Connect with us

News

Heboh Pawai Anak TK Bawa Senjata, Begini Reaksi Mendikbud

Heboh Pawai Anak TK Bawa Senjata, Begini Reaksi Mendikbud


Senin, 20 Agustus 2018 – 06:17:51 WIB – 23

Pawai TK di Probolinggo (Foto: Dok. Istimewa)

NASIONAL – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menelusuri maksud dan tujuan pawai budaya anak-anak TK Kartika V yang kontroversial. Pawai itu dinilai kontroversial karena menggunakan baju hitam dan cadar serta membawa replika senjata. Pawai itu viral di media sosial.

Mendikbud pun datang ke Kota Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (19/8) petang. “Setelah saya turun langsung dan mengecek di lapangan, sebenarnya karnaval anak-anak TK itu tidak ada yang luar biasa,” katanya dikutip dari laman Republika.co.id.

Hanya saja video yang viral fokus pada pasukan yang anak-anak memakai cadar dengan membawa senjata. “Namun kalau dilihat secara utuh karnaval itu seperti karnaval biasa,” kata Muhajir menambahkan.

Menurut dia, pawai budaya yang digelar TK tersebut memiliki tema perjuangan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia yang digambarkan dengan bendera Merah Putih, Kakbah dan diikuti pasukan anak-anak. Mereka menggunakan cadar dengan membawa replika senjata yang dinilai kontroversial itu.

Dikutip dari laman Antara, berdasarkan dari penjelasan pihak sekolah, properti yang digunakan anak-anak dalam karnaval itu merupakan stok lama yang dimiliki pihak sekolah. Tidak ada niat dari pihak sekolah untuk memberikan arahan kepada anak-anak didiknya ke ajaran radikalisme yang berbahaya. “Itu hanya kebetulan saja dan tidak terpikir dampaknya seperti ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan pihak Kemendikbud perlu meluruskan informasi beredar terkait pawai budaya anak-anak TK di Kota Probolingo yang sempat viral di media sosial. Tidak benar adanya ajaran radikalisme di TK setempat.

Penggunaan properti itu untuk menghemat biaya pengeluaran wali murid Kendati demikian, kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak sekolah dan guru juga harus cermat dalam mendidik siswanya.

“Kalau memang belum waktunya dikenalkan properti itu, sebaiknya dipertimbangkan masak-masak lebih dulu,” katanya.

Muhajir mengimbau semua pihak di kalangan pendidikan tetap harus mewaspadai adanya ajaran radikalisme di sekolah-sekolah karena biasanya hal tersebut tidak datang dari luar sekolah, namun dari dalam. Sehingga harus diwaspadai adanya bibit-bibit ajaran berbahaya itu.

Sebelumnya pawai budaya salah satu TK di Kota Probolinggo sempat viral di media sosial karena menggunakan baju hitam dengan menggunakan cadar serta membawa replika senjata. Polres Probolinggo Kota mengundang pihak terkait untuk konferensi pers mengklarifikasi kejadian tersebut.

Dalam klarifikasi tersebut, hadir Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Kav. Depri Rio Saransi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Moch. Maskur, Ketua Panitia Pawai Budaya Supini dan Kepala Sekolah TK Kartika V Probolinggo Hartatik.

Pawai Budaya dengan tema Bineka Tunggal Ika tingkat TK se-Kota Probolinggo oleh Diknas Kota Probolinggo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 RI dilaksanakan pada Sabtu (18/8) di Kota Probolinggo.

Pesertanya 158 anak yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan Tema Pawai Budaya Bineka Tunggal Ika.

Kepala TK Kartika V Probolinggo Hartatik mengatakan tema karnaval, yakni “Bersama Perjuangan Rasulullah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”.

“Kami tidak ada niat apa-apa, apalagi menanamkan jiwa kekerasan. Semua hanya niat pawai dengan memanfaatkan properti yang ada sehingga lebih hemat. Atas kejadian itu, saya meminta maaf kepada masyarakat. Kami berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama,” katanya (rep/ant)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id/Antara

Tag: indonesia,metro,nasional

 Indonesia Bebaskan Bea Masuk Produk Palestina, Ini Kata DPR

Indonesia Bebaskan Bea Masuk Produk Palestina, Ini Kata DPR

NASIONAL – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar memberi catatan khusus atas langkah…

Jelang Idul Adha, Dinas DTPHP Pasbar Lakukan Pemeriksaan Hewan Qurban

Jelang Idul Adha, Dinas DTPHP Pasbar Lakukan Pemeriksaan Hewan Qurban

PASAMAN BARAT – Untuk Memastikan kesehatan hewan Qurban, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten…

PA 212: Sikap Habib Rizieq dalam Politik Konsisten Tenggelamkan PDIP

PA 212: Sikap Habib Rizieq dalam Politik Konsisten Tenggelamkan PDIP

POLITIK – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyatakan, Habib Rizieq Shihab akan tetap konsisten…

Gempa 4,9 SR Guncang Padang Panjang, Warga Berhamburan Keluar Rumah, Ini Kata BMKG

Gempa 4,9 SR Guncang Padang Panjang, Warga Berhamburan Keluar Rumah, Ini Kata BMKG

PADANG PANJANG – Gempabumi darat 4,9 kembali mengguncang Kabupaten Pesisir Selatan, Ahad, (19/8/2018) pukul 11.22Wib….

Heboh Video Bendera Merah Putih Dicopot di Kalibata City, Begini Kata Polisi

Heboh Video Bendera Merah Putih Dicopot di Kalibata City, Begini Kata Polisi

VIDEO – Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar mengonfirmasi kejadian pencopotan bendera merah putih di balkon…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer