Connect with us

Pariaman

IMM Pariaman dan Padang Pariaman Peduli Korban Banjir Solok – siarminang.net

IMM Pariaman dan Padang Pariaman Peduli Korban Banjir Solok – Beritasumbar.com

Pariaman,siarminang.net,-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman melaksanakan aksi sosial peduli terhadap korban banjir Solok.
Kegiatan aksi sosial itu dilaksanakan di jalan protokol Kota Pariaman, Senin, 18 Januari 2021.

Ketua Umum PC IMM Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman Ranggi Armayadi mengatakan, bahwa akhir-akhir ini banyak bencana yang menimpa di daerah Indonesia.
Salah satu diantaranya Banjir di wilayah Kota dan Kabupaten Solok Sumatra Barat,beberapa waktu lalu,yang mengakibatkan merendam ratusan rumah warga dan fasilitas umum lainnya.

Menanggapi kejadian musibah banjir itu, dengan tajuk IMM Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman Peduli Banjir Solok dengan turun kejalan mengetuk pintu kepedulian dan membuka kesempatan kepada masyarakat pengguna jalan untuk mengulurkan tangan membantu meringankan para korban banjir tersebut.

“Aksi sosial kemanusiaan dan solidaritas ini dilakukan selama 2 hari dibeberapa titik di kota Pariaman dan Objek wisata Pantai.

Lebih lanjut Ranggi Armayadi menuturkan saya mewakili PC IMM Kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman menyampaikan ucapan terima kasih kepada kader IMM Kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman dari semua komisariat yang telah berpartisipasi”
kata Ranggi Armayadi

“Hari ini kita turun ke jalan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial.
Demi mengimplementasikan nilai-nilai humanitas yang menjadi ciri kader IMM.”
Jelas ranggi

Beberapa kader IMM yang ikut berpatisipasi yaitu Afdhal, Rendi Jultra Handika, Nova Novita, Ririn Wahyuni, Rida Sita Dewi, Imelia, Nadia Azahra, Siti Farhatul Husna, Farhan Maulana, Riki Efendi, Sherly Sinta Dewi, Aburahman Sayuti, Fransiska Riana, Arozak Prasetya, Anggraini Puspa Wardani, Suci Fitria Erni, Dian Laras Fitriani dan Bima Putra selaku konseptornya.

Sementara itu hasil penggalangan dana sebanyak Rp 3.200.000,- berbentuk paket sembako dan baju layak pakai sebanyak 8 pack tersebut telah diserahkan langsung kepada korban banjir Solok,melalui pendistribusian ke Pengurus PC IMM Solok di sekretariat pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Solok, Pada hari Rabu 20 Januari 2021, pungkasnya. (Andra)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pariaman

Aktivis LIMAPIA Kecam Oknum Penyalahgunaan Jabatan di Sumbar – siarminang.net

Beredar Informasi Ada Pulau di Jual, Ini Komentar LIMAPIA – Beritasumbar.com

Pariaman,siarminang.net,-Indonesia pada tahun 2020 terjadi bencana yang sangat mempengaruhi siklus pertumbuhan baik di ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat sampai kepada hal pendidikan sebagai generasi penerus negara untuk bersaing dengan bangsa lainnya, tentunya hal ini tidak menjadi keinginan bersama. Oleh karena itu pemerintah pusat sampai kepada lembaga-lembaga lain bekerjasama mempercepat penanganan untuk keluar kasus corona ini.

Pemerintah telah hadir dengan mengadakan bantuan sosial sampai kepada penanganan secara cepat untuk menghilangkan dan menghambat virus tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan banyaknya oknum-oknum yang menjadikan wabah ini menjadikan pemasukan pribadi atau golongan, contohnya untuk bansos masyarakat di korupsi oleh salah satu Kementerian yang ada di kabinet presiden Jokowi, serta adanya korupsi alkes untuk penanganan corona.

Salah satu organisasi kemahasiswaan Lingkaran Mahasiswa piaman (LIMAPIA) sebagai Mahasiswa untuk agent of control Sosial angkat bicara terkait dugaan Korupsi yang ada di provinsi Sumbar atas analisis dan kajiannya yang bersumber dari temuan BPK laporan keuangan penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020 di provinsi Sumatra Barat.

Rahman salah seorang aktivis LIMAPIA kepada siarminang.net beberapa hari lalu menyampaikan, “saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi yang telah hadir dan antusias untuk membantu masyarakat akan penanganan covid 19 akan tetapi saya sangat mengecam dengan kejadian apa yang ditemukan oleh BPK atas audit keuangan penanggulangan covid 19 tahun 2020 hal ini benar laknat dan tidak mempunyai kemanusiaan atas perilaku dengan dugaan markup atau dugaan korupsi pengadaan Alkes yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Selain itu hasil kajian kami sebagai mahasiswa agent of control sosial pemerintah Sumbar harus segera memberikan hukuman atau pemberhentian terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaangunaan anggaran covid 19 sebesar 150M dan dikembalikan 10 milyar. Hal ini kami melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oknum yang mempunyai kekuasaan untuk menyalurkan dana covid 19. Kami menganalisis atas perbuatan tersebut oknum harus diberikan sanksi administratif atau harus diberhentikan sekarang juga sebab telah melanggar PMK 43 tahun 2020 yang seharusnya memberikan pembayaran secara langsung harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai aturan pemprov Sumatra Barat yang tidak memberikan pembayaran secara tunai sebab akan menjadi prasangka itu menjadi liar, maka saya sangat setuju kepada pemprov Sumbar yang telah menghambat peluang dalam hal Korupsi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala BNPB sebagai pemimpin pusat untuk para pemimpin lembaga BPBD mempunyai kekuaasan untuk memberikan sanksi administratif atau pemberhentian terhadap pejabat BPBD yang melanggar aturan penggunaan anggaran melalui APBN yang digunakan.

Rahman juga mengatakan pejabat BPBD yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan harus segera diberhentikan apalagi adanya temuan BPK yang mengatakan adanya indikasi dan dugaan yang dilakukan oleh pejabat BPBD sumbar yang telah memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan alkes di provinsi Sumatera barat dengan adanya dugaan temukan beberapa PT yang belum memiliki ke profesional atau mempunyai rekam jejak yang jelas.

Kepala BNPB harus cepat dan sigap dalam hal ini dan harus berkordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait temuan BPK yang merugikan anggaran negara apalagi ini dalam pemulihan ekonomi negara secara cepat yang dapat membantu masyarakat sumbar untuk membantu proses pengembalian dana covid 19 yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi dengan angka keuangan miliaran rupiah.

Rahman juga mendesak BNPB dapat membantu dan memberhentikan oknum yang terlibat secara transparan dalam memproses laporan dugaan Pejabat BPBD sumbar yang tidak manusiawi ini, dan ia juga berharap Bapak Mahyeldi dan Audy sebagai pejabat Pemprov yang baru saja terpilih dan sudah berputar-putar ke seluruh pelosok sumbar tentu ia telah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sumbar,. Oleh karena itu kami berharap pembuktian Pemprov Sumbar untuk hadir dan menolong masyarakat sumbar, ujar aktivis Limapia.



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – siarminang.net

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng Kompak (GMK), dimana organisasi yang ada di Sumatera Barat yàng bersekretariat di Kota Padang setiap bulanya dilakukan rapat kerja(raker), dan kali ini dilaksanakan di Pasir Jambak Kota Padang.

GMK yàng berorientasi berbagai  kegiatan sosial kemasyaraktan itu sampai tahun keempat semenjak dideklasikan di Kota Padang semakin kompak dengan capaian hingga 150 orang anggota yang terdaftar dan tergabung di dalam organisasi tersebut.

Ketum ( Ketua Umum) Etika Khair  mengatakan GMK merupakan organisasi yang berbasis serta orientasi kepada sosial masyarakat dengan program kerja bakti sosial, olahraga, keagamaan dan jalin silaturahmi antar sesama anggota serta masyarakat dalam menciptakan kebersamaan, kekompakkan dengan mengedepankan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat serta menunjukkan nilai nilai positif.

Organisasi yang berazazkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan sesuai undang undang dasar  dengan Ad/Art organisasi.

Kegiatan organisasi GMK merupakan organisasi non politik apalagi politik praktis, GMK lebih mengedepankan Jalin silaturahimi antar lembaga masyarakat dan para anggota yang terlibat, sehingganya GMK akan terus berpacu dalam pengembangan hingga ke daerah daerah Se-Sumatera Barat.

“Logo Minang Kompak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Solid dalam berorganisasi yang telah terhimpun dalam Grup,” kata Etika. Pada kegiatan tersebut tampak kekompakkan pengurus,  Sekretaris dan Bendarhara Srikandi organisasi Wirdawati sebagai Sekrataris dan Raudah pengelola Keuangan organisasi. (Syamsul)



Sumber

Baca Selengkapnya

Pariaman

LIMAPIA Minta SKB 3 Menteri Direvisi – siarminang.net

Beredar Informasi Ada Pulau di Jual, Ini Komentar LIMAPIA – Beritasumbar.com

Pariaman, siarminang.net,- kasus demi kasus dalam dunia pendidikan mulai terviralkan khususnya terjadi pada salah satu sekolah yang berada di provinsi sumatra Barat yang dikabarkan bahwa seorang peserta didik mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak didapatkannya.

Namun atas catatan kejadian dunia pendidikan mendapatkan respon dari seluruh lapisan pemerintah sampai kepada masyarakat Indonesia, sehingga tiga menteri merespon dan mengeluarkan surat keputusan bersama yakni menteri pendidikan, menteri agama, mentri dalam negeri yaitu tentang PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKANDI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAHPADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
.
Putra atau yang dikenal dengan Rahman selaku Lingkaran Mahasiswa Piaman mengatakan SKB3 menteri terkait seragam dan atribut civiitas pendidikan ini akan menjadikan suatu kontroversi dan bahkan bisa kegagalan Undang-Undang sistem pendidikan Nasional terutama pasal 1 point 1, 2 dan 3. Selain itu Undang-Undang SISDIKNAS yang mempunyai tujuannya yang tertera pada pasal 3 menjadikan peserta didik menjadi beriman dan bertakwa serta menghilangkan haknya khusus untuk peserta didik mendapatkan ajaran yang sesuai dengan pasal 12.

Selain UU 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ada peraturan menteri pendidikan No 21 tahun 2015 trntang gerakan pembudayaan karakter disekolah sebagai dasar sekolah membuat kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif yang diatur pasal 1 point 1 dan 3 serta pasal 4 tentang etika, estetika dan sopan santun.

Lalu ia menambahkan bahwa SKB3 menteri agama, mendikbud, dan mendagri ia mengkhawatirkan ketika tidak diberikan kesempatan sekolah dalam hal seragam dan atribut untuk mengatur pemakaian seragam sekolah sebab kita ketahui bersama bahwa zaman ini kenakalan remaja sedang eksis dikalangan pelajar, sehingga jika SKB3 tersebut yang dikhawatirkan adalah masalah hak peserta didik, pendidik, dll serta kepercayaan yang dianut makan poin-point tersebut agar diubah atau dikecualikan pada hal kepercayaan, tetapi tetap mempunyai nilai etika, estetika dan sopan santun.

Rahman menutup statmen meminta kepada Menteri terkait yang mengeluarkan SKB 3 Kementerian untuk mengubah poin tersebut dengan penggunaan seragam dan atribut dengan dimasukkan kata sesuai dengan Undang-undang SISDIKNAS dan peraturan menteri pendidikan no 21 tahun 2015 tentang gerakan pembudayaan karakter sekolah sehingga ke khawatiran kami selaku mahasiswa tidak terjadi akan kenakalan remaja sebab sudah di bentengi kebiasaan mulai dari jenjang pendidikan dan masyakat serta mengajak Organisasi kemasyarakatan, Guru, Organisasi kepemudaan, Organisasi kemahasiswaan untuk menjadi garda terdepan untuk menjadi generasi bangsa yang memiliki etika, estetika dalam berpakaian dan sopan santun dalam berbangsa dan bernegara. ujarnya Selaku LIMAPIA



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer