Connect with us

Payakumbuh

Rezka Oktoberia Serap Aspirasi Anak Muda Milenial Luak Limopuluah – siarminang.net

Rezka Oktoberia Serap Aspirasi Anak Muda Milenial Luak Limopuluah – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Dapil Sumbar II Rezka Oktoberia menyerap aspirasi anak-anak muda generasi milenial di wilayah konstituennya dalam rangka Reses masa persidangan kedua tahun 2020-2021 di Restoran Martabak H. Wan, Koto Nan Ampek, Senin (21/12).

Hadir Ketua KNPI Kabupaten Limapuluh Kota Desmar A Yudi, Mantan Ketua KNPI Kabupaten Limapuluh Kota Bambang Nasrul, Ketua GP Ansor Roziwan, Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh Ade Vianora, Ketua PORBBI Robby Setiady, dan perwakilan OKP se Luak Limopuluah.

Dihadapan generasi muda itu, Rezka yang merupakan putri asli Luak Limopuluah bercerita tentang pengalaman, pahit manis kisahnya bagaimana meniti karirnya hingga menjadi anggota DPR-RI seperti saat ini dihadapan generasi milenial Luak Limopuluah.

Untuk mencairkan suasana dan memberikan sisi edukasi kepada generasi muda yang dicintai Rezka itu, ada sesi tanya jawab berhadiah bingkisan menarik bersama Rezka seputar ilmu kenegaraan seperti apa fungsi DPR, fungsi organisasi, hingga siapa tokoh yang pernah menjabat di Indonesia ini.

Menurut Rezka, anak-anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan, di tangan mereka dititipkan estafet kepemimpinan kedepan. Menurut wanita 40 tahun itu, Luak Limopuluah akan segera menuju masa regenerasi kepempinan, bukan tidak mungkin generasi muda aktif, kreatif, dan tangguh menjadi bupati dan wali kota dalam beberapa waktu kedepan.

“Kondisi pandemi mempersulit kita mencari kerja, tapi perjuangan tak terhenti sampai disitu, harus jadikan ini semangat untuk berinovasi dan berkreasi demi menciptakan sumber daya manusia yang kuat. Berikan kontribusi terbaik bagi kampung kita dan bisa menghasilkan yang terbaik bagi provinsi kita,” kata Rezka.

Rezka juga mengajak anak-anak muda agar dapat memberikan dukungan mereka kepada Rezka, karena saat ini dalam sejarah Luak Limopuluah, baru kali ini memiliki jembatan, ada Rezka yang menjadi penyambung suara rakyat ke pemerintah pusat.

“Dukungan buat Rezka bisa diberikan dengan segala cara, baik lewat media sosial, kita aktif disana, bahkan bisa melalui suara anak-anak muda via pemberitaan di media massa,” kata Rezka.

Ketua KNPI Kabupaten Limapuluh Kota Desmar A Yudi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Rezka Oktoberia, seorang Srikandi Luak Limopuluah yang sudah menjadi anggota DPR-RI. Menurutnya sejarah baru ini harus disambut baik oleh generasi muda karena dengan adanya Rezka di Senayan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan daerah.

“Uni Rezka adalah ujung tombak kita ke pusat, kita cuma berpesan agar Ni Rezka jangan sampai lupa dengan kondisi anak muda di daerah, kompleksitas problem dan dinamika anak muda, butuh support penuh dari Rezka sebagai anggota DPR-RI,” pungkas Desmar.(tim)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – siarminang.net

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Pada minggu terakhir bulan ramadhan 1442 H tahun ini, Tim Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) merupakan Tim khusus yang dibentuk polres yang personilnya gabungan dari beberapa satuan kerja di Polres Payakumbuh. Dalam pelaksanaan operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan, tim ini bekerja sama dengan Satpol PP payakumbuh.

Sementara Tim 7 adalah tim gabungan Pemko Payakumbuh terdiri dari beberapa OPD, TNI, Polri, PM, dan Kejaksaan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota guna melakukan penegakan terhadap Perda-Perda Kota Payakumbuh.

Dalam razia ini tim mengunakan metode yang lebih represif, artinya jika ditemukan pelanggar terhadap prokes maka akan didata diberikan sanksi sosial/denda dan apabilla ditemukan pelanggar yang telah lebih 1 kali maka diajukan untuk sidang tipiring sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pada hari Kamis (6/5) kemaren, dilakukan dua kali giat yaitu pada pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB Razia dilakukan oleh Tim KRYD yaitu penegakan Yustisi Prokes di Kantor Pemerintahan serta melakukan penindakan pada warung kelambu/rumah makan yang berjualan pada siang bulan ramadhan.

Pada kantor-kantor pemerintahan, Tim KRYD memantau tingkat kepatuhan prokes di Kantor Samsat Kota Payakumbuh, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor PDAM yang mana pada umumnya di tempat-tempat tersebut sudah mematuhi prokes, hanya ditemukan 1 pelanggar tidak memakai masker.

Sasaran Tim KRYD bersama Satpol PP Payakumbuh kemaren juga menyasar beberapa perbankan di Kota Payakumbuh khususnya yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyrakat dan usaha swasta yang terpantau banyak pengunjung seperi swalayan dan dealer motor.

Selanjutnya Tim KRYD juga dilakukan penindakan terhadap 2 warung kelambu/rumah makan di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur yang kedapatan atau tertangkap tangan sudah buka sekitar jam 11.00 WIB, serta terbukti berjualan pada siang ramadhan sehingga petugas mengamankan tersangka berikut barang bukti beberapa termos nasi, sambal dan nasi bungkus ke Mako Pol PP.

Informasi ini juga berdasarkan laporan dari warga masyarakat dan hasil pemantauan dari Tim Intel Pol PP. Perbuatan para tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (3) Perda 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pekat & Maksiat dan juga melanggar Pasal 30 jo Pasal 11 ayat (8) Perda 01 Tahun 2007 tentang Izin Usaha dan Retribusi Kepariwisataan.

“Untuk mempertangung jawabkan perbuatannya maka para tersangka akan menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 depan,” terang Kasatpol PP Dan Damkar Devitra kepada media, Jumat (7/5).

Pada malam hari sekitar jam 20.30 WIB juga kembali dilakukan razia yang kedua dilaksanakan oleh Tim 7 Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pelaksanaan kegiatan Operasi Tim 7 dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban umum serta Penegakan Protokol Kesehatan di Kota Payakumbuh.

Personil Gabungan Tim 7 yang terlibat adalah dari Satpol PP Orang 32 Orang, TNI 8 Orang, POLRI 10 Orang, PM 2 Orang, dan Kejaksaan Negeri 6 Orang. Apel dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Payakumbuh Devitra.

Setelah Apel Tim langsung bergerak ke kafe, tempat usaha, dan pusat-pusat keramaian yang banyak pengunjung di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman dan Jalan A. Yani sebanyak 12 Lokasi.

Berdasarkan razia tersebut maka terdata pelanggar Protokol Kesehatan (tidak memakai masker) dengan total 38 orang, yang mana semuanya diberikan pengarahan tentang pentingnya memakai masker serta didata di aplikasi SIMPELADA agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sementara 1 Tempat Usaha Forest Three Cafe didenda Rp 500.000,-

Pada kesempatan ini Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra kembali menghimbau kepada seluruh warga Kota Payakumbuh agar lebih disiplin dalam mematuhi prokes ini dan juga agar tidak melakukan pelanggaran-pelangaran Perda lainnya karena Tim Yustisi akan terus meningkatkan intensitas razia dan penindakan juga akan dilakukan lebih represif sehingga efek jera juga akan lebih maksimal mengingat data penyebaran Covid-19 masih tetap meningkat.

“Kesadaran serta kepedulian masyarakat adalah faktor pendukung utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga kondisiKota Payakumbuh khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa pulih dan normal kembali,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – siarminang.net

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/5).

Rapar diikuti Koordinator Komisi C Armen Faindal, Ketua Komisi C Ahmaz Zifal bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, dan anggota YB Dt. Parmato Alam, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius, Mustafa, dan Suparman. Serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal, Direktur RSUD Adnaan WD dr. Yanti dan jajaran.

Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Direktur Rumah Sakit dr. Yanti yang menerangkan akibat klaim BPJS yang terlambatlah yang membuat jasa pelayanan rumah sakit juga ikut terlambat dibayarkan kepada petugas di rumah sakit.

dr. Yanti menambahkan, saat ini JM (jasa medis) rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Sementara itu, untuk JM bulan November 2020 hingga sekarang masih belum bisa dibayarkan karena Perwako baru terkait perubahan nomenklatur managemen rumah sakit dan aturan lainnya belum keluar.

“Kami sedang memproses Perwako baru itu, insyaallah dalam waktu dekat selesai,” ungkapnya.

Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikucurkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan dr. Bahkrizal menjelaskan terkait insentif Covid-19 bagi puskesmas bisa dibayarkan hingga Desember 2020 karena dinas menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT), sehingga tidak ada kendala dari tenaga kesehatan puskesmas sampai kini.

Untuk Rumah Sakit, Bakhrizal menerangkan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan semuanya telah merubah SPTK RSUD, dimana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada dinas kesehatan, rumah sakit memiliki otonomi khusus.

Terkait terjadinya riak-riak di internal rumah sakit, Bakhrizal menerangkan adanya pemahaman yang keliru selama ini dari bawah karena kurangnya informasi yang bisa diakses dokter, perawat, dan bidan di Rumah Sakit tentang mekanisme pembayaran hak (JM-red) mereka.

“Buka sejelas-jelasnya apa yang mereka terima dan rumus apa yang dipakai. Ketika pihak RS tidak terbuka, maka ini muncul ke media. Tata kelola informasi yang harus dibenahi, bukan sistemnya,” ujar kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Ketua Komisi C Ahmad Zifal mengatakan sebenarnya dengan manajemen rumah sakit yang sekarang, kesenjangan pembayaran jasa medis dari 10 bulan sekarang sudah membaik, tunggakannya hanya mendekati 4 bulan.

“Dalam tahun ini semoga bisa dinormalkan, baik itu pembayaran jasa pelayanan/jasa medis yang terlambat, maupun hak-hak lain dari tenaga di rumah sakit. Kami minta komunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah iniomunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal dari Fraksi PPP juga menjelaskan perlu hearing dengan komite untuk mendengarkan kejelasan yang terjadi, barulah setelah itu dilaksanakan lagi rapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannyaapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannya.

Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sempat meradang saat membahas insentif Covid-19, dirinya merasa jasa mereka yang berada di lini depan seperti tidak dihargai oleh pihak rumah sakit.

“Duit dikasih oleh pemerjntah pusat masak harus kembali gara-gara kelalaian dalam membuat SPJ. Masalah rumah sakit ini bukan gampang, tapi sensitif. Isu kemasyarakatan apalagi petugas medis, satu hari saja mogok, banyak orang mati,” kata Ismet.

Dari sisi Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, dirinya menyebut biasanya apabila ada dana yang dikucurkan pusat pasti berbarengan dengan juknis dan pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketidakjelasan aturan dijadikan alasan mengapa dana insentif Covid-19 dari dana BOK tidak dapat dicairkan.

“Besok tolong saat rapat lanjutan beri kami DPRD berkas aturannya. Merugi rasanya kita, dikasih duit sama pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 tetapi tidak termaksimalkan dicairkan, hanya alasan laporan SPJ telat,” ujar Mesrawati yang juga Ketua DPD PAN.

Lain lagi dengan politikus Golkar YB Parmato Alam yang sempat juga meradang, dirinya menyayangkan kenapa hak tenaga medis Covid-19 di lini depan 3 bulan tidak dibayarkan hanya alasan SPJ telat.

“Alasan yang tidak masuk akal ini menjadi bukti kalau dinas kesehatan dan RSUD tidak satu persepsi. Tidak mampu membelanjakan uang dengan baik, apalagi di saat wabah corona sekarang harusnya mereka renaga medis menjadi prioritas,” ujarnya.

Dt. Parmato Alam mengingatkan dengan tegas agar petugas di lini depan diperhatikan sekali insentif Covid-19nya. DPRD memahami sudahlah pendapatan menurunemahami sudahlah pendapatan menurun karena pandemi, daya beli juga menurun, ekonomi daerah bisa ambruk.

“Ini sebenarnya tidak harus terjadi, kenapa puskesmas bisa sampai menerima Desember sementara rumah sakit tidak? Uangnya ada, kenapa tidak bisa dibayarkan?,” tanyanya.

Sekarang ada sebanyak 2,7 Miliar insentif Covid-19 di rumah sakit yang harus dibayarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Menurut Dt. Parmato Alam, bisa dibayar tunggakan tahun 2020 kemarin yang 3 bulan.

“Dengan tegas saya minta tunggakan ini dibayarkan segera, karena ada aturan yang memperbolehkan, termasuk JM mereka yang masih menunggak hingga perwako baru dikeluarkan,” pungkasnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – siarminang.net

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,– Wali Kota Payakumbuh mengikuti video converence dengan menteri dalam negeri (mendagri) terkait percepatan penegasan batas daerah untuk penyusunan tata ruang wilayah agar memudahkan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

“Dari dua kali vidcon dengan presiden dan mendagri, sangat ditekankan sekali untuk kemudahan berinvestasi. Supaya nantinya para investor dari dalam dan luar negeri tidak ragu-ragu berinvestasi, akibat dari ketidak jelasan batas wilayah tersebut,” kata Wako Riza Falepi kepada media di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (30/04).

Oleh karena itu, Wako Riza Falepi menyebut penyelesaian batas wilayah merupakan sesuatu hal mutlak yang harus disegerakan. Mengingat saat ini pemerintah tengah kesulitan untuk dana pembangunan baik itu bersumber dari APBN maupun APBD.

“Minggu depan tim dari kemendagri akan turun kelapangan bersama tim dari pemerintah masing2 daerah untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah, agar penyusunan tata ruang dapat diselesaikan segera,” ujarnya.

Lebih lanjut Riza mengatakan, dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, saat ini pertumbuhan ekonomi baik di pusat ataupun daerah sangat tergantung pada investasi. Jadi kalau ada rencana-rencana investasi dari investor mari dukung bersama untuk geliat pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dihalang-halangi.

“Untuk itu saya mohon kepada masyarakat kalau ada yang ingin berinvestasi di daerah kita berilah kemudahan, jangan sampai jadi penghalang dengan cara-cara yang tidak baik,” ucapnya.

Dengan kemudahan berinvestasi di Payakumbuh, nanti secara tidak langsung lapangan kerja akan terbuka, angka pengangguran akan menurun dan pertumbuhan ekonomi akan naik.

“Kalau ada peluang investasi dilahan masyarakat kita, dan pihak keluarga ada yang ingin berkerja disana insyaallah akan kita perjuangkan.

Riza mengatakan sudah saatnya masyarakat berpikir untuk kemajuan bersama, serta pikirkan juga nasib anak kemakan dimasa yang akan datang, jangan ego dari kepentingan pribadi yang ditonjolkan.

“Kalau ada yang menghalangi atau mempersulit, nanti akan kita rundingkan juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bagaimana solusinya, karena ini merupakan perintah langsung dari presiden jangan sampai ada yang menghalangi investasi,”

Jadi, mulai saat ini masyarakat harus lebih menyadari akan pentingnya suatu investasi disatu daerah. Sebab kalau tidak ada investasi dan juga anggaran maka roda perekonomian tidak akan bergerak.

Imbas terburuknya angka kemiskinan akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan timbul kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat supaya bisa bertahan hidup.

“Contoh terburuknya, demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kerawanan sosial itu, kejahatan terjadi dimana-mana seperti maling dan sebagainya sehingga rasa aman untuk masyarakat itu tidak ada lagi,” ungkapnya.

Wako dua periode tersebut berharap, berilah kemudahan untuk orang berinvestasi, jangan dipersulit, agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sehingga angka kemiskinan dan pengangguran tidak ada lagi di Payakumbuh.

“Sehingga Payakumbuh maju, sejahtera dan bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang itu dapat terwujud,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer