Connect with us

News

Relawan Jokowi Siap Sambut Habib Rizieq Jika Ingin Gabung Koalisi?

Relawan Jokowi Siap Sambut Habib Rizieq Jika Ingin Gabung Koalisi?


Rabu, 22 Agustus 2018 – 07:40:10 WIB – 16

Fahri Hamzah (Kiri), Habib Rizieq (Tengah) dan Fadli Zon (Kanan) (Foto: Twitter Fadli Zon)

POLITIK – Relawan pasangan Jokowi-Maruf Amin mendukung penuh jika Koalisi Indonesia Kerja (KIK) melakukan pendekatan kepada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, ormas seperti FPI memiliki pengaruh dalam perolehan suara pada Pilpres 2019.

“Relawan sendiri belum ada instruksi agar merangkul organisasi semacam FPI. Tapi, siapa pun yang maumendukung Jokowi kita sambut dengan dua tangan,” ujar Relawan Jokowi, Eka Prasetya, Selasa (21/8) dikutip dari laman Republika.co.id.

Di satu sisi, kata Eka, jika Rizieq bisa dirangkul sangat bermanfaat untuk meminimalisasi perpecahan di tengah masyarakat. Sebab, FPI yang dinilai sebagai organisasi masyarakat radikal tentu akan melunak.

Eka mengatakan, tugas relawan masih sangat berat karena masih banyak masyarakat di level terbawah yang masih mempercayai hoaks dan fitnah akan sosok pejawat Jokowi. Mantan Sekretaris Jenderal Tolak Radikalisme (TOR) itu pun menilai, tidak salah jikalau HRS nantinya turut mendukung pejawat.

“Bagi kita malah kalau bisa jangan hanya merangkul FPI. Tapi merangkul seluruh rakyat Indonesia. Kita mendukung Pemerintahan Jokowi dua periode,” kata Eka.

Ia menilai, kelompok Rizieq juga tak bisa menggunakan isu SARA untuk menyerang pejawat Jokowi. Sebab, kehadiran Maruf Amin sangat cukup menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Jokowi bukan anti Islam.

Ketua Umum Harapan Warga (Hawa) Rudi Sinaga mengatakan, secara konstitusi tidak salah jika Rizieq merapat ke kubu pejawat. Sebab, masing-masing masyarakat dilindungi oleh undang-undang di dalam menentukan sikap politik.

Namun, bukan tanpa masalah. Rudi meyakini akan timbul pro dan kontra jika Jokowi-Maruf Amin bersama partai koalisi mendekat kepada Rizieq. “Sulit saya jawab. Tapi saya yakin ini pasti ada pro dan kontra,” katanya.

Sebab, lanjut Rudi, Rizieq adalah satu orang yang yang paling sering menentang pemerintahan Joko Widodo. Di sisi lain, Rizieq juga merupakan sosok yang menjegal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga akhirnya dipenjara.

Sebagaimana diketahui, mayoritas relawan Jokowi juga merupakan simpatisan Ahok sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Meski begitu, meski relawan Ahok sudah sempat dikecewakan dengan keputusan Jokowi memilih Kiai Maruf, dipastikan seluruh keputusan yang diambil pejawat dan partai pendukungnya akan tetap didukung mayoritas relawan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi wacana pertemuan antara Maruf Amin yang sekarang berada di Mekkah, dengan Rizieq. Dia mengatakan, kalau Maruf memang bertemu Rizieq di Mekkah, maka itu menjadi proses mediasi atau diplomasi yang baik.

Sebab menurut dia, Rizieq dengan FPI dan lembaga-lembaga sayap lainnya merupakan bagian dari kekuatan yang ada di Indonesia. “Sehingga di dalam proses politik, kampanye pemilu, siapa saja yang memberikan dukungan ya kita harus serap. Kalau (Rizieq) bisa (mendukung Jokowi-Maruf) ya kenapa tidak,” kata dia. (rep)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id

Tag: indonesia,metro,nasional,politik,tokoh

Gempa 7 SR Guncang Lombok, Korban Meninggal Bertambah jadi 82 Orang

Gempa 7 SR Guncang Lombok, Korban Meninggal Bertambah jadi 82 Orang

LOMBOK – Gempa bumi 7 SR yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat pada Ahad (5/8) pukul 18.46 WIB memberikan…

Din Syamsuddin: Saya Diutus Presiden ke Sumbar Terkait Islam Nusantara itu Fitnah yang Keji

Din Syamsuddin: Saya Diutus Presiden ke Sumbar Terkait Islam Nusantara itu Fitnah yang Keji

JAKARTA – Menyikapi tulisan viral di medsos beberapa waktu lalu, yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat,…

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Ngobrol 5 Jam Hingga Subuh dengan Habib Rizieq di Makkah

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Ngobrol 5 Jam Hingga Subuh dengan Habib Rizieq di Makkah

POLITIK – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bertemu dengan imam besar…

Enam Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Bantuan Dana Investasi (BDI) Program KOTAKU

Enam Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Bantuan Dana Investasi (BDI) Program KOTAKU

PARIAMAN — Enam Desa/Kelurahan di Kota Pariaman menerima dana Bantuan Desa Investasi (BDI) program Kota Tanpa Kumuh…

Wujud Soliditas Sesama, Puluhan Wartawan PWI Pariaman Gelar Aksi Donor Darah

Wujud Soliditas Sesama, Puluhan Wartawan PWI Pariaman Gelar Aksi Donor Darah

PARIAMAN — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar aksi donor darah di kalangan…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer