Connect with us

News

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Sikap Politik Generasi Milenial

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Keputusan Politik Kaum Muda


Diskusi Forum Berbagi Anak Muda Sumatera Barat di Kubik Koffie, Padang, Jumat (24/8).

PADANG – Perkembangan dunia era digital memperlihatkan semakin meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan anak muda di berbagai sektor. Dengan jumlah demografi yang membesar tak bisa dihindari pengaruh dan peran anak muda di Indonesia juga semakin kuat. Hal itu akan terjadi pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang di mana suara pemilih muda berkisar 40 persen.

Pegiat gerakan kewirausahaan sosial, Dimas Oky Nugroho, menyatakan kelimpahan bonus demografi dimana populasi usia produktif yang besar harus dapat digunakan secara optimal menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan politik Indonesia.

Dimas yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini mengatakan persepsi dan pemahaman terhadap para calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada Pilpres 2019 di kalangan pemilih muda harus menjadi fokus perhatian Jokowi sebagai capres petahana dan Prabowo sebagai capres penantang. Persepsi inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan-keputusan politik anak muda saat hendak mencoblos.

“Terdapat sejumlah pertimbangan yang khas anak muda era digital dalam mengambil sebuah keputusan politik untuk memilih calon yang mereka percaya. Faktor persepsi kedekatan, komunikasi dan gaya yang simbolik anak muda kekinian bisa saja menjadi faktor. Namun yang terpenting di mata anak muda sebenarnya adalah faktor ketersediaan kebijakan riil yang pro penguatan pemberdayaan anak muda. Dalam hal produksi kebijakan, jika jeli, Jokowi sebagai petahana memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar oleh anak muda”, ujar Dimas doktor politik alumni UNSW Sydney, Australia ini di Padang saat bertemu dengan komunitas-komunitas kreatif Kota Padang, Jumat (24/8).

Diskusi bertema Forum Berbagi Anak Muda Sumatera Barat bertempat di Kubik Koffie Padang ini menampilkan pula anak muda Wali Kota terpilih Padang Panjang, Fadly Amran, yang berusia 30 tahun dan tokoh muda pengusaha kopi, Pebriansyah, yang juga seorang pakar ekonomi kreatif berbasis argo.

Dimas menjelaskan meski peluang Jokowi lebih berpeluang mendapatkan kepercayaan politik dari pemilih muda. Namun ia mengingatkan sosok capres pesaingnya Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno memiliki daya tarik pula di mata anak muda.

“Jokowi dapat menggunakan kebijakan yang populis di mata anak muda khususnya di bidang pendidikan, kewirausahaan dan pariwisata serta kelautan. Pendekatan simbolik pencitraan sebaiknya ditinggalkan karena meski dianggap kerap simplifikatif namun generasi milenial era digital ini sesungguhnya memiliki pertimbangan objektif yang bijak dalam melihat kiprah dan ketulusan para calon pemimpin”, tambah Dimas yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kantor Kepresidenan ini.

Dimas menilai provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang cepat tanggap dalam merespon arah zaman dan bonus demografi ini selain Jawa Timur. Ia menunjuk terpilihnya sejumlah kepada daerah muda seperti di Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang Panjang baru-baru ini. Harapannya kepala daerah muda ini harus bisa konsisten membuat kebijakan-kebijakan yang progresif membenahi kualitas pelayanan publik dan memperkuat keterlibatan anak muda dalam proses pelaksanaan pemerintahan kelak.

Sementara, Wali Kota terpilih Padang Panjang, Fadly Amran, mengatakan meningkatnya partisipasi dan peran anak muda usia produktif ini tentunya menguntungkan Indonesia.

“Banyaknya anak muda yang mau bekerja dan memberikan prestasi bagi bangsa ini tentunya harus segera diakomodir dan difasilitas kepentingannya. Mereka harus diarahkan untuk kemajuan bangsa dan negaranya”, ujar Wali Kota tamatan Washington State University, Seattle, Amerika Serikat ini.

“Bagi saya, anak-anak muda kita harus pula ditingkatkan kepercayaan diri dan integritasnya. Bahwa, pada prinsipnya, apapun profesinya mereka harus dapat melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakatnya,” jelas Fadly yang juga Ketua Komite Nasional Pemudia Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat.

Fadly menyatakan ia pun akan menggunakan inovasi dalam membangun daerahnya serta menyesuaikan dengan tren digital. Namun menegaskan bahwa potensi pembangunan Padang Panjang ke depan harus selaras dengan semangat spiritualitas dan keagamaan yang khas dan kuat di daerah tersebut.

“Pembangunan dan kemajuan suatu daerah tetap harus berpijak pada fondasi nilai-nilai sosial relijiusitas, budaya dan prospek sosial ekonomi ke depan. Targetnya adalah agar anak-anak muda lokal dapat berperan lebih besar”, ujarnya.

Hal itu diaminkan oleh pembicara lainnya, Pebriyansah yang juga Direktur Nusantara Argo International Coffee. Ia mengatakan bahwa anak muda hari ini harus dapat bekerja multitasking dan berupaya membangun jaringan luas. Anak muda dengan berbagai potensinya harus mampu beradaptasi di berbagai sektor, khususnya kewirausahaan, sosial ekonomi, sosial politik, serta sosial budaya. Dalam iklim persaingan era global, anak muda Indonesia harus belajar bagaimana berkompetisi secara cerdas dan tangguh.

“Bagi saya semakin banyak anak muda Indonesia bergerak di bidang entrepreneurship maka semakin berpeluang maju Indonesia dan warganya pun semakin mandiri. Negara harus sungguh-sungguh mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong dan memperkuat kompetensi anak muda kita,” ujar Pebriansyah.

Tanpa kebijakan yang konkret untuk pemberdayaan dan pendampingan bagi kewirausahaan anak muda maka menurut Pebri partisipasi politik di Indonesia akan kosong makna dan tak akan mampu menggerakkan kesejahteraan sosial secara nyata.

Diskusi ini bekerja sama dengan Opini.Id sebagai platform media yang mendukung partisipasi aktif anak muda ini dihadiri oleh anak muda dan komunitas kreatif dari berbagai latar belakang di Kota Padang. (rel)

POLITIK – Partai Nasdem mengaku belum mengetahui apakah benar bakal calon wakil presiden (cawapres) Kiai Maruf Amin…

YOGYAKARTA – Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar temu nasional warganet…

PASAMAN BARAT – Dalam rangka menyambut Hut RI ke 73, Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Partai Aamanat Nasional (PAN) …

PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) sosialisasikan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup…

PASAMAN – Jumlah peserta dan hewan qurban tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikatakan Dedi…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer