Connect with us

News

Pendidikan Pemilu Sejak Dini, KPU Fasilitasi Pilkatos SMAN 1 Lubuk Sikaping

Pendidikan Pemilu Sejak Dini, KPU Fasilitasi Pilkatos SMA 1 Pasaman


Senin, 27 Agustus 2018 – 15:15:20 WIB – 136

Pemilihan ketua osis sma 1 pasaman, Senin (27/8)

PASAMAN — Demi meningkatkan kepedulian generasi muda serta Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Pasaman memfasilitasi kegiatan pemilihan Ketua Osis SMA N 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Senin, (27/8/2018).

Pelaksanakan pemilihan ketua OSIS (Pilkatos) merupakan kegiatan tahunan siswa. Untuk pelaksanaan kegiatan Pilkatos kali ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, karena Pilkatos di beberapa Sekolah Menengah Atas di Lubuk Sikaping saat ini dilaksanakan sebagaimana hal nya penyelenggaraan Pemilu yang sesungguhnya. Boleh disebut Pilkatos merupakan miniatur Pemilu.

“Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang berdemokrasi melalui ajang Pilkatos ini merupakan salah satu bentuk kegiatan KPU go to school hasil kerjasama KPU Kabupaten Pasaman dengan pihak sekolah,” kata Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Rodi Andermi kepada MinangkabauNews.com Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Rodi, ini adalah kegiatan Pilkatos berkesinambungan yang dilaksanakan beberapa SLTA yang ada di Pasaman. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga sudah dilaksanakan di SMKN 1 Lubuk Lubuk Sikaping dan MAN 1 Lubuk Sikaping.

“Kami berharap siswa-siswa yang saat ini bertugas sebagai TPS di Pilkatos bisa menjadi penyelenggara yang sebenarnya nanti di Pemilu serentak tahun 2019, sehingga tidak Sulit lagi untuk dapat memahami dan menyelenggarakan pemilu yang sebenarnya,” ujar Rodi Andermi.

Kepala Sekolah SMAN 1 Lubuk Sikaping, Lisman, S.Pd melalui Guru Koordinator OSIS, Dra. Marfida, M.Si mengatakan bahwa pihak Sekolah merasa puas dan banyak manfaat yang didapat, “kegiatan ini diharapkan bisa melatih siswa dalam ikut serta berdemokrasi, karena mereka akan jadi pemilih pemula pada Pemilu Serentak 2019 yang akan datang,” ujar Marfida.

Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis, Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Pasaman, Juli Yusran, S.Ag, MSi menambahkan, PILKATOS Siswa SMAN 1 Lubuk Sikaping, hendaknya dapat menjadi contoh bagi siswa lainnya khususnya di lingkungan sekolah se-Kabupaten Pasaman.

PILKATOS ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pemilih pemula terhadap proses demokrasi secara lebih luas, dalam konteks berbangsa dan bernegara, seperti kepedulian terhadap proses PILEG 17 April 2019 yang akan datang.

“Tak kalah pentingnya dari pembudayaan berdemokrasi dalam memilih pemimpin, tentu pada kualitas pilihan itu sendiri. PILKATOS semoga menjadi ajang seleksi yang dapat diandalkan untuk menghasilkan pemimpin OSİS yang berkualitas dan melahirkan calon pemimpin masa depan,” ujar Yusran.

“Terkait dengan dilaksanakannya Pemilihan Ketua OSIS (Pilkatos) SMAN 1 Lubuk Sikaping periode 2018/2019, KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana pilkatos tahun yang lalu selalu siap sedia membantu panitia Pilkatos dalam melaksanakan tugasnya. Pesta demokrasi dilingkungan sekolah merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang Demokratis. Pilkatos merupakan bentuk mini dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Juli Yusran. (M. AFRIZAL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag:

Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas

Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas

Oleh: Abdullah Amrin, SE.,M.M.

Bencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan…

Hingga Hari Ketiga Pencarian Bocah Hilang di Pasbar Belum Membuahkan Hasil

Hingga Hari Ketiga Pencarian Bocah Hilang di Pasbar Belum Membuahkan Hasil

PASAMAN BARAT – Fahri, bocah umur 8 tahun yang dilaporkan hilang sejak Selasa (14/8/2018) sore, masih belum ditemukan…

Pastikan HUT Padang 349 Spesial, Sekwan Lakukan Sejumlah Persiapan

Pastikan HUT Padang 349 Spesial, Sekwan Lakukan Sejumlah Persiapan

PADANG – Meriahkan HUT Kota Padang ke-349, DPRD dan Pemko Padang akan menggelar rapat paripurna sidang istimewa di Aula…

Makna Berkurban bagi Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar

Makna Berkurban bagi Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar

PADANG — Idul Adha menjadi momen yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat muslim di Indonesia, termasuk…

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

POLITIK – Kunjungan bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Maruf Amin ke Arab Saudi dinilai hanya untuk menunaikan…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer