Connect with us

Payakumbuh

Melalui Disperkim, Pemko Payakumbuh Lanjutkan Program peningkatan Kualitas RTLH – siarminang.net

Melalui Disperkim, Pemko Payakumbuh Lanjutkan Program peningkatan Kualitas RTLH – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net, – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Payakumbuh kembali lanjutkan program kegiatan bantuan swadaya peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Payakumbuh untuk tahun 2021.

Pada tahun ini dikatakan Kepala Dinas Perkim Marta Minanda bantuan rehab rumah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yangmana di tahun kemaren besarannya 17,5juta rupiah dan pada tahun 2021 menjadi 20juta rupiah.

“Untuk tahun ini secara konstruksi akan diupayakan beton, mulai kolom, balok dan dinding, karena saat sekarang untuk perolehan kayu dengan kualitas yang baik semakin sulit didapat. Kalau dengan konstruksi beton, tentunya akan menjamin umur bangunan lebih lama, walaupun belum tentu sempurna saat penanganan dengan biaya bantuan ini, masyarakat penerima dapat melanjutkannya secara mandiri untuk kesempurnaan secara bertahap dengan kemampuan yang dimiliki,” kata Kadis Perkim Marta Minanda kepada media di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (13/01).

Sejak dimulainya program RTLH pada tahun 2017 sampai 2020 kemaren Marta menyebut pihaknya telah menangani perbaikan RTLH sebanyak 1.311 rumah yang tersebar dilima kecamatan yang ada di Payakumbuh dengan rincian tahun 2017 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 307 unit, Dana Alokasi Umum (DAU) 49 unit dengan total 356 unit rumah.

Ditahun 2018 menghunakan DAK 250 unit, DAU 58 unit dan dari Baznas 1 unit dengan total 309 unit, untuk tahun 2019 dari DAK 170 unit, DAU 100 unit dan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN sebanyak 80 unit dengan total 350 unit dan di tahun 2020 dari DAK 196 unit dan BSPS 100 unit dengan total 296 unit.

“Ditahun ini terjadi penurunan karena dampak dari pandemi covid-19 hanya berjumlah 149 unit, dari DAK 62 unit dan DAU 87 unit,” ungkap Marta.

Untuk syarat mendapatkan bantuan RTHL sendiri Kadis Perkim mengungkapkan berdasarkan ketentuan dari Kementerian pengampu kegiatan bahwa rumah harus milik sendiri, dalam kondisi yang memenuhi persyaratan teknis dan yang terpenting administrasi dari kepemilikan rumah itu sendiri.

“Dari pendataan tim dilapangan jumlah RTLH berdasarkan status kepemilikan yang hak milik 2.997 unit, sewa 1.086 unit, menumpang 1.254 dan tidak diketahui asal usulnya 361 unit,” paparnya.

Dari total 33.038 unit rumah yang ada di Kota Payakumbuh Marta menjabarkan jumlah RTLH berdasarkan tingkat kerusakannya yaitu rusak ringan 2.879 unit, rusak sedang 1.080 unit dan rusak berat 780 unit.

“Diprogram ini kita akan prioritaskan rumah yang rusak berat dan rusak sedang dulu,” ucapnya.

Sesuai komitmen Wali Kota Payakumbuh untuk mensejahterakan masyarakat Payakumbuh Marta mengatakan Wali Kota selalu mengupayakan penambahan jumlah kuantitas bantuan RTLH dari yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Bapak walikota senantiasa mengupayakan alokasi dana daerah (DAU) setiap tahunnya untuk peningkatan RTLH bagi masyarakat kota Payakumbuh, yang juga sebagai bukti kepeduliannya terhadap program ini dan tidak sekedar mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – siarminang.net

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/5).

Rapar diikuti Koordinator Komisi C Armen Faindal, Ketua Komisi C Ahmaz Zifal bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, dan anggota YB Dt. Parmato Alam, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius, Mustafa, dan Suparman. Serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal, Direktur RSUD Adnaan WD dr. Yanti dan jajaran.

Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Direktur Rumah Sakit dr. Yanti yang menerangkan akibat klaim BPJS yang terlambatlah yang membuat jasa pelayanan rumah sakit juga ikut terlambat dibayarkan kepada petugas di rumah sakit.

dr. Yanti menambahkan, saat ini JM (jasa medis) rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Sementara itu, untuk JM bulan November 2020 hingga sekarang masih belum bisa dibayarkan karena Perwako baru terkait perubahan nomenklatur managemen rumah sakit dan aturan lainnya belum keluar.

“Kami sedang memproses Perwako baru itu, insyaallah dalam waktu dekat selesai,” ungkapnya.

Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikucurkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan dr. Bahkrizal menjelaskan terkait insentif Covid-19 bagi puskesmas bisa dibayarkan hingga Desember 2020 karena dinas menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT), sehingga tidak ada kendala dari tenaga kesehatan puskesmas sampai kini.

Untuk Rumah Sakit, Bakhrizal menerangkan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan semuanya telah merubah SPTK RSUD, dimana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada dinas kesehatan, rumah sakit memiliki otonomi khusus.

Terkait terjadinya riak-riak di internal rumah sakit, Bakhrizal menerangkan adanya pemahaman yang keliru selama ini dari bawah karena kurangnya informasi yang bisa diakses dokter, perawat, dan bidan di Rumah Sakit tentang mekanisme pembayaran hak (JM-red) mereka.

“Buka sejelas-jelasnya apa yang mereka terima dan rumus apa yang dipakai. Ketika pihak RS tidak terbuka, maka ini muncul ke media. Tata kelola informasi yang harus dibenahi, bukan sistemnya,” ujar kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Ketua Komisi C Ahmad Zifal mengatakan sebenarnya dengan manajemen rumah sakit yang sekarang, kesenjangan pembayaran jasa medis dari 10 bulan sekarang sudah membaik, tunggakannya hanya mendekati 4 bulan.

“Dalam tahun ini semoga bisa dinormalkan, baik itu pembayaran jasa pelayanan/jasa medis yang terlambat, maupun hak-hak lain dari tenaga di rumah sakit. Kami minta komunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah iniomunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal dari Fraksi PPP juga menjelaskan perlu hearing dengan komite untuk mendengarkan kejelasan yang terjadi, barulah setelah itu dilaksanakan lagi rapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannyaapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannya.

Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sempat meradang saat membahas insentif Covid-19, dirinya merasa jasa mereka yang berada di lini depan seperti tidak dihargai oleh pihak rumah sakit.

“Duit dikasih oleh pemerjntah pusat masak harus kembali gara-gara kelalaian dalam membuat SPJ. Masalah rumah sakit ini bukan gampang, tapi sensitif. Isu kemasyarakatan apalagi petugas medis, satu hari saja mogok, banyak orang mati,” kata Ismet.

Dari sisi Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, dirinya menyebut biasanya apabila ada dana yang dikucurkan pusat pasti berbarengan dengan juknis dan pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketidakjelasan aturan dijadikan alasan mengapa dana insentif Covid-19 dari dana BOK tidak dapat dicairkan.

“Besok tolong saat rapat lanjutan beri kami DPRD berkas aturannya. Merugi rasanya kita, dikasih duit sama pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 tetapi tidak termaksimalkan dicairkan, hanya alasan laporan SPJ telat,” ujar Mesrawati yang juga Ketua DPD PAN.

Lain lagi dengan politikus Golkar YB Parmato Alam yang sempat juga meradang, dirinya menyayangkan kenapa hak tenaga medis Covid-19 di lini depan 3 bulan tidak dibayarkan hanya alasan SPJ telat.

“Alasan yang tidak masuk akal ini menjadi bukti kalau dinas kesehatan dan RSUD tidak satu persepsi. Tidak mampu membelanjakan uang dengan baik, apalagi di saat wabah corona sekarang harusnya mereka renaga medis menjadi prioritas,” ujarnya.

Dt. Parmato Alam mengingatkan dengan tegas agar petugas di lini depan diperhatikan sekali insentif Covid-19nya. DPRD memahami sudahlah pendapatan menurunemahami sudahlah pendapatan menurun karena pandemi, daya beli juga menurun, ekonomi daerah bisa ambruk.

“Ini sebenarnya tidak harus terjadi, kenapa puskesmas bisa sampai menerima Desember sementara rumah sakit tidak? Uangnya ada, kenapa tidak bisa dibayarkan?,” tanyanya.

Sekarang ada sebanyak 2,7 Miliar insentif Covid-19 di rumah sakit yang harus dibayarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Menurut Dt. Parmato Alam, bisa dibayar tunggakan tahun 2020 kemarin yang 3 bulan.

“Dengan tegas saya minta tunggakan ini dibayarkan segera, karena ada aturan yang memperbolehkan, termasuk JM mereka yang masih menunggak hingga perwako baru dikeluarkan,” pungkasnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – siarminang.net

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,– Wali Kota Payakumbuh mengikuti video converence dengan menteri dalam negeri (mendagri) terkait percepatan penegasan batas daerah untuk penyusunan tata ruang wilayah agar memudahkan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

“Dari dua kali vidcon dengan presiden dan mendagri, sangat ditekankan sekali untuk kemudahan berinvestasi. Supaya nantinya para investor dari dalam dan luar negeri tidak ragu-ragu berinvestasi, akibat dari ketidak jelasan batas wilayah tersebut,” kata Wako Riza Falepi kepada media di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (30/04).

Oleh karena itu, Wako Riza Falepi menyebut penyelesaian batas wilayah merupakan sesuatu hal mutlak yang harus disegerakan. Mengingat saat ini pemerintah tengah kesulitan untuk dana pembangunan baik itu bersumber dari APBN maupun APBD.

“Minggu depan tim dari kemendagri akan turun kelapangan bersama tim dari pemerintah masing2 daerah untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah, agar penyusunan tata ruang dapat diselesaikan segera,” ujarnya.

Lebih lanjut Riza mengatakan, dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, saat ini pertumbuhan ekonomi baik di pusat ataupun daerah sangat tergantung pada investasi. Jadi kalau ada rencana-rencana investasi dari investor mari dukung bersama untuk geliat pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dihalang-halangi.

“Untuk itu saya mohon kepada masyarakat kalau ada yang ingin berinvestasi di daerah kita berilah kemudahan, jangan sampai jadi penghalang dengan cara-cara yang tidak baik,” ucapnya.

Dengan kemudahan berinvestasi di Payakumbuh, nanti secara tidak langsung lapangan kerja akan terbuka, angka pengangguran akan menurun dan pertumbuhan ekonomi akan naik.

“Kalau ada peluang investasi dilahan masyarakat kita, dan pihak keluarga ada yang ingin berkerja disana insyaallah akan kita perjuangkan.

Riza mengatakan sudah saatnya masyarakat berpikir untuk kemajuan bersama, serta pikirkan juga nasib anak kemakan dimasa yang akan datang, jangan ego dari kepentingan pribadi yang ditonjolkan.

“Kalau ada yang menghalangi atau mempersulit, nanti akan kita rundingkan juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bagaimana solusinya, karena ini merupakan perintah langsung dari presiden jangan sampai ada yang menghalangi investasi,”

Jadi, mulai saat ini masyarakat harus lebih menyadari akan pentingnya suatu investasi disatu daerah. Sebab kalau tidak ada investasi dan juga anggaran maka roda perekonomian tidak akan bergerak.

Imbas terburuknya angka kemiskinan akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan timbul kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat supaya bisa bertahan hidup.

“Contoh terburuknya, demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kerawanan sosial itu, kejahatan terjadi dimana-mana seperti maling dan sebagainya sehingga rasa aman untuk masyarakat itu tidak ada lagi,” ungkapnya.

Wako dua periode tersebut berharap, berilah kemudahan untuk orang berinvestasi, jangan dipersulit, agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sehingga angka kemiskinan dan pengangguran tidak ada lagi di Payakumbuh.

“Sehingga Payakumbuh maju, sejahtera dan bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang itu dapat terwujud,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Pelajari Aplikasi Sipedati, Pemko Solok Kunjungi Kota Payakumbuh. – siarminang.net

Pelajari Aplikasi Sipedati, Pemko Solok Kunjungi Kota Payakumbuh. – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Pemerintah Kota Solok dalam hal ini diwakilkan oleh Kabid Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Feri Agriadi beserta rombongan mengunjungi Kota Payakumbuh untuk melakukan sharing informasi dan mempelajari Sistem Informasi PKK dan Dasawisma Terintegrasi (SiPedati) yang ada di Kota Payakumbuh, Jumat(30/4).

Kedatangan Kabid Feri Agriadi disambut hangat oleh Staf Fungsional Dinas Komunikasi Informatika Kota Payakumbuh Rafles Susandi dan mengajak berdiskusi serta melihat secara langsung bagaimana kinerja aplikasi Sipedati.

Rafles menyebut aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Diskominfo Payakumbuh ini memiliki keunggulan seperti datanya realtime, disana berisi data PKK dan Dasawisma kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota yang sudah tersedia pada sistem yang bisa diakses kapanpun. Selain berguna untuk administrasi kegiatan, data ini juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait karena disana sudah by name by address, tersedia dalam versi WEB dan Android.

“Seluruh penggerak PKK dapat memanfaatkan aplikasi ini sehingga kegiatan mereka terlaksana baik,” kata Rafles.

Ditambahkan Rafles pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rombongan Pemerintah Kota Solok telah datang dan berkunjung ke Kota Payakumbuh.

“Semoga dari tinjauan yang dilakukan dapat memberi masukan bagi Pemko Solok yang akan membangun serta mengoperasikan aplikasi serupa. Mudah-mudahan kedepan apa yang diinginkan Pemko Solok khususnya untuk kemajuan TP-PKK nya bisa cepat terealisasi,”Pungkasnya.

Kabid Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Feri agriadi mengatakan kunjungan yang dilakukan hari ini
berawal dari permintaan ketua TP-PKK Kota Solok untuk melihat fasilitas Diskominfo Kota Payakumbuh untuk TP-PKK Kota Payakumbuh.

“Kami juga melihat di media, bahwa Kota Payakumbuh sudah melaunching aplikasi Sipedati untuk pendataan berbasis Dasawisma. Itu menjadi point penting kami mengunjungi Kota Payakumbuh untuk mempelajari hal serupa,” Ujar Feri.

Ditambahkan Feri, Dari sharing informasi tadi pihaknya akan mengajukan permintaan replikasi aplikasi Sipedati dari Kota Payakumbuh untuk diterapkan juga di Kota Solok demi kemajuan TP-PKK Kota Solok nantinya.

Diakhir kunjungannya Feri mengatakan akan kembali lagi ke Kota Payakumbuh untuk menyerahkan dokumen kerjasama.

“Semoga Kota Solok yang sebaya dengan Kota Payakumbuh ini selalu bersinergi dalam memajukan kotanya,” Pungkasnya.(humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer