Connect with us

News

Membaca hasil pilkada serentak di Sumbar

Membaca hasil pilkada serentak di Sumbar

[ad_1]

Padang, (Antaranews Sumbar) – Pelaksanaan pilkada pada empat kota di Sumatera Barat menyisakan beragam cerita mulai dari keharuan kandidat saat mendapat kabar kemenangan, perjuangan para tim sukses mengampanyekan calon hingga kisah kekalahan calon yang sedang menjabat.

Pemilihan wali kota di Padang, Pariaman, Sawahlunto dan Padang Panjang telah memberikan sinyalemen bahwa rakyat selaku pemilih amat berdaulat dan punya kuasa menentukan siapa yang layak dipilih sebagai pemimpin.

Lihat saja dari empat kota tersebut yang diikuti 12 pasang calon terdapat lima petahana yang mencalonkan diri kembali. Rupanya di tangan pemilih hanya dua orang yang mendapatkan kepercayaan kembali dan tiga lainnya harus merelakan kursi kepala daerah direbut pesaingnya yang merupakan wajah baru.

Di Padang dua petahana saling unjuk kekuatan yaitu pertarungan antara Wali Kota Mahyeldi dengan Wakil Wali Kota Emzalmi.

Setelah bersama memenangkan pilkada Padang 2014, pada pilkada kali ini mereka memutuskan berhadap-hadapan namun Emzalmi harus mengakui keunggulan Mahyeldi.

Mahyeldi yang memilih berpasangan dengan Hendri Septa dan berdasarkan hitung cepat KPU Padang menang telak dengan perolehan 212.299 suara atau 62,9 persen.

Sedangkan Emzalmi yang berpasangan dengan Desri Ayunda harus memperoleh 125.211 suara atau 37,1 persen.

Meski pun pasangan Emzalmi-Desri diusung tujuh partai yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP dan Demokrat namun tak mampu mengantarkan pasangan ini meraih kursi wali kota.

Sebaliknya pasangan Mahyeldi-Hendri yang hanya diusung dua partai yaitu PKS dan PAN berhasil meraup suara hingga 62 persen.

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai kemenangan pasangan calon Wali Kota Padang Mahyeldi-Hendri Septa sudah diprediksi sejak awal.

“Salah satunya penyebab adalah pesaingnya pasangan Emzalmi-Desri Ayunda diusung tujuh partai politik tapi tidak bisa menggerakan meisn politik dengan maksimal,” kata dia.

Ia menilai dari tujuh partai yang mengusung Emzalmi-Desri Ayunda bahkan sebagian besar terbelah dan lebih banyak mendukung Mahyeldi-Hendri.

Sementara di sisi lain, pemilih PKS dan PAN yang mengusung Mahyeldi-Hendri lebih solid dan paralel suaranya dengan dukungan kepada pasangan calon, kata dia.

Ia menyampaikan faktor paling banyak menentukan kemenangan di Pilkada Padang adalah figur Mahyeldi sebagai Wali Kota petahana.

“Mahyeldi menuai insentif politik yang lebih besar terlihat dari tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi atas perubahan pembangunan dalam empat tahun terakhir,” katanya.

Sementara di Pariaman Wakil Wali Kota petahana Genius Umar yang mencalonkan diri bersama Mardison Mahyuddin berhasil memperoleh 54,95 persen suara diikuti pasangan Mahyuddin-Muhammad Ridwan 41,18 persen dan Dewi Fitri Deswati-Pabrisal 3,87 persen.

Genius yang diusung lima parpol yaitu Partai Golkar, Partai PPP, Partai PAN, PDIP, Partai Bulan Bintang maju bersama ketua DPRD Pariaman Mardison Mahyuddin yang juga menjabat ketua Golkar Pariaman.

Pesaingnya Mahyuddin juga bukan wajah baru karena pernah menjabat sebagai Wali kota di daerah yang berjuluk kota Tabuik itu. Sedangkan wakilnya M Ridwan merupakan politisi muda PKS yang pernah menjabat sebagai ketua PKS Pariaman.

Kemudian calon Wali Kota Dewi Fitri merupakan satu-satunya calon perempuan pada perhelatan pilkada serentak di empat kota yang berpasangan dengan Pabrisal.

Lain halnya di Padang Panjang yang diikuti empat pasang calon dua petahana yaitu Wali Kota Hendri Arnis dan Waki Wali Kota Mawardi harus merelakan kursi wali kota kepada pesaingnya.

Hendri Arnis yang berpasangan dengan Eko Furqani hanya meraih 36,30 persen suara atau harus mengakui keunggulan pendatang baru Fadly Amran-Asrul yang meraih 39,62 persen suara.

Sedangkan Wakil Wali Kota petahana Mawardi yang maju bersama Taufik Idris memperoleh 16,54 persen suara dan pasangan Rafdi M Syarif-Ahmad Fadli meraih 7,54 persen suara.

Hal serupa juga terjadi di Sawahlunto. Pasangan petahana Ali Yusuf-Ismed yang mencalonkan diri kembali harus takluk dan mengakui kemenangan Deri Asta-Zohirin Sayuti.

Ali Yusuf-Ismed yang sudah menjabat wali kota satu periode hanya mendapat dukungan 33,70 persen, Deri Asta-Zohirin Sayuti 47,08 persen dan Fauzi Hasan -Dasrial Ery 19,21 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF) Riset dan Konsultan, Edo Andrefson kunci kemenangan Calon Wali Kota Pariaman Genius Umar adalah figur yang kuat dan memiliki basis yang merata di empat kecamatan yang ada.

Figur keduanya cukup kuat, satu wakil wali kota, satu ketua DPRD , apalagi genius dikenal sebagai sosok intelektual dan perencana kota, kata dia.

Sedangkan di Padang Panjang ia melihat isu yg berkembang soal kinerja dan beberap kasus yang terjadi menggerus suara pertahana.

Karena kotanya kecil jadi pertarungan ini dimulai dari siapa yang bisa mengkondisikan relawan dan masyarakat lebih awal, kesiapan ini yang dimiliki Fadly Amran – Asrul, ujarnya.

Ia juga menilai Wakil Wali Kota petahana di Padang Panjang juga terlambat membangun basis dan relawan dan di kota yang berjuluk Serambi Mekkah ini juga modal menjadi alasan penentu kemenangan.

Di Sawahlunto ia menganalissi kekalahan petahana terjadi karena dianggap belum berhasil melanjutkan ide pembangunan Wali Kota sebelumnya Amran Nur.

Selain itu kasus yang ada di sekeliling Ali Yusuf juga turut menggerus suara dan Deri asta berhasil merebut basis suara di Talawi yang jumlah pemilihnya besar, kata dia.

Berkaca dari kekalahan tiga petahana tersebut tersirat pesan masyarakat menjadi pemegang kedaulatan yang menentukan siapa yang layak menjadi pemegang tampuk pemerintah kota.

Jika calon tersebut dinilai memiliki karya nyata maka diberikan kesempatan untuk memimpin kembali, namun jika tak tampak hasil kerja bersiaplah untuk diganti dengan kandidat lain.



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer