Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zonmendesak pemerintah menghentikan program Karu Prakerja. Menurutnya, program tersebut merupakan sebuah kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan di situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Ini
satu program yang merupakan pemborosan, tidak relevan, tidak tepat
sasaran, dan seharusnya dihentikan,” kata Fadli, dalam program Mata Najwa Trans 7, Rabu 23 Juni 2020.

“Adalah
tidak relevan dalam situasi COVID-19 ini, karena masyarakat yang
menjadi korban dari yang terkena dampak. termasuk juga karena ekonomi
lebih membutuhkan cash transfer,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, bahwa prosedur Kartu Prakerja tidak
cocok dengan keadaan di Indonesia. Sebab, kata Fadli, Kartu Prakerja
yang mengharuskan diakses secara online membuat program ini tidak
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Prosedurnya saja
bermasalah kayak begini karena harus punya akses kepada online. Jadi,
bagaimana orang-orang yang ada di hutan-hutan yang jauh dan tidak
mempunyai akses,” ucapnya.

“Ganti saja sudah dengan BLT (Bantuan
Langsung Tunai) dan itu akan langsung dirasakan manfaatnya bagi
masyarakat. Jangan melalui media-media kayak begini, yang namanya online
atau prakerja,” kata anggota DPR tersebut.

Selain itu, Fadli juga mengingatkan pada pemerintah agar berhati-hati
dalam melanjutkan program Kartu Prakerja. Dikarenakan, program Kartu
Prakerja bisa menimbulkan masalah hukum atau politik di masa mendatang.

“Bahwasanya (program Kartu Prakerja) sekarang sedang dihentikan, itu membuktikan ada problem. Apalagi, ada catatan-catatan pernyataan dari KPK yang juga merupakan bukti adanya suatu problem,” tuturnya.

Sumber

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru terus menuai polemik. Ribuan mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menuntut pembatalan UU KPK tersebut.

Para mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU KPK. Kondisi ini lantas dikomentari oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menurut Fadli, kini nasib KPK sepenuhnya ada di tangan Jokowi. “Nasib KPK kini ada di tangan Presiden,” tutur Fadli dalam pesan tertulisnya pada Rabu (25/9).

Fadli sendiri rupanya tidak sedang berada di DPR kala demonstrasi berujung kerusuhan terjadi kemarin (24/9). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut rupanya sedang berada di luar negeri, yakni Kazakhstan, untuk menghadiri acara pertemuan pimpinan parlemen Eurasia.

Sementara itu, revisi UU KPK diketahui telah disetujui DPR lewat rapat paripurna pada 17 September 2019 lalu. Fadli lantas menjelaskan bahwa UU KPK itu tak bisa dilepaskan dari persetujuan Jokowi.

Oleh sebab itu, Fadli meminta agar Jokowi tak membuang badan dari aspirasi mahasiswa yang menuntut Perppu tersebut. “Presiden yang menyetujui pembahasan dan pengesahannya. Bola di tangan Presiden, jangan buang badan,” ujar Fadli.

Sementara itu, KPK sendiri masih belum putus harapan. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyebut pihaknya masih ingin berdialog dengan Jokowi terkait UU KPK baru ini.

Laode menilai masih ada peluang agar UU KPK hasil revisi tersebut tak jadi diundangkan. Oleh karena itu, Laode pun mengusulkan agar pemerintah tak bertindak gegabah usai DPR mengesahkan revisi UU tersebut.

“Kami harap, pemerintah jangan gegabah,” ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/9). “Kalau bisa dibuka ruang dialog dengan KPK, supaya kami menjelaskan pasal-pasal mana saja yang berpotensi melemahkan.”

Sebagai informasi, Jokowi sendiri menolak menerbitkan Perppu untuk mencabut keabsahan revisi UU KPK. Alhasil Jokowi bakal tetap meneken revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI. Ia juga mengaku tak bisa menunda pengesahan RUU KPK lantaran merupakan inisiatif DPR.

Sumber