.

Pembangunan bisa berjalan dengan lancar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Orang yang menjadi konstituen, yang memberikan suara saat Pilkada bermimpi bahwa orang yang dipilihnya dulu, bisa mengubah nasib mereka.

Namun ternyata, setelah aturan itu dikeluarkan, pasangan kepala daerah tidak juga harmonis. Ataukah kepentingan politik itu memang tidak punya kesetiaan yang harus dipertahankan? Apakah kesetiaan politik itu memang hanya sekadar untuk meraih suara terbanyak?

Pecah kongsi

Hal serupa terjadi pula di Sumatera Barat. Tidak sedikit pasangan kepala daerah dari 19 kabupaten dan kota di daerah itu yang “pecah kongsi” setelah dilantik. Bahkan ada yang saling lantik dan pecat pejabat eselon II yang mendukung mereka.

Aksi yang membuat masyarakat menggeleng-gelengkan kepala karena tidak habis pikir itu, memaksa Gubernur Irwan Prayitno membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menjaga keharmonisan kepala daerah dan wakilnya. Tim itu dinamakan tim harmonisasi.

Beberapa kepala daerah dan wakilnya yang “perang” diundang, difasilitasi oleh tim harmonisasi untuk dicarikan solusi atas persoalan yang membuat hubungan mereka retak.

Irwan Prayitno paham betul faktor yang menjadi penyebab keretakan pasangan kepala daerah itu, karena pada periode pertama pemerintahannya, ia juga memiliki persoalan serupa. Ia sebagai gubernur “pecah kongsi” dengan Wakil Gubernur waktu itu, Muslim Kasim. Pada akhirnya, dua tokoh tersebut bertemu head to head dalam Pilkada 2015.

Karena itu wajar jika ia berkali-kali menyampaikan, terutama saat pelantikan bupati/wali kota, agar pasangan kepala daerah harus akur. Jangan ada perang dingin di pemerintahan karena tidak akur keduanya. “Wakilnya harus sadar diri, jangan merasa jadi kepala daerah. Sabar tunggu lima tahun lagi,” ujarnya.

Ikut andil

Pengaman politik dari Universitas Andalas Dr Asrinaldi menyebut tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakilnya muncul karena wakil kepala daerah juga merasakan punya andil besar dan berkontribusi memenangkan pilkada.

Ketika pencalonan diri, wakil kepala daerah juga harus memenuhi kewajiban sebagaimana halnya kepala daerah seperti untuk sumbangan pembiayaan aktivitas partai politik yang mencalonkan untuk pemenangan Pilkada maupun sumbangan lain terkait Pilkada. Karena itu dalam persepsi wakil kepala daerah, mereka punya hak yang sama seperti kepala daerahnya.

Ia mengatakan persoalan itu sebenarnya bisa diatasi dengan kesepakatan dan bagi tugas saat pencalonan. Sayangnya setelah terpilih, kesepakatan itu seringkali tidak dijalankan sehingga terjadi konflik yang tidak jarang tersulut menjadi “perang terbuka” di ruang publik.

Sudah saatnya pasangan kepala daerah itu berguru pada kisah cinta dan kesetiaan BJ Habibie. Apalagi kesetiaan untuk janji politik itu hanya untuk lima tahun saja, tidak seumur hidup seperti sang inspirator, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Selamat jalan Eyang, semoga pasangan kepala daerah di Indonesia ini malu padamu. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer