Pengurus Bakor KAN Sumbar Dikukuhkan Di Talu

PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno, kukuhkan kepengurusan Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN) Sumatera Barat di Rumah Gadang Tuanku Bosa Talu, Kabupaten Pasaman Barat, Jum’at (20/7/2018).

Pengukuhan Bakor KAN tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Nomor AHU 0005553. AH 0107 tahun 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukun Bakor KAN Sumatera Barat.

“Semoga, yang dikukuhkan hari ini bisa menjalankan tugas dengan baik serta bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan,” harap Irwan Prayitno.

Adapun pengurus Bakor KAN Sumatera Barag terserbut ialah Ketuai dr. Yizirwan Rasyid dt. PGP Gajah Tongga, Ketua II Basrizal dt. Penghulu Basa, Ketua III Drs. Nazar Ikhwan dt. Imbang Langik, ketua IV Ir. Surtaveri dt. Rajo Pangulu serta sembilan Orang anggota lainnya.

Disampaikan Ketua Bakor KAN Sumbar, dr. Yizirwan Rasyid dt. PGP Gajah Tongga, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, dimana penerapan Undang-Undang ini berimplikasi kepada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pemerintah nagari di Sumbar menjadi tidak relevan lagi, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dengan melahirkan Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 tahun 2018 yang menjadi acuan mengatur Tata Kelola Nagari bagi kabupaten/kota di Sumbar.

“Bakor KAN adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat fungsional, berfungsi sebagai lembaga pendamping yang indenpenden dalam melakukan fungsinya sebagai “steering” bukan “managing” Kelembagaan Adat Nagari (KAN),” ujarnya.

Ia juga menyampaikan beberapa visinya yang akan dicapai selama menjalankan tugas sebagai ketua umum Bakor KAN kedepanya.

“Kita akan mewujutkan Nagari-nagari yang aman, tertib dan sejahtera di Sumatera Barat. Sesuai kultur adat yang khas sebagai mana nagari yang berazaskan adat sa lingka nagari, sepanjang tidak bertentangan dengan adat sa batang panjang (Adat ba sandi syarak, syarak ba sandi kutabulllah) yang berlaku se alam minang kabau yang selaras serta dapat disingkronkan dengan petaturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya. [Red]

Topik: bakorkan, Pasbar, Sumbar, talu

Berita Terkait