Connect with us

News

Ustadz Abdul Somad: Tidak Boleh Ada Anak Bangsa yang Golput

Ustadz Abdul Somad: Tidak Boleh Ada Anak Bangsa yang Golput


Kamis, 30 Agustus 2018 – 06:26:25 WIB – 34

Ustadz Abdul Somad dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Foto: @ZUL_Hasan)

NASIONAL – Penceramah ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi tausyiah di dalam acara syukuran dan doa bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Dalam ceramahnya, UAS mengajak para jemaah yang hadir untuk tidak golput dalam memilih pemimpin.

“Tidak boleh ada anak bangsa yang golput, setuju? Tidak boleh, dia harus memilih, gunakan suaramu, dalam ujung jarimu,” kata UAS di acara ulang tahun MPR RI ke-73.

Ia mengatakan, orang bertuhan harus memilih orang bertuhan. Ia menganggap banyak di zaman sekarang orang yang tidak bisa membedakan mana tuhan mana hantu.

“Orang bertuhan harus memilih, one man one vote. Satu orang satu suara, one man one choice, satu orang satu pilihan,” ujarnya.

Dikutip dari laman Republika.co.id, ia juga mengajak semua masyarakat untuk memilih masyarakat yang berintegritas jujur, tanpa pencitraan, dan bukan pemimpin yang NATO (No Action Talking Only). Menurutnya yang hanya boleh berbicara hanya guru, dosen, penceramah, dan anggota parlemen.

“Parlemen orang yang dipilih untuk bicara. Karena kita memilih mereka untuk bicara tentang kesusahan kita, tentang keresahan kita, kegelisahan kita, tentang kebangsaan,” tuturnya disambut tepuk tangan peserta syukuran yang hadir.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk memilih orang yang bertuhan, yang memperjuangkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu ia juga berpesan memilih pemimpin yang menebar kedamaian, dan orang yang menyepakati segala sesuatu hal dengan musyawarah, dan orang yang menebarkan keadilan di seluruh indonesia.

“Bukan orang yang memporak-porandakan, yang menyebabkan terorisme, yang menghancurkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya. (rep)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id

Tag: nasional,politik,tokoh

Rakernas PAN Jokowi tak Diundang, Ini Alasan Zulkifli Hasan

Rakernas PAN Jokowi tak Diundang, Ini Alasan Zulkifli Hasan

JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui tidak mengundang Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional…

Ratusan Pengusaha Indonesia akan Ramaikan Indonesian Cultural Festival 2018 di Baku Azerbaijan

Ratusan Pengusaha Indonesia akan Ramaikan Indonesian Cultural Festival 2018 di Baku Azerbaijan

NASIONAL – Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan akan menyelenggarakan Indonesian Cultural Festival (ICF)…

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Sikap Politik Generasi Milenial

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan Ditentukan oleh Sikap Politik Generasi Milenial

PADANG – Perkembangan dunia era digital memperlihatkan semakin meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan anak muda di…

Puluhan Pelajar SLTP/MTs se-Kota Pariaman Ikuti Diklat Satpoljar

Puluhan Pelajar SLTP/MTs se-Kota Pariaman Ikuti Diklat Satpoljar

PARIAMAN – Satpol PP Kota Pariaman memberikan pembekalan dan sosialisasi pengetahuan Perda serta kenakalan remaja untuk…

Heboh Arahan Jokowi ke Relawan Agar Berani Jika Diajak Berantem, Begini Reaksi Fahri Hamzah

Heboh Arahan Jokowi ke Relawan Agar Berani Jika Diajak Berantem, Begini Reaksi Fahri Hamzah

POLITIK – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mulai belajar berpidato yang…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer