Connect with us

#menteri

Reshuffle Kabinet Menguat, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dipanggil ke Istana

Reshuffle Kabinet Menguat, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dipanggil ke Istana


JAKARTA – Isu reshuffle kabinet menguat setelah dua menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus dugaan korupsi. Hal itu semakin diperkuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu empat mata, Senin (21/12/2020).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpes), Heru Budi Hartono pun memastikan bahwa Presiden Jokowi akan segera memperkenalkan para calon menteri baru yang akan masuk ke kabinet.

“Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh bapak Presiden,” ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin 21 Desember 2020 malam, dikutip dari Okezone.

Namun, kapan waktu pengumuman perombakan kabinet, akan ditentukan sendiri oleh Presiden Jokowi. Tanpa menyebut detail, Heru mengatakan waktunya bisa pagi atau siang.

“Yang waktunya menyesuaikan waktu bapak Presiden, bisa pagi atau siang,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah nama tokoh santer disebut akan dipanggil ke Istana dan masuk dalam kabinet Jokowi Jilid II. Pertama, ada nama Budi G Sadikin yang disebut akan menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian, Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma yang digadang-gadang akan menggantikan Juliari P. Batubara di posisi Menteri Sosial.

Nama lainnya yang santer beredar adalah Yahya Cholil Stakuf disebut-sebut akan menggantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Lalu, kabar lainnya menyebutkan nama Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono yang akan menggantikan Mantan Menteri KKP yang tersangkut kasus korupsi, Edhy Prabowo.

Selain itu, posisi Menteri Perdagangan juga disebut akan diganti. Nama M Lutfi disebut akan masuk menggantikan Agus Suparmanto.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (22/12) terpisah, enggan menanggapi secara spesifik ihwal nama-nama yang beredar tersebut. Ia hanya menekankan bahwa massifnya pemberitaan soal reshuffle kabinet sangat berpengaruh pada kinerja para menteri saat ini.

Ngabalin secara diplomatis menyatakan saat dikonfirmasi soal perombakan kabinet yang dikabarkan akan diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu, 23 Desember 2020. Menurutnya, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

“Presiden memiliki hak prerogatif atas agenda ini. Soal waktu sangat tergantung kepada presiden. Satu kata kunci sabar sampai bapak presiden mengumumkan kalau-kalau adanya perombakan anggota kabinet beliau,” pungkasnya. (rn/*)


window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#jokowi

PAN Kritik Rencana Jokowi Tambah Jabatan 6 Wamen

PAN Kritik Rencana Jokowi Tambah Jabatan 6 Wamen


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menambah 6 jabatan baru yakni Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional (PAN) pun mengkritik wacana Presiden Jokowi itu.

Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai penambahan 6 jabatan Wamen di Kabinet Indonesia Maju akan semakin membuat gemuk birokrasi. Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi terlebih dahulu menjelaskan alasan wacana penambahan itu.

“Presiden Jokowi perlu menjelaskan alasan penambahan 6 orang wamen yang diwacanakan. Pasalnya, penambahan itu tentu akan menambah gemuknya birokrasi dan juga menambah anggaran operasioanal di kementerian,” ungkap Saleh kepada okezone, Sabtu (16/11).

Kata Saleh, Presiden Jokowi juga harus menerangkan tugas dan fungsi Wamen. Karena dia memandang adanya jabatan Wamen tersebut dikhawatirkan malah menjadi tumpang tindih dengan jabatan lainnya. “Jabatan tersebut dinilai bisa jadi tumpang tindih dengan para pejabat eselon I yang memang sudah ada,” imbuh dia.

Apabila alasan penambahan posisi Wamen untuk membantu kinerja sebuah Kementrian, Saleh pun menganggap tak tepat. “Kalau tujuannya untuk membantu, rasanya tidak tepat. Sebab, sudah ada dirjen dan pejabat eselon I lainnya yang memang bertugas mengawal seluruh program kementerian. Kalau ada wamen, dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan para dirjen yang ada,” tandas Saleh. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer