Connect with us

News

Pilkada Solok dan Solok Selatan terancam gagal

Pilkada Solok dan Solok Selatan terancam gagal


Padang (ANTARA) – Pemilihan kepala daerah pada dua kabupaten di Sumatera Barat, masing-masing Solok Selatan dan Solok, terancam gagal karena tidak memiliki anggaran yang mencukupi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Amnasmen di Padang, Selasa mengatakan, sebenarnya ada tiga daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada, namun satu daerah sudah ada kesepakatan.

“Tanah Datar, besaran anggarannya sudah ada titik temu. Namun NPHD belum ditandatangani karena bupati daerah itu masih cuti,” ujarnya.

Sementara Solok selatan dan Kabupaten Solok masih belum menemukan titik terang, antara jumlah anggaran kebutuhan KPU dengan yang disetujui Pemkab.

“Pemprov dan KPU provinsi sudah mencoba memfasilitasi hal itu, bahkan pembahasan dengan Solok Selatan sampai jam 12 malam kemarin masih dibahas,” katanya.

Hingga saat ini dua daerah tersebut masih melakukan pembahasan. Diharapkan bisa segera dituntaskan dan NPHD bisa ditandatangani.

“Jika tidak tuntas Selasa ini, maka Kamis depan akan dipanggil ke Jakarta. Kemungkinan penandatanganan NPHD di sana nanti,” katanya.

Sebelumnya KPU Solok Selatan mengajukan anggaran pilkada sebesar Rp26 miliar, namun baru disetujui Rp14 miliar oleh Pemkab. Untuk Kabupaten Solok jumlah anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp28 miliar dan Pemkab baru menyanggupi Rp17 miliar.

“Kami sudah mencoba merasionalisasi dan di angka Rp21 miliar memang harus difasilitasi, kalau tidak akan berpotensi tidak ada pilkada di Solok Selatan. Mau tidak mau harus dipenuhi angka tersebut,” katanya.

Amnasmen menyebut sudah minta pada dua pemerintah daerah itu, jika tidak mampu memenuhi anggaran yang dibutuhkan, agar menyampaikannya dalam jawaban surat kepada KPU. Surat itu akan disampaikan ke pusat.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Berita

Mari Kita Boikot Produk Prancis! – Fadli Zon

Fadli Zon Kritik Presiden Emmanuel Macron: Mari Kita Boikot Produk Prancis!


Pernyataan Presiden Menteri Prancis Emmanuel Macron menuai banyak kritikan dari awak media hingga warga Muslim di seluruh dunia.

Dilansir dari The Guardian, Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan menurunkan publikasi karikatur Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi.

Gayung pun bersambut. Macron dikecam melalui protes-protes internasional, serangan siber dilancarkan ke situs-situs Prancis, dan sejumlah tokoh tak tinggal diam.

Salah satunya yaitu politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik Macron melalui akun Twitter-nya dengan seruan untuk memboikot produk

“Pernyataan Presiden Prancis Macron telah melukai banyak umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pemimpin negara yang Islamophobia diskriminatif dan rasis. Mari kita boikot produk-produk Prancis!”

Pernyataan Macron tersebut merupakan buntut dari kasus pembunuhan Samuel Paty, guru SMA di Perancis, sekitar 12 hari yang lalu.

Samuel yang mengajar pelajaran sejarah dan geografi diserang remaja berusia 18 tahun pada Jumat 16 Oktober 2020.

Remaja tersebut tewas ditembak polisi tak lama kemudian.

Di depan para muridnya, Samuel memamerkan karikatur dari majalah satir Charlie Hebdo dalam diskusi tentang kebebasan berpendapat.

Sebelum menunjukkan karikatur tersebut, Samuel dikabarkan mempersilakan murid-muridnya yang beragama Islam untuk meninggalkan kelas jika mereka ingin.

Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumahnya saat penyerangan terjadi.

“Dia menderita banyak luka di kepala…dan kepalanya telah dipenggal,” ujar Jean-François Ricard, jaksa anti-terorisme Prancis, sebagaimana dikutip PORTAL JEMBER dari The Guardian.

Pernyataan Macron juga mendapat peringatan dari Iran yang mengatakan bahwa responsnya terhadap pembunuhan tersebut “tidak bijak”.

Dilaporkan televisi negara Prancis bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menuduh Prancis sebagai promotor kebencian terhadap Islam yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gérard Darmanin mengatakan bahwa lawan mereka adalah ideologi, bukan agama.

Darmanin menambahkan bahwa mayoritas umat Islam di Prancis sudah menyadari bahwa mereka yang paling dipengaruhi gelombang ideologi dari Islam radikal.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer